Dudung Resmi Jadi KSAD, PA 212: Semoga Wewenang Satpol PP Dikembalikan

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif ikut berkomentar soal dilantiknya Letjen Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru.

Dia memberikan pesan sindiran kepada Dudung agar mengembalikan tugas Satpol PP ketika menjadi KSAD.

Awalnya Slamet menyampaikan, dengan dilantiknya Dudung menjadi KSAD diharapkan TNI bisa semakin dekat dengan rakyat. Terutama, kata dia, dekat dengan umat Islam.

"Semoga bisa kembali membawa TNI AD dekat dengan rakyat terutama ulama dan umat Islam," kata Slamet seperti melansir suara.com.

Selain itu, Slamet juga meminta Dudung agar bisa menjaga keutuhan negara. Menurutnya, jangan lagi ada kegaduhan.

Lebih lanjut, Slamet kemudian menyindir Dudung agar dia bisa mengembalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tugas yang dimaksudnya yakni salam rangka mencopot baliho-baliho di pinggir jalan.

Dudung memang ketika menjadi Pangdam Jaya pernah melakukan tindakan kontroversi dengan mengerahkan personelnya untuk mencopot baliho bergambar muka Habib Rizieq Shihab di setiap pinggir jalan DKI Jakarta.

"Menjaga keutuhan NKRI. Serta mengembalikan wewenang Satpol PP yang sempat diambil alih," tandasnya.

Dudung KSAD

Sebelumnya, Jenderal TNI Dudung Abdurachman kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Ia mengaku program kerja yang bakal dilakukan dalam waktu dekat ialah terkait prajurit dan daerah operasi khusus di wilayah konflik.

Dudung mengatakan bahwa peningkatan profesionalisme prajurit menjadi program kerja yang akan dilakukannya setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

"Program yang terdekat saya akan melihat bagaimana peningkatan profesionalisme prajurit," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kemudian program selanjutnya ia juga akan memperhatikan perihal daerah operasi prajurit. Daerah yang menjadi fokus khususnya yakni Papua dan Poso.

Ia tidak mau kalau nantinya para prajurit di sana malah bertugas tanpa menaati peraturan yang berlaku.

"Saya akan lihat sejauh mana profesionalismenya, karena di Papua adalah saudara-saudara kita. Semua agar diperhatikan karena jangan sampai ada pelanggaran atau menyakiti masyarakat," ujarnya.