Kritik Festival HAM, YLBHI: Tak Patut Merayakan dengan Pelanggarnya!

Jakarta, law-justice.co - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai festival itu memberi ruang bagi orang-orang yang menurutnya telah melanggar HAM banyak warga.

Asfinawati kemudian menyebut agenda Festival Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan Kantor Staf Presiden (KSP) bermasalah.

"Merayakan hak asasi manusia bersama pelanggar hak mempunyai masalah mendasar yang serius," kata Asfin dalam pembukaan Festival Rakyat, Selasa (16/11/2021).

Ia menjelaskan, festival mempunyai arti perayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ia lantas mengaku heran jika Festival HAM tersebut justru dirayakan dengan para pelanggar HAM. Ia kemudian menyindir acara festival tersebut.

"Katanya orang baik berkumpul dengan orang baik. Orang tidak baik, berkumpul dengan orang tidak baik," ujar dia.

Ia berkata, para pelanggar HAM tentu tak dilarang ikut festival. Namun, kata Asfin, mereka (para pelanggar HAM) harus ditempatkan sebagai pendengar bukan pembicara.

"Apa yang perlu kita rayakan bersama-sama dengan pelanggar hak? Tentu saja para pelanggar hak boleh ikut Festival HAM, boleh mendengarkan festival rakyat ini, dan bahkan harusnya harus mendengarkan.Tapi mereka bukan pihak yang berbicara," jelas dia.

Asfin menjelaskan, HAM adalah sebuah hukum yang khusus mengatur hubungan rakyat dengan penguasa atau pemerintah. Dalam hubungan hukum itu, kewajiban hanya ada pada pemerintah dan hak hanya ada pada rakyat.

"Mengapa hak hanya ada pada rakyat? Karena pemerintah sudah memiliki kekuasaan yang begitu besar. Rakyat yang harus didengar, karena rakyat tidak pernah didengar, disingkirkan," kata dia.

"Seperti apa sebetulnya festival itu harus dilakukan, karena namanya adalah perayaan, orang orang yang selama ini tidak mendapatkan tempat, harus mendapatkan tempat yang sangat besar," imbuhnya.

 

Festival tandingan

Terikait itu, Asfin pun lebih memilih mengikuti Festival Rakyat yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat Korban Pelanggaran HAM (KRKP HAM). Ia bahkan menjadi pembuka acara tersebut.

Dalam festival itu, sebanyak 33 warga sebagai perwakilan dari daerah-daerah yang menjadi korban pelanggaran HAM seperti penggusuran paksa, korban PLTU dan sebagainya menjadi pembicara.

Festival itu dilaksanakan selama dua hari berturut- turut mulai hari ini, Selasa (16/11) sampai Rabu (17/11) besok pukul 13.30 WIB.

Menanggapi itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya menghormati festival tandingan tersebut. Ia juga mengklaim akan menampung semua aspirasi dan menindaklanjutinya.

Ia tidak berkomentar banyak soal tuduhan bahwa pihaknya memberikan ruang untuk pelanggar HAM. Namun, ia menilai, orang - orang yang dituduhkan itu juga harus dilihat dari berbagai sisi.

"Mereka [tertuduh] juga punya inovasi atau kebijakan yang memang berstandar pada HAM dan itu juga harus fair, dibagi supaya jadi pelajaran bersama. Jadi tidak hanya aspek yang dikatakan pelanggaran HAM saja," kata dia, dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (16/11).

Diketahui, Komnas HAM kembali menggelar Festival Hak Asasi Manusia (HAM) di Semarang, Jawa Timur, tahun ini. Rangkaian acara dilaksanakan mulai hari ini, 16 November 2021.

Dalam festival itu, beberapa pejabat publik yang dianggap melanggar HAM turut menjadi pembicara, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.