Pemerintah Sebut Targetkan 30 Juta UMKM Masuk Digitalisasi di 2024

Sabtu, 13/11/2021 19:00 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah masuk digitalisasi pada tahun 2024.

"Target hingga 2024 sebanyak 30 juta pelaku UMKM sudah on boarding di platform-platform digital. Kami akan lebih menyasar pelaku usaha mikro yang jumlahnya masih sangat dominan," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara peluncuran Roadshow Klinik UMKM bertajuk Berdayakan UMKM, Lahirkan Pahlawan Digital Baru di Solo Technopark (STP) Surakarta.

Pada acara yang merupakan kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Bukalapak tersebut, ia mengatakan saat ini setidaknya sebanyak 16,4 juta UMKM sudah terhubung ke dalam ekosistem digital.

Angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan sepuluh tahun usia e-commerce di Indonesia, hanya ada 8 juta UMKM yang terhubung ke sistem digital.

Untuk mengurangi usaha mikro dengan strategi scaling-up atau membuat usaha naik kelas, ia meminta para kepala daerah untuk mengembangkan keunggulan domestik yang dimiliki masing-masing daerah.

"Keunggulan domestik itu harus dikembangkan. Daerah yang pilih sendiri sektor mana yang bisa di-scaling up," ungkapnya.

Meski demikian, dikatakannya, untuk program digitalisasi dan usaha naik kelas tersebut harus lebih diarahkan pada UMKM yang berbasis kreativitas hingga berbasis teknologi agar bisa masuk rantai pasok industri.

"Jangan membuat produk yang sudah dihasilkan usaha besar karena UMKM pasti kalah. Kita harus masuk ke rantai pasok mereka, seperti sektor furnitur, otomotif, elektronik, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia juga berharap agar kalangan perbankan mengubah cara pandang dalam penyaluran kredit kepada UMKM.

Menurut dia, jika selama ini pada penyaluran pembiayaan lebih dominan dengan pola pandang terhadap ketersediaan dan kekuatan agunan, maka sebaiknya mulai diubah dengan menilai sisi kelayakan atau cashflow usaha UMKM.

Pihaknya menyebutkan untuk kredit perbankan bagi UMKM saat ini baru sebesar 19,8 persen dan ke pada tahun 2024 akan ditingkatkan menjadi di atas 30 persen.

"Oleh karena itu, digitalisasi UMKM tidak hanya fokus pada sisi pemasaran saja. Lebih dari itu, dalam pengelolaan bisnis UMKM juga harus sudah digital. Jadi, pihak perbankan bisa melihat dengan jelas kelayakan usaha dan cashflow UMKM secara digital," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, CEO Bukalapak Rahmat Kaimuddin mengatakan keberadaan Klinik UMKM tersebut berfungsi untuk memberdayakan UMKM dengan menyiapkan pasar digital.

"Selain itu, kami juga memodernisasi warung sebagai mitra Bukalapak lewat digitalisasi," ungkapnya.

Meski demikian, dikatakannya, Bukalapak tidak bisa melakukannya sendiri tetapi harus bersinergi dengan pihak lain.

"Kami menyiapkan infrastruktur pasar digital. Hal lainnya seperti pembinaan dan inkubasi disinergikan dengan pihak lain, makanya kami bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM," katanya.

Ia mengakui tantangan yang dihadapi UMKM sangat kompleks dan beragam, di antaranya tidak adanya infrastruktur yang mampu membuat usaha mereka lebih berkembang, kurangnya permodalan untuk memperbanyak variasi produk, hingga tidak meratanya adopsi teknologi. Selain itu juga masih minimnya inklusi keuangan yang mempersulit mereka dalam melakukan transaksi.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan keberadaan STP ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang kreatif, produktif, dan menjadi tempat untuk UMKM agar naik kelas.

"Dengan demikian percepatan ekonomi bisa diraih lebih cepat. Dengan capaian vaksinasi, Indonesia khususnya Solo diharapkan bisa kembali normal dan tahun depan pemulihan ekonomi bisa lebih cepat," katanya.

Ia juga mendorong kepala dinas untuk terus melakukan akselerasi dan inkubasi agar UMKM bisa cepat berkembang.

"Bukan berarti dengan bazar UMKM, selama ini yang saya lihat itu-itu saja yang ikut, kemudian saya datang ke sana baru ramai, itu cara yang salah. Makanya tadi sesuai dengan instruksi pak menteri (Menkop dan UKM), UMKM harus bisa masuk ke suplai chance (rantai pasok), tidak bisa ke level bawah terus. UMKM harus menjadi bagian dari industri," katanya.***

(Tim Liputan News\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar