Israel Minta AS Buka Konsulat di Tepi Barat, bukan di Yerusalem

law-justice.co - Israel semakin menentang rencana Presiden Joe Biden yang akan membuka kembali konsulat Amerika Serikat untuk Palestina di Yerusalem. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett meminta Biden agar menempatkan konsulatnya di Tepi Barat.

Di bawah mantan Presiden Donald Trump, Washington menyenangkan warga Israel dan membuat marah warga Palestina dengan menutup konsulat Yerusalem dan menempatkan stafnya di Kedutaan Besar AS untuk Israel yang dipindahkan ke Yerusalem dari Tel Aviv pada 2018.

"Posisi saya, dan itu disampaikan kepada Amerika adalah bahwa tidak ada tempat untuk konsulat AS yang melayani orang-orang Palestina di Yerusalem. Kami menyuarakan pendapat kami secara konsisten, diam-diam, tanpa drama," kata Bennett kepada wartawan, dikutip dari Reuters, Ahad (7/11/2021).

Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Rakyat Palestina menilai inisiatif AS yang akan memindahkan kedutaannya dapat merusak aspirasi mereka. Israel, yang merebut Yerusalem Timur pada tahun 1967, menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terpisahkan.

Berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina, pemerintahan Biden mengatakan akan membuka kembali konsulat, meskipun belum memberikan tanggal.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Yair Lapid, juga mengusulkan pembukaan kembali konsulat di kursi de facto pemerintah Palestina di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki.

"Jika mereka (Amerika Serikat) ingin membuka konsulat di Ramallah, kami tidak masalah dengan itu," katanya.

Di Ramallah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menolak komentar Lapid tersebut.

"Kami hanya akan menerima konsulat AS di Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Itulah yang telah diumumkan dan telah dilakukan oleh pemerintah AS,” katanya kepada Reuters.

Juru bicara Kedutaan Besar AS tidak segera berkomentar menyikapi pertikaian kedua negara itu. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bulan lalu Washington akan melangkah maju dengan proses pembukaan konsulat sebagai bagian dari memperdalam hubungan itu dengan Palestina.

"Pemahaman saya adalah bahwa kami memerlukan persetujuan dari pemerintah tuan rumah untuk membuka fasilitas diplomatik apa pun," kata Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya Brian McKeon dalam sidang Senat AS ketika ditanyai tentang kebuntuan konsulat.