Mahalnya Biaya Pemilu di Indonesia

Siapa Para Penikmat Dibalik Tingginya Biaya Pemilu?

Sabtu, 06/11/2021 09:30 WIB
Ilustrasi logistik pemilu (Dok.Pemrov Jateng)

Ilustrasi logistik pemilu (Dok.Pemrov Jateng)

Jakarta, law-justice.co - KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86,2 triliun, membengkak 3 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Pembengkakan anggaran itu terjadi di tengah adanya catatan merah tentang perhelatan pesta demokrasi dua tahun lalu.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya pemborosan yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU itu dinilai tidak menerapkan standar efisiensi anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Pemilu yang diharapkan memangkas pengeluaran duit negara karena menggelar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara serentak nyatanya justru mengakibatkan pemborosan anggaran.

Dalam laporannya, BPK mencatat terjadi keborosan anggaran sebesar Rp 171 miliar dalam Pemilu tersebut. Lembaga audit negara ini lantas memberikan sejumlah rekomendasi kepada KPU. Jika tidak segera ditindaklanjuti, BPK menyatakan masalah yang sama dapat terulang kembali pada penyelenggaraan Pemilu mendatang.

Auditor Utama Keuangan Negara I BPK, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, mengatakan, pemborosan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu disebabkan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu tidak dilakukan berdasarkan data-data yang handal. Akibatnya, terjadi inefisiensi pengeluaran sejumlah kebutuhan.


Logistik pemilu Kota Jayapura, Rabu (17/4) hingga pukul 10.30 wit belum didistribusikan. (Antara)

Aspek yang paling banyak memakan anggaran selama berjalannya pesta demokrasi ada pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara.

"Pada tahapan ini merupakan realisasi atas belanja honorarium ad hoc dengan porsi kurang lebih 60 persen dari total anggaran Pemilu serentak," kata Novy kepada Law-Justice, Kamis 4 November 2021.

Ironisnya, 70 persen dari usulan anggaran Pemilu 2024 justru ditujukan untuk honorarium panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). KPU ingin agar honorarium panitia Pemilu disamakan dengan upah minimun regional.

Secara umum, pendistribusian logistik Pemilu 2019 tidak sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran. Novy menyebut pendistribusian logistik yang tidak tepat sasaran terjadi pada empat KPU kabupaten, antara lain KPU Kabupaten Banyuasin, KPU Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Kulon Progo, dan KPU Kabupaten Sleman.

Novy tidak merinci berapa nilai pemborosan yang ditimbulkan oleh keempat KPU Kabupaten tersebut. Namun, kata dia, pemborosan mengakibatkan KPU tidak dapat memenuhi kebutuhan pemilih secara maksimal serta proses pemungutan dan penghitungan suara menjadi terhambat.

Pada 2024, anggaran Pemilu bakal terkerek naik lebih tiga kali lipat, yakni Rp 86,2 triliun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip efisiensi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Novy mengatakan BPK memandang Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara efisien, antara lain dengan mengurangi kebanyakan pekerjaan manual dan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi digital, penetapan standar biaya, serta program pengurangan biaya (cost reduction program) dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kendati begitu, Novy mengklaim BPK tidak menyebutkan kecurangan dan kerugian negara dalam laporannya mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019. Padahal, dalam poin laporan tentang surat suara yang didistribusikan ke luar negeri, BPK menyebut adanya potensi kecurangan karena terjadi kelebihan surat suara yang dibutuhkan Panitia Pemilihan Luar Negeri.

“Temuan tersebut saat ini telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara,” kata Novy.

Pemborosan Adalah Kerugian Negara

Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi Husain, tak sepakat dengan klaim BPK yang menyebut pemborosan anggaran yang dilakukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 bukan merupakan kerugian negara. Menurut dia, istilah itu hanya penyebutan normatif dalam dunia audit.

“Kalau FITRA tetap menilainya sebagai kerugian negara,” kata Badiul Hadi kepada Law-Justice, Jumat 5 November 2021.

Badiul juga mengkritik KPU soal rencana anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86,2 triliun. Pasalnya, semua tahapan dalam pelaksanaan Pemilu tak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu berarti Pemilu yang sedang dirancang KPU sudah jelas karena menjadi rutinitas tiap beberapa periode.


Ilustrasi logistik pemilu (Dok.Pemrov Jateng)

“Jadi pengalokasian anggarannya juga sudah jelas digunakan buat apa saja. Sehingga tak ada alasan KPU untuk menunjukan hal-hal yang aneh, semisal anggaran Pemilu yang begitu fantastis,” katanya.

Dalam pelaksanaan Pemilu memang selalu menunjukan tren kenaikan anggaran. Pada 2014, anggaran Pemilu menghabiskan Rp 16 triliun uang negara. Anggaran tersebut kemudian naik menjadi Rp 27 triliun pada Pemilu 2019. Pada Pemilu mendatang, usulan anggaran oleh KPU melonjak menjadi Rp 86,2 triliun. Badiul meminta KPU mempublikasi rencana pembiayaan Pemilu yang dinilai tak wajar tersebut.

Dia juga berharap DPR melakukan pendalaman terkait pengajuan anggaran itu agar tidak terjadi pemborosan uang negara.

“BPK dan KPK perlu melakukan kajian juga atas rencana usulan anggaran KPU sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” katanya.

Berkaca dari tren anggaran itu, Badiul menilai KPU mengingkari prinsip Pemilu soal efisiensi anggaran. Selama ini, dia melanjutkan, KPU tidak merencanakan Pemilu dengan baik sehingga banyak persoalan yang muncul dalam internal pengurus periode sekarang.

“Penganggarannya juga tidak baik. Tapi tidak tahu ini problem kelembagaan atau personal,” ujarnya.

Sejalan dengan BPK, Badiul menilai perlunya penyesuaian mekanisme Pemilu dengan kondisi saat ini, misalnya membuat tempat pemungutan suara digital atau pemungutan suara secara elektronik untuk efisiensi anggaran. Meski hal tersebut dinilai berat, namun harus sudah mulai diwacanakan.

Anggaran Pemilu Rawan Pemborosan dan Jadi Bancakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 Triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Ilham Saputra dan ia menegaskan terkait anggaran tersebut masih berupa usulan.

Ilham membeberkan usulan anggaran tersebut akan bersumber dari APBN 2021 hingga 2025 dengan jumlah yang bervariasi. Meski begitu usulan anggaran tersebut diluar dari anggaran Pilkada Serentak 2024. Usulan untuk anggaran Pilkada Serentak 2024 adalah sebesar Rp 26 Triliun.

Ia menyebut anggaran tersebut terdiri dari 8,4 triliun dari APBN 2021 atau 10 persen , Rp 13,2 triliun dari APBN 2022 atau 15 persen. Kemudian, Rp 24,9 triliun dari APBN 2023 atau 29 persen, Rp 36,5 triliun dari APBN 2024 atau 42 persen, dan Rp 3,09 triliun dari APBN 2025 atau 4 persen.

"Ini masih usulan, kami mencoba untuk merasionalisasi usulan tersebut," beber Ilham kepada Law-justice.co


Plt. Ketua KPU Ilham Saputra (Dialeksis)

Ilham mengatakan bila anggaran tersebut sudah termasuk dalam penguatan infrastruktur KPU dan juga infrastruktur KPU di daerah. Pasalnya, saat ini masih banyak kantor KPU di daerah yang menyewa dan dipinjamkan oleh Pemda.

"Karena memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung. kantor-kantor kami banyak yang sewa masih ada yang dipinjamkan pemda," ujarnya.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah honor KPPS yang menjadi faktor mengapa usulan anggaran pemilu mengalami kenaikan. Seperti diketahui, usulan anggaran KPPS diusulkan supaya setara UMR setiap daerah.

Hal tersebut berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, dimana pada saat itu honor petugas KPPS sangat kecil ditambah banyak juga petugas KPPS yang gugur.

KPU akan mencari angka ideal tiap daerah karena setiap kabupaten/kota ada yang mampu memberi UMR tinggi, namun ada juga daerah yang UMR-nya rendah. hal tersebut harus dilihat berdasarkan data-data dengan rinci.

"Jadi itu salah satu contoh kenapa anggaran kita usulkan cukup banyak. Itu karena kita ingin memberi honorarium kepada KPPS yang lebih manusiawi. 2019 dulu banyak yang meninggal. Lalu mereka hanya diberi asuransi, honornya kecil sekali," ucapnya.

Untuk itu, Ilham berharap bila Komisi II DPR RI bisa untuk segera mengetok palu atau menyetujui anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 karena dengan tersedianya anggaran sesegera mungkin, KPU bisa bekerja secara maksimal untuk persiapan penyelenggaraan pemilu.

"Karena sampai saat ini kami untuk 2022 masih mendapatkan anggaran base line. Sehingga persiapannya mungkin agak, kalau kemudian tidak diketok segera, disiapkan segera, tentu ini akan menjadi problem agar kemudian kami bisa bekerja dengan maksimal," imbuhnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan kalau DPR sudah memberi peringatan kepada KPU supaya usulan anggaran Pemilu 2024 bisa lebih efisien.

Ditambah saat ini, kata Doli pandemi Covid-19 masih merebak sehingga usulan anggaran harus betul betul diperhatikan.

"Sejak awal saya dan teman teman sudah kasih peringatan dalam menyusun anggaran harus seefisien mungkin," kata Doli kepada Law-Justice.


Kantor KPU Pusat (Dok.Bappenas)

Meski begitu, Politisi Golkar tersebut menuturkan bila KPU sudah melakukan beberapa pertimbangan sebelum mengajukan usulan untuk anggaran Pemilu 2024.

Pertimbangan tersebut dengan berkaca dari pelaksanaan Pilkada serentak 2020, saat itu pelaksanaan Pilkada menggunakan protokol kesehatan karena sedang pandemi covid.

Pilkada saat Covid tentu memerlukan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Hand Sanitizer, memberikan APD seperti masker dan lain-lain untuk petugas.

"Konsekuensi Pemilu pada masa pandemi pasti ada penambahan anggaran yang signifikan dan itu terjadi pada Tahun 2020," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa usulan anggaran yang diajukan oleh KPU untuk Pemilu 2024 perlu dikaji ulang.

"Secara umum kami di Komisi II DPR meminta kalau anggaran tersebut disisir kembali," kata Zulfikar kepada Law-Justice.

Zulfikar mempertanyakan mengapa dalam setiap pelaksanaan pemilu anggaran selalu lebih besar dan selalu naik, ini perlu mempertimbangkan kondisi yang terjadi dengan keadaan sekarang.

Ia juga membeberkan kalau KPU juga sebelumnya sudah memberi informasi dengan kondisi pandemi Covid-19, usulan anggaran untuk pemilu tersebut akan naik.

"Jadi kami meminta untuk usulan ini agar lebih realistis lagi," bebernya.

Politisi Partai Golkar ini juga menambahkan salah satu naiknya usulan anggaran Pemilu karena honor peserta KPPS yang ingin dinaikan dari pelaksanaan pemilu yang sebelumnya.

Berkaca dari pengalaman yang lalu karena beban kerja yang semakin bertambah dan semakin berat ditambah juga dengan waktu yang berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Kalau jumlah TPSnya semakin besar, pasti honornya juga bertambah itu mungkin yang menjadi alasan bahwa usulan anggaran tersebut Rp 86 Triliun," tambahnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah turut mengomentari mengenai usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024. Said mengatakan kalau Banggar DPR telah bertemu dengan beberapa pihak terkait seperti KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, saat ini usulan anggaran tersebut akan kembali disisir mana yang memang sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan penyelenggara pemilu tersebut.

"Kita tidak mau nanti ada yang tidak efektif misal mau ada IT tapikan selama ini dicoba dan gagal terus beberapa kali mau dicoba seperti kemarin," kata Said kepada Law-Justice.

Terkait dengan penggunaan IT untuk pelaksanaan Pemilu harus kembali dipikirkan kembali agar bisa menyisir anggaran pemilu yang tidak sedikit.


Suasana pengiriman logistik pemilu 2019 di KPU Bangkalan, Madura (Dok.KPU Bangkalan)

Seperti didaerah tertentu misal ketika dikerjakan secara manual bisa selesai selama 1 hari selesai, sedangkan yang IT baru beres selama 9 hari.

"Jadi ini perlu pertimbangan matang dan disisir kembali memang inikan pesta demokrasi besar tapi harus cermat juga," ujarnya.

Politisi PDIP tersebut dengan hegemoni pesta demokrasi nasional tetap diperlukan anggaran yang pruden, transparan dan akuntabel supaya segala sesuatunya berjalan lancar.

"Untuk itu mari kita coba saling mengerti tentang kondisi saat ini," ujarnya.

Pemerintah Harus Rasional dalam Kucurkan Anggaran Pemilu

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa pemerintah dan DPR harus betul betul cermat mengenai anggaran yang diajukan oleh KPU untuk Pemilu 2024. Pasalnya, anggaran yang diajukan oleh KPU ini jumlahnya besar bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Khoirunnisa menilai kecermatan menentukan sebuah anggaran harus menjadi prioritas penyelenggara pemilu supaya anggaran Pemilu bisa efisien dan perlu juga melihat evaluasi dari 2019.

"Kalau melihat anggaran yang diajukan ini memang cukup besar. Kalau melihat presentasi dari KPU kemarin memang perlu dicermati kembali mana yang menjadi prioritas dari penyelenggara. Hal ini bisa dilihat dari evaluasi penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu," kata Khoirunnisa kepada Law-Justice.

Khoirunnisa menyebut penambahan anggaran yang berlipat dari pelaksanaan pemilu sebelumnya bisa dipahami karena semakin bertambahnya jumlah petugas di lapangan.

Namun, pihak terkait seperti Pemerintah, DPR dan KPU tetap harus memperhatikan upaya efisiensi anggaran pemilu tersebut.

"Sebenarnya perlu ada pemetaan dulu, misalnya untuk kebutuhan teknologi. Hal ini memang tidak dapat dihindari dalam pemilu, tetapi dari sisi regulasi belum ada ketentuan yang secara eksplisit terkait dengan penggunaan teknologi, sementara KPU sudah menganggarkan untuk kebutuhan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, perlu dipertimbangkan kembali anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Pemilu untuk perangkat teknologi jika sampai masuk tahapan nanti masih belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

"Memang salah satu tujuan untuk diserentakkan adalah supaya lebih hemat dari sisi anggaran, tetapi kemudian ada kondisi di mana jumlah pemilih di TPS dikurangi, sehingga total TPS bertambah dan artinya petugasnya pun juga bertambah," urainya.

Ia menyatakan KPU juga harus memikirkan sejumlah penghematan seperti aspek teknis, misal menghemat dari sisi kertas suara. Selain itu usulan terkait jumlah surat suara yang lebih disederhanakan dengan tidak dibuat lima.

"Ini bisa menghemat biaya penyelenggara pemilu," tutupnya.

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Rio Alfin Pulungan, Ghivary Apriman

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar