Usai Dibujuk Korsel, Paus Fransiskus Disebut Berniat Kunjungi Korut

Jakarta, law-justice.co - Pemimpin Gereja Katolik dan sekaligus kepala negara Vatikan, Paus Fransiskus disebut berniat mengunjungi Pyongyang guna mendorong perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Rencana kunjungan itu pertama kali disampaikan Paus Fransiskus saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, di Vatikan pada pekan lalu.

Moon dan Paus Fransiskus pun kembali bertemu di sela-sela KTT G20 di Roma, Italia, pada Sabtu (30/10).

Dalam pertemuan itu Moon menyampaikan kunjungan Paus Fransiskus ke Pyongyang akan mendorong perdamaian di Semenanjaung Korea.

Kantor Kepresidenan Korsel Cheong Wa Dae, menuturkan paus menanggapi harapan Moon dengan respons yang positif.

"Paus Fransiskus berdoa sebagaimana biasanya untuk perdamaian di Semenanjung Korea dan menyatakan niatnya untuk mengunjungi Korea Utara," kata Moon di Facebook, seperti dikutip kantor berita Yonhap, Senin (1/11).

Moon percaya waktu perdamaian di Semenanjung Korea akan mulai bergerak lebih cepat lagi.

Menanggapi kesediaan paus untuk mengunjungi Korea Utara, Kementerian Unifikasi Korsel berharap Pyongyang memberi tanggapan dan membuka akses bagi paus untuk berkunjung ke negara itu.

"Karena kesediaan paus mengunjungi Korea Utara telah ditegaskan kembali, kami berharap Korea Utara akan menanggapi dan membuka jalan untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea," ujar Juru Bicara Kementerian Unifikasi, Lee Jong-joo dalam konferensi pers.

Moon dan Paus bertemu untuk pertama kalinya pada 2018, saat sang presiden melakukan lawatan ke Italia. Ketika itu, Moon menyampaikan undangan lisan untuk paus dari Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Dilansir Reuters, pejabat Vatikan mengatakan saat itu paus bersedia pergi ke Korut jika memang dia dapat membantu merealisasikan perdamaian di Semenanjung Korea.

Namun, kunjungan paus ke Korut gagal terlaksana di tengah kebuntuan pembicaraan nuklir antara Pyongyang dan Amerika Serikat.

Korea Utara merupakan negara komunis yang tertutup. Namun, pemerintahan Kim Jong-un tetap menjamin kebebasan beragama.

Meski begitu, pemerintah Korut tidak mengizinkan kegiatan agama secara publik dan terbuka di luar beberapa tempat ibadah yang dikendalikan negara, termasuk gereja Katolik di ibu kota Pyongyang.

Pihak berwenang Korut juga telah berulang kali memenjarakan misionaris asing.

Sementara itu, hanya sedikit informasi tentang berapa banyak warga Korut yang beragama Katolik. Tak banyak pula informasi mengenai bagaimana mereka mempraktikkan keagamaan mereka di negara terisolasi itu.