Soal Menteri Jokowi Bisniskan PCR, Demokrat: itu Sebuah Kezaliman!

Senin, 01/11/2021 21:25 WIB
Sejumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berkumpul usai menjalani tes usap (swab test) PCR di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta, Senin (23/8). Sebanyak 300 ODGJ menjalani tes usap PCR yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas Kecamatan Cipayung dalam rangka screening sebelum vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk ODGJ. Robinsar Nainggolan

Sejumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berkumpul usai menjalani tes usap (swab test) PCR di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta, Senin (23/8). Sebanyak 300 ODGJ menjalani tes usap PCR yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas Kecamatan Cipayung dalam rangka screening sebelum vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk ODGJ. Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Dugaan keterilbatan 2 menteri Jokowi dalam Bisnis tes PCR, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan bereaksi dan memberi sindiran.

Ia mengingatkan, jajaran menteri di Jokowi tidak menjadi marketing atau agen pemasaran dan kongsi bisnis dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR.

Menurutnya, langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR sangat zalim di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19.

"Saya ingatkan, pemerintah jangan sampai jadi marketing atau terjebak kongsi bisnis dengan perusahaan PCR di tengah pandemi yang membuat rakyat menderita dengan mengeluarkan regulasi yang menguntungkan para pengusaha PCR," kata Irwan dikutip CNNIndonesia.com, Senin (1/11/2021).

Dia menyatakan, banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat tanpa harus mewajibkan penggunaan PCR.

Lebih lanjut, Irwan meminta pemerintah membatalkan Surat Edaran nomor SE 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 86 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Aturan itu mensyaratkan para pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan.

Menurutnya, syarat itu membingungkan masyarakat. Dia berkata, pemerintah sebaiknya mengeluarkan aturan larangan mudik jika ingin membatasi pergerakan masyarakat di momentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

"Seiring rencana pemerintah menghapus tes PCR di Jawa-Bali dan cukup tes antigen, saya minta sebaiknya SE Kemenhub ini dicabut saja. Hanya membingungkan masyarakat dan tidak efektif di lapangan," ucap Irwan

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, meluruskan isu soal dugaan Luhut berbisnis tes PCR sejak awal pandemi.

Jodi membantah kabar Luhut ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) untuk bisnis tes PCR. Dia hanya berdalih bahwa Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.

"Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," kata Jod dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (1/11/2021).

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar