Singgung Oligarki di RI, Ferry Juliantono: Peran Swasta Makin Besar

Sabtu, 30/10/2021 07:05 WIB
Fery Juliantono. (Istimewa)

Fery Juliantono. (Istimewa)

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut bahwa peran negara dalam pembangunan Indonesia pada masa kini terbilang kecil.

Sebaliknya, ia melihat munculnya oligarki di Tanah Air lantaran peran swasta yang makin besar.

"Kita menemukan bahwa Indonesia terlalu memang sekarang ini peran negaranya makin kecil. Sudah semakin kecil, kemudian swasta semakin besar dan menguasai hampir segala aspek kehidupan kita," kata Ferry dikutip dari YouTube Hersubeno Point, Jumat (29/10/2021).

Ferry mengatakan, saat ini juga terdapat neo imperialisme yang dilakukan Tiongkok terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi.

Hal itu, kata dia, menimbulkan sejumlah konsekuensi yang sangat merugikan bangsa Indonesia.

"Bahkan lebih jauh lagi, sekarang ada neo imperialisme dalam bentuk kapitalisme negara Tiongkok pada Indonesia yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merugikan kita sebagai bangsa dan juga merugikan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Fery menjelaskan, munculnya oligarki di Indonesia karena terlalu besarnya peran swasta dalam konteks pembangunan nasional.

Menurutnya, dalam beberapa dekade terakhir peran swasta dalam pembangunan nasional semakin membesar, sementara peran koperasi dan BUMN justru semakin mengecil.

"Munculnya oligarki di Indonesia ini karena terlalu besarnya peran swasta. Dalam kurun waktu beberapa dekade ini, memang peran swastanya makin besar, peran koperasinya makin kecil, peran BUMN yang tadinya juga masih lumayan sekarang relatif juga mengecil," ungkapnya.

Ferry menegaskan bahwa sumber daya vital bagi hajat hidup rakyat Indonesia haruslah dikuasai oleh negara melalui peran BUMN.

Meski demikian, realita yang terjadi justru sebaliknya yakni beberapa sumber daya vital bagi hajat hidup rakyat Indonesia dikuasai oleh pihak swasta bahkan asing.

"Harusnya kan sumber-sumber daya yang penting untuk hajat hidup orang banyak di Indonesia itu haruslah dikuasai oleh negara (BUMN), ini malah kebalik di Indonesia ini," pungkasnya.

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar