Polemik Tudingan Korupsi Bansos Aparatur Desa

Salah Siapa Dana Bansos di Pedesaan Bermasalah?

Sabtu, 30/10/2021 10:30 WIB
Ilustrasi: Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada warga (Foto: Robinsar Nainggolan)

Ilustrasi: Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada warga (Foto: Robinsar Nainggolan)

law-justice.co - JUNI 2020 hingga Oktober 2021 adalah tahun-tahun yang sibuk bagi Subadrah Sintawati. Warga Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor ini ke sana kemari melayani warga-warga Kabupaten Bogor yang meminta pertolongannya mencairkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.

Aktivitas Subadrah sehari-hari begitu antusias mendata warga yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun selama lebih dari setahun Bansos tidak pernah sampai ke tangan mereka.

Subadrah curiga dan menduga ada aroma korupsi di lingkup aparatur desa dalam penyaluran program Bansos Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kejadian ini pertama kali dia ungkap pada Juni 2020 lalu. Saat itu Subadrah merasa buncah karena sudah lebih dari tiga bulan semenjak corona ditemukan di Depok, dirinya tak pernah memperoleh Bansos dari pemerintah.

Padahal, keadaan saat itu tengah genting karena Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberlakukan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Subadrah pun mencari tahu ihwal Bansos lewat informasi di jejaring internet.

Jemari dia kemudian terfokus pada situs bansos.pikobar.jabarprov.go.id, sebuah platform untuk mengecek apakah seseorang terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

"Nama saya terdaftar sebagai penerima Bansos provinsi, tapi kok selama ini saya enggak pernah dapat," ujar Subadrah menceritakan kembali pengalamannya ketika itu kepada Law-Justice, Selasa 26 Oktober 2021.

Demi meredam rasa gelisahnya, Subadrah mencoba mendatangi Kantor Kepala Desa Galuga untuk meminta penjelasan. Alih-alih mendapatkan informasi, sambutan para aparatur desa saat itu malah membuat sakit hati.

"Pemdes menolak untuk memberi klarifikasi apapun," katanya.


Subadrah (Foto: Rio Alfin Pulungan)

Subadrah tak tinggal diam. Dia kemudian mendatangi petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cibungbulang. Lagi-lagi, aspirasi Subadrah untuk memperoleh penjelasan mengapa dirinya tak memperoleh bansos Bernasib sama seperti ketika dia mendatangi kantor kepala desa Galuga.

Subadrah baru memperoleh konfirmasi dirinya sebagai penerima Bansos yang sah setelah dia menyambangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Bogor di Cibinong.

Petugas Dinas Sosial mengatakan, Subadrah adalah warga dengan kategori KPM. Oleh karenanya, dia berhak mendapatkan bansos provinsi. Berbekal pernyataan Dinas Sosial, Subadrah pun memberanikan diri sekali lagi mendatangi Kantor Pemerintah Desa Galuga. Kali ini, dia bersuara agak lantang.

"Sesuai aturan Banprov (bantuan provinsi), saya berhak menerima sembako dan uang tunai Rp 100.000," katanya.

Pemerintah Desa akhirnya memberikan bantuan tersebut.

"Ini membuktikan kalau bansos saya selama ini ditahan pihak Pemdes, harusnya cair tapi tak pernah diberikan ke saya," ujarnya.

Subadrah pun mencium aroma busuk dari aparatur Desa Galuga yang berani menutup-nutupi Bansos milik warga. Jika dirinya tak memperoleh Bansos, dia berpikir, maka besar kemungkinan warga lain mengalami hal yang sama. Subadrah kemudian gerilya menemui warga Desa Galuga dan memberikan informasi soal Bansos provinsi Jawa Barat. Hasilnya, banyak warga yang ternyata tak tersentuh bantuan tersebut.

Mengurai Dugaan Korupsi Ala Subadrah
Subadrah menduga adanya praktik lancung yang dilakukan aparatur desa di beberapa Kecamatan Kabupaten Bogor setelah meneliti beberapa KPM yang tak menerima bansos selama beberapa waktu. Metode mengetahui adanya korupsi aparatur desa sederhana, yakni dengan mengambil sampel data warga yang terdaftar di dua platform: bansos.pikobar.jabarprov.go.id dan cekbansos.kemensos.go.id.

Apabila warga terdata secara lengkap di kedua situs tersebut, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Platform Pikobar digunakan untuk mengecek data warga yang berhak menerima bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Sementara platform Cek Bansos, adalah aplikasi untuk mengetahui data penerima bansos Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako.

Dalam kurun waktu Juni 2020 hingga saat ini, Subadrah menemukan indikasi korupsi Bansos yang menimpa warga dengan musibah yang berbeda-beda.

Untuk dugaan korupsi BLT Desa, misalnya, dia mengambil contoh kasus yang dialami Endam. Warga Kampung Babakan Sadeng Desa Wangunjaya Kecamatan Leuiwisadeng Kabuapten Bogor ini dalam sistem Pikobar terdaftar sebagai KPM yang menerima BLT Desa Banprov. Kenyataannya, Endam menerima BLT Desa hanya satu kali. Padahal, status Endam sebagai penerima BLT diperkuat dengan database yang dimiliki operator Desa Wangunjaya.

"Database itu isinya adalah nama-nama yang berhak menerima Bansos. Saya suka iseng datang ke Pemdes menanyakan itu kepada operator desa, meski sebenarnya saya tahu si warga berhak menerima karena data Pikobar saja sudah cukup kuat," kata Subadrah.


Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bogor (Foto: Givary Apriman)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggulirkan bantuan berupa uang tunai dan sembako sejak April 2020. Nama Endam masuk ke dalam daftar penerima pada sistem Pikobar. Tahap pertama, Endam pernah mendapatkan bantuan provinsi berupa uang tunai Rp100 ribu dan sembako. Dalam program ini, warga Jawa Barat seharusnya memperoleh uang tunai Rp 150 ribu.

Pada bulan yang sama, nama Endam juga terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa. Namun, terhitung sejak Juli 2020 sampai Juni 2021, Endam tidak pernah menerima bantuan itu dari pemerintah desa. Pada tahap I, yakni April-Juni, besaran nilai BLT Desa adalah Rp 600 ribu. Pada tahap kedua dan selanjutnya, bantuan ini mengalami pengurangan besaran menjadi Rp 300 ribu per bulan per KPM. Jika ditotal, maka BLT yang tidak diterima Endam sebesar Rp 5,4 juta.

Lain halnya dengan Warga Desa Wangunjaya lain, Hasanudin. Dia hanya hanya menerima BLT Desa satu kali, yakni sebesar Rp 600.000 pada April 2020. Hingga saat ini, dia tidak pernah mendapatkan bantuan.

Untuk kasus BST, Subadrah memberikan contoh warga Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang, bernama Hani. Nama dia terdaftar dalam situs cekbansos.kemensos.go.id. Menurut Subadrah, Hani adalah warga yang menerima BST sejak Desember 2020. Akan tetapi, terhitung sampai Juni 2021, BST sebesar Rp 300 ribu yang harusnya diterima per bulannya tak pernah disalurkan. Artinya, total hak yang tidak dicairkan sebesar Rp 2,1 juta.

Di luar mereka, ada banyak warga yang tidak menerima Bansos meskipun mereka terdaftar dalam pendataan Solidaritas Bansos Jabar dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial. Subadrah rutin mendata warga yang haknya tak disalurkan pemerintah desa. Dia mengumpulkan bukti-bukti berupa photo copy KK, print out catatan penerima manfaat dari sistem Pikobar, dan surat pernyataan dari KPM tentang bansos apakah diterima atau tidak.

"Kira-kira ada 2.000 data yang saya kumpulkan. Mereka tersebar dari banyak Desa di seluruh Kabupaten Bogor," katanya.

Subadrah dianggap "Virus"
Selama mendalami data untuk mengungkap warga yang tak memperoleh bansos, Subadrah dirundung masalah besar. Aparatur Desa diam-diam mengintai kegiatannya. Subadrah pernah mengunggah bantuan sembako berlogo bantuan presiden yang masuk ke dalam Desa Galuga di akun Facebook miliknya. Dia menilai hal tersebut ganjil karena bantuan itu nyatanya hanya diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta dan sedikit wilayah luar yang berbatasan langsung dengan ibu kota.

"Banyak warga yang enggak dapat Bansos yang jadi hak mereka, tapi kok tiba-tiba ada sembako yang harusnya milik warga daerah lain. Saya minta penjelasan tapi enggak digubris, akhirnya saya posting di Facebook," kisah Subadrah.

Akibat unggahannya tersebut, Pemerintah Desa Galuga menyebut Subadrah telah memprovokasi warga. Kepala Desa Galuga Endang Sudjana kemudian melayangkan surat panggilan untuk meminta klarifikasi Subadrah atas unggahannya di media sosial. Tercatat ada dua panggilan terhadap Subadrah. Dalam surat yang dilihat Law-Justice, panggilan pertama dilakukan untuk meminta klarifikasi Subadrah terhadap kegiatannya mensosialisasikan Bansos dan mengumpulkan data warga yang tidak menerima bantuan tersebut.

Namun, Subadrah tidak bersedia datang karena tempat media dilakukan di Kantor Polsek Cibungbulang. Dia mempertanyakan mengapa untuk urusan sosialisasi Bansos harus dilakukan pertemuan di kantor polisi.

"Kalau caranya begitu seolah-olah saya jadi pihak yang bersalah menurut mereka," ujar Subadrah.


Panggilan klarifikasi untuk Subadrah di Polsek Cibungbulang 

Adapun panggilan kedua dilakukan di Kantor Desa Galuga. Subadrah memenuhi panggilan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatannya.

Selepas proses panggil-memanggil, Subadrah mulai merasakan ada intimidasi terhadap dirinya. Selain Aparatur Desa, banyak pihak lain yang jengkel. Umumnya mereka tidak suka dengan tuntutan Subadrah yang menginginkan keterbukaan informasi perihal Bansos.

"Banyak yang enggak suka. Pemdes menuduh saya sebagai virus. Kata mereka, `sekarang bukan cuma virus Borona yang menggangu, tapi ada lagi namanya virus Subadrah," ujarnya sambil tertawa kecil.

Karena terus mendapat tekanan, Subadrah akhirnya pindah ke tempat usaha suaminya di Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng. Aktivitasnya tak berhenti, sehingga bisikan oknum-oknum Desa Galuga sampai ke Desa Babakan Sadeng. Simpatisan desa Galuga sempat mendatangi rumahnya di Babakan Sadeng dan memukul pintu rumahnya hingga rusak. Subadrah mengaku tidak kapok dengan aktivitasnya tersebut.

"Ini baru Kabupaten Bogor, saya niatnya mau bongkar-bongkar juga daerah lain. Di Kalimantan saya juga nemuin hal yang sama kayak di sini," katanya.


Surat panggilan klarifikasi kedua untuk Subadrah

Pihal Pemdes Bantah Ada Permainan Bansos
Kepala Desa Galuga Endang Sudjana membantah semua tudingan Subadrah terhadap aparatur desa yang disebut kongkalikong mengkorupsi dana bantuan sosial. Endang menegaskan semua bentuk Bansos, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, BLT Dana Desa hingga Bantuan Sosial Tunai sudah disalurkan langsung kepada penerima manfaat.

Endang mengaku memiliki semua data otentik mengenai KPM di Desa Galuga berikut penyalurannya.

"Saya tidak akan menutup-nutupi siapa saja yang (berhak) mendapatkan (Bansos)," kata Endang kepada Law-Justice, Jumat 29 Oktober 2021.

Endang juga menepis tuduhan Subadrah soal minimnya akuntabilitas penyaluran dana bansos. Dia mengatakan desanya mengutamakan transparansi dalam berbagai kegiatan, terutama perihal penyaluran bansos untuk warga Galuga yang terdampak pandemi. Keterbukaan informasi mengenai Desa Galuga menurutnya bisa dilihat dalam situs desa Galuga.

"Kami siap memberikan penjelasan apapun," kata Endang.

Endang mengaku gelisah dengan tingkah Subadrah yang ke sana kemari mengumpulkan data-data pribadi warga desa dengan iming-iming akan mencairkan Bansos. Padahal, secara tupoksi, pekerjaan itu bukanlah tugas Subadrah, melainkan kewajiban Ketua RT dan RW. Meski begitu, Subadrah malah jalan terus mengumpulkan data-data pribadi warga.

"Di sini dia memang sudah terkenal, ada yang bilang dia pelakor, segala macam. Termasuk juga, maaf, dia suka jadi calo ke desa-desa lain. Contoh untuk bikin KTP dan KK," ungkap Endang.

Kesaksian lain mengenai tingkah laku Subadrah tersebut dipertegas oleh Amil, Sekretaris Jenderal MUI Desa Galuga. Amil mengatakan Subadrah gemar mendatangi warga Galuga di lingkungannya untuk meminta data pribadi. Dia pernah mengkritik kegiatan tersebut karena dua warga Galuga yang menjadi anggota PKH diiming-imingi pencairan Bansos tapi nyatanya nihil.

Padahal, kata Amil, pengumpulan data warga harus melalui konfirmasi dia selalu Ketua Kelompok PKH. "Kok mau mintain KK sama KTP (warga) tanpa informasi dulu ke saya?," ujar Amil.

Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng, Jaro Hanapi, juga mengaku masygul dengan tingkah Subadrah tersebut. Dia menceritakan Subadrah sempat memboyong massa untuk mempertanyakan bantuan sosial Desa Wangunjaya yang belum tersalurkan pada 2020 lalu.

Hanapi mengatakan, pada 2020 lalu dia belum menjabat sebagai Kepala Desa sehingga tidak begitu memahami kondisi penyaluran bansos di Desa Wangunjaya.

"Kita juga bingung kenapa pemberitaannya baru muncul di pemerintahan kita?," ujar Hanapi kepada Law-Justice.


Kepala Desa Galuga (kedua dari kiri) usai berbincang dengan Law-Justice ihwal polemik bansos desa. (Foto: Dok. Law-Justice)

Sejauh ini, Hanapi memastikan penyaluran Bansos yang ditujukan kepada 200 KPM warga Wangunjaya sudah tersalurkan sesuai peruntukannya. Dalam proses pembagian Bansos untuk warga, Hanapi berujar tidak ada yang ditutup-tutupi karena pihak Pemerintah Kecamatan Leuwisadeng ikut mengawal penyaluran progam.

"Saya sebagai pribadi, jangankan satu KPM, seribu perak pun dunia akhirat bertanggung jawab untuk Bansos," ujar Hanapi.

Sementara itu, Kepala Desa Situ Ilir, Subhan, belum memberikan penjelasan tentang tudingan adanya warga desa yang belum mendapatkan bansos, meski terdaftar sebagai KPM.

Dinsos Kabupaten Bogor Akui Ada Masalah Penyaluran Bansos
Terdapat suatu indikasi kalau program bantuan sosial yang berada di Kabupaten Bogor bermasalah. Indikasi tersebut ditemukan di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang.

Untuk menelisik lebih jauh terkait permasalahan ini, Law-Justice mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Bogor (Dinsos) di Cibinong.

Ketika dikonfirmasi terkait distribusi bansos yang berada di Kabupaten Bogor, salah satu staff yang bekerja di Dinas Sosial menyebut kalau penyaluran Bansos ke daerah bekerja sama dengan masing masing pihak kecamatan dan juga Kades terkait.

"Kalau Bansos di sini Dinsos bekerja sama dengan kecamatan terkait untuk penyalurannya," kata staf atau pegawai di Dinsos yang tidak mau disebut namanya, kepada Law-Justice.

Staf Dinsos tersebut mengatakan, dia tidak bisa memberikan banyak penjelasan terkait skema Bansos di Kabupaten Bogor karena bukan ranahnya untuk memberi penjelasan.

Ia menyebut terkait teknis rinci pemberian bansos biasanya dijelaskan langsung oleh Kadis terkait di Dinsos dan Pemkab Bogor.

"Saya takut salah kalau bicara mas, ini bapak yang lebih paham lagi ada tugas," ujarnya.

Pihak Law-Justice juga sudah mengirimkan surat permohonan wawancara berikut pertanyaannya kepada pihak Dinsos Kabupaten Bogor.

Namun, hingga berita ini diturunkan pihak Dinsos masih belum memberikan jawaban terkait teknis penyaluran Bansos yang ada di Kabupaten Bogor.

Hal tersebut untuk mengetahui apakah ada data yang bermasalah selama pembagian Bansos ke setiap daerah atau adanya kendala teknis di lapangan.

Selain ke Dinsos Bogor, Law-Justice juga meminta konfirmasi kepada Pemkab Bogor terkait teknis penyaluran Bansos di Kabupaten Bogor termasuk daerah Galuga.

Namun pihak Pemkab Bogor meminta kepada pihak Humas dalam hal ini Diskominfo untuk menjawab terkait penyaluran Bansos yang ada di Kabupaten Bogor.

Ketika meminta konfirmasi kepada Dikominfo, terkait dengan penyaluran bansos pihaknya meminta Law-Justice untuk menanyakan perihal tersebut ke tim gugus tugas covid-19 Kabupaten Bogor.

"Itu langsung saja ke tim gugus tugas," ujar Dina yang merupakan kepala bagian media Diskominfo Kabupaten Bogor kepada Law-Justice.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah menyampaikan dalam penyaluran Bansos terdapat empat jenis sumber bantuan sosial atau bansos yang akan diberikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak pandemi Covid-19.

"Semuanya ada empat sumber bantuan," ucapnya ketika dihubungi Law-Justice.co

Syarifah mengatakan bantuan sosial itu diberikan untuk warga yang tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), non-DTKS dan non-KTP Kabupaten Bogor.

Warga yang tergolong non-DTKS adalah pekerja harian, yakni ojek online, pedagang, buruh, hingga karyawan yang terancam akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada pemberian Bansos tahun 2020 kemarin empat skema dilakukan dengan melalui Pos, TNI dan Polri serta Bantuan dari Presiden. Untuk bantuan dari Presiden Syarifah mengatakan hanya beberapa kecamatan saja yang tercover.

"Dari empat skema tersebut, ada juga bantuan dari Presiden tapi cuma beberapa kecamatan aja yang tercover dan itu berbatasan langsung dengan DKI Jakarta," katanya.

Sementara itu, Kabag Humas Kementerian Sosial Herman Koeswara mengatakan bila dalam penyaluran Bansos masih terdapat beberapa kendala.

Menurutnya, ada beberapa warga yang melapor langsung kepada Kemensos karena belum menerima bansos Covid-19. Dengan tiga skema yang berbeda yakni PKH, BNPT dan BST

"Untuk PKH, BNPT dan BST itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli. Tetapi memang masih belum selesai karena ada kendala dan kemarin sempat ditahan," kata Koes saat dihubungi Law-Justice.


Kantor Bupati Bogor (Foto: Givary)

Akal-Akalan Penyaluran Bansos
Mengenai data penerima bansos, Koeswara menyebut Kemensos harus menelusuri lebih lanjut tentang data penyebab seseorang tidak menerima Bansos Covid-19.

Kemensos juga memastikan terus memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan untuk meningkatkan akurasi target penyaluran bansos pandemi Covid-19.

"Sangat perlu pemutakhiran data untuk memastikan penerima Bansos itu merupakan orang yang tepat," ujarnya.

Terkait dengan adanya dugaan penyelewengan bansos di Galuga Cibungbulang Kabupaten Bogor, Koes menyebut itu menjadi tanggung jawab dari masing masing pemerintah daerah terlebih dahulu.

"Itu merupakan wewenang dari pemerintah setempat masing masing," ujarnya singkat.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mendorong perbaikan data penerima Bansos di Kemensos supaya terhapus sebanyak 52 juta data ganda.

"Kalau dari data itu (52 juta penerima ganda), kita berikan (Bansos) Rp 200.000, kita estimasi sekitar 10,5 triliun selamat uang negara," ujar Pahala melalui keteranganya yang diterima Law-Justice.

Oleh sebab itu, Pahala menyebut sebagian besar fokus KPK di bidang monitoring pada semester I 2021 yakni terkait kebijakan pandemi khususnya pada bantuan sosial.

Tak hanya itu, KPK juga merekomendasikan Kemensos untuk memadankan data tersebut dengan data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Pahala, KPK khawatir jika nomor induk kependudukan (NIK) penerima bantuan tersebut tidak ada di Kemendagri.

"Risiko korupsi di paling atas, kalau data tidak padan dengan NIK. Ini bisa jadi ganda, karena tidak bisa secara cepat diidentifikasi siapa yang terima (Bansos) dua," ungkapnya.

Pahala memberikan contoh penerima bantuan sosial bisa saja memiliki berbagai penyebutan nama. Misalnya M Nasir, Muh Nasir, Muhammad Nasir dan Mohamad Nasir. Jika tidak berdasarkan NIK, nama tersebut bisa saja dimiliki oleh empat orang.

"Nah kasus yang sebelumnya terjadi adalah, kami mendapati bahwa penerima di daerah bisa menerima dua kali, karena datanya di ujung tidak pasti ada NIK-nya," ujar dia.

Lebih lanjut, Pahala menuturkan hal yang tidak kalah penting dari pemadanan data Kemensos dengan NIK yakni pembaharuan data tersebut.

Sebab, bisa saja penerima bansos yang memiliki NIK di satu wilayah tersebut bisa saja pindah rumah atau sudah meninggal dunia.

"Tahun ini ada NIK-nya, tapi kan tahun berikutnya orangnya bisa meninggal, bisa cerai, bisa pindah. Karena NIK-nya tidak di-update, bantuannya datang, orangnya enggak ada, dibilang lah bantuan salah sasaran," tuturnya.

"Masa sih bantuan dikasih ke orang yang enggak ada, karena apa? Karena tidak di-update datanya. Itu yang kita bilang data tidak boleh statis tapi dinamis karena updating-nya kan terjadi terus," demikian sambungnya.

Kata BPK Soal Bansos
Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keaungan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020, ada sisa dana Bansos yang belum dikembalikan ke kas negara sebanyak Rp1,48 triliun.

Selain sisa anggaran yang belum dikembalikan ke negara, lembaga itu juga menemukan penyaluran program ini salah sasaran akibat salah data. Menurut BPK, penetapan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk penerima bantuan per Januari 2020 banyak yang tidak valid.

BPK mencatat, data yang tidak valid itu. di antaranya: nomor identitas kependudukan (NIK) tidak valid sebanyak 10,9 juta anggota rumah tangga (ART), kartu keluarga 16,3 juta ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART, dan NIK ganda sebanyak 86.465 ART.

BPK juga menemukan pelaksanaan kegiatan pendataan, verifikasi, serta validasi data DTKS “belum memadai”. Menurut BPK, ada 47 kabupaten/kota yang belum pernah melakukan finalisasi penetapan data tersebut serta kegiatan verifikasi dan validasi hanya dilakukan pada sebagian kecil data DTKS.

Sejumlah masalah pengelolaan data itu mengakibatkan realisasi bansos banyak salah sasaran: data penerima ganda, keluarga penerima manfaat (KPM) bermasalah tapi masih ditetapkan, KPM program keluarga harapan (PKH) tidak berhak menerima tapi dibayarkan, dan banyak KPM yang belum menerima bansos.

BPK merekomendasikan agar sejumlah temuan persoalan itu segera diperbaiki oleh Menteri Sosial. Lembaga ini mengeluarkan sejumlah saran, di antaranya: meningkatkan pengawasan penyaluran bansos dan optimalisasi proses pendataan, verifikasi, dan validasi data DTKS untuk penerima bantuan.

Saat dikonfirmasi, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa mengatakan, yang berkompeten memberikan penjelasan mengenai dan sampai sejauh mana realisasi tindak lanjut dari temuan itu adalah BPK.


Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Ghivary Apriman, Rio Alfin Pulungan

(Tim Liputan Investigasi\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar