Tak Menyerah Diakui Dunia, Taliban Temui Perwakilan 14 Negara

Afghanistan, law-justice.co - Sejak berkuasa di Afghanistan, Taliban terus berupaya mendapatkan pengakuan dari dunia. Kini, mereka dikabarkan bertemu dengan perwakilan 14 negara, termasuk Korea Selatan dan Jepang.

Seorang sumber diplomatik Korsel mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa duta besar dari negaranya, Choi Tae-ho, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan era Taliban, Amir Khan Muttaqi, di Qatar pada Rabu (27/10/2021) lalu.

Menurutnya, dalam pertemuan itu hadir pula 13 perwakilan negara lain, termasuk dari Jepang, Jerman, Norwegia, dan Belanda.

Ini merupakan kali pertama perwakilan dari Korea Selatan bertemu dengan Taliban. Sumber itu mengatakan bahwa tak banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

"Pertemuannya berlangsung selama satu jam, tapi mereka tak melakukan pembicaraan mendalam. Pertemuan itu tidak signifikan karena semua pihak hanya menegaskan posisi mereka sebelumnya," ujar sumber itu.

Sumber itu kemudian menjabarkan bahwa dalam rapat itu, para perwakilan 14 negara itu hanya mendesak Taliban untuk menaati peraturan internasional, dan menghargai hak asasi manusia,

Mereka juga meminta Taliban menjamin keamanan akses menuju Afghanistan dan memberantas terorisme yang masih meradang di negara itu.

Sementara itu, Muttaqi sendiri meminta negara-negara itu untuk mengakui pemerintahan baru Afghanistan di bawah Taliban secara resmi. Ia juga meminta dukungan ekonomi dari keempat belas negara itu.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus lalu, Taliban memang terus mencari pengakuan dari komunitas internasional.

Reuters melaporkan bahwa pada pertengahan Oktober lalu, Taliban bertemu dengan delegasi Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Namun, AS dan Uni Eropa menekankan bahwa pertemuan itu bukan berarti mereka mengakui pemerintahan Taliban.

Dunia memang masih menanti tindak-tanduk Taliban dalam menepati janjinya untuk membentuk pemerintahan inklusif dan menghargai perempuan.

Fakta di lapangan belakangan ini mengindikasikan Taliban belum dapat menepati janjinya. Pemerintahan interim Afghanistan hanya berisi laki-laki yang kebanyakan berasal dari etnis mayoritas.

Sementara itu, Taliban juga terus menggerus hak-hak perempuan, mulai dari larangan bersekolah hingga pergi ke kantor.

Sikap Taliban ini sangat menentukan dunia bakal mengakui pemerintahan mereka atau tidak. Pengakuan ini sangat krusial bagi Taliban yang juga sedang menghadapi tantangan krisis ekonomi di Afghanistan.

Afghanistan didera krisis karena banyak bantuan internasional ditangguhkan usai Taliban berkuasa. Selama ini, perekonomian Afghanistan sendiri sebagian besar ditopang oleh bantuan internasional.