Sering Dikritik karena Banyak Oknum Nakal, Polri Kini Dapat Apresiasi

Rabu, 27/10/2021 18:30 WIB
Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim (kiri) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan). (Foto: Diolah dari google).

Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim (kiri) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan). (Foto: Diolah dari google).

law-justice.co - LQ Indonesia Lawfirm yang selama ini selalu vokal mengkritik Polri untuk pertama kalinya memberikan apresiasi kepada Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kepeduliannya terhadap kritikan masyarakat tentang kinerja Kepolisian.

Ketua Pengurus dan Pendiri LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim, mengatakan apresiasinya terhadap Sigit karena belakangan para oknum polisi yang diduga memeras pelapor sudah mulai ditindak. Namun, Alvin mengingatkan bahwa hal tersebut baru langkah awal. Ke depan, akan banyak oknum-oknum polisi nakal yang bakal bertingkah.

"Selama seminggu ini, kami melihat adanya perubahan berarti dari tubuh Polri. Kapolri benar-benar mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat. Ini hal positif dan saya apresiasi, karena pemikiran Kapolri sudah pada jalur yang benar yaitu agar Polri dapat dicintai masyarakat dan balik ke fungsi Kepolisian sebagaimana amanah UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, pasal 2 yaitu mengayomi dan melindungi serta memberikan pelayanan ke masyarakat," kata Alvin dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Pada Senin, (25/10/2021) lalu, LQ membuat aduan terhadap oknum Pimpinan Subdit Fismondev di Subbid Propam Polda Metro Jaya. Propam sendiri juga sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa dugaan pelanggaran kode etik oknum polisi telah terbukti, namun yang ditindak hanya penyidik unit 5, bukan atasannya yang menyuruh. LQ menilai hal ini tidak Logis dan tidak adil.

Terduga oknum Fismondev yang memeras Rp500 juta ada di unit 5, sedangkan unit yang menangani laporan polisi mereka yang dijanjikan dihentikan ada di 2 unit Fismondev.

Menurut Kepala Bidang Humas LQ, Sugi, oknum yang memeras berdasarkan suruhan pimpinan Fismondev. Kemudian oknum penyidik menyampaikan hal itu kepada kuasa hukum. Lagi pula, penyidik di unit 5 tidak punya kewenangan atas Laporan Polisi di unit 3. Sedangkan Rp 500 juta diminta untuk biaya penutupan kedua Laporan Polisi.

"Logika saja penyidik level rendah, tidak mungkin bisa mengkondisikan dan minta uang biaya SP3 untuk perkara di unit lain, diluar kewenangannya. Jadi tidak mungkin pimpinan yang memiliki wewenang tersebut tidak mengetahui dan menyetujuinya," kata Sugi.

Dugaan pelanggaran kedua, dalam aduan Propam, LQ memberikan bukti bahwa pimpinan Subdit Fismondev telah dengan sengaja menyembunyikan data (alat bukti) hasil penyelidikan, dihilangkan semestinya kasus Mahkota LP No TBL 2228/IV/YAN 2.5/2020/ SPKT PMJ tanggal 9 April 2020, bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.

Namun, kata Sugi, dengan sengaja tidak dimasukkan dalam berkas hingga hari ini. Padahal data tersebut menurut pasal 184 KUHAP adalah alat bukti yang dapat meningkatkan tahap penyelidikan baik menjadi penyidikan. Di sinilah modus oknum Fismondev menghilangkan alat bukti agar kasus gagal bayar perusahaan Mahkota tidak bisa lanjut proses.

Dugaan kuat pelanggaran kode etik dalam proses penyelidikan LP PT MPIP dengan terlapor Raja Sapta Oktohari juga terlihat dengan jalan 2 tahun sejak dilakukan laporan polisi.

Sugi mengatakan pimpinan Subdit Fismondev tidak serius menghadirkan pihak terlapor yang sudah enam kali dipanggil dan rencana tindak lanjut memanggil yang ke tujuh kali.

"Orang biasa dua kali panggil tak hadir, langsung bisa dijemput paksa atau polisinya yang datang ke lokasi terlapor dan ambil keterangan di sana. Logika saja, memangnya masyarakat dan semua lawyer tuh bisa mudah menerima hal tidak logis?," ujar Sugi.

Sugi mengatakan pihaknya meminta keseriusan Sigit melalui Kadiv Propam Mabes dalam menindak oknum yang telah dinyatakan melanggar etik.

"LQ Indonesia Lawfirm sudah buat aduan dan berikan bukti konkret. Jangan takut copot dan jika perlu di PTDH apabila terbukti, masyarakat pasti mendukung, apalagi oknum pimpinan Fismondev Polda Metro Jaya memainkan demi kepentingan pribadi kasus investasi bodong yang memakan korban Ribuan orang dan puluhan triliun nilai kerugiannya," tandasnya.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar