Uji Materi Pasal Kewenangan Pemblokiran Internet Ditolak MK

Rabu, 27/10/2021 15:31 WIB
Mahkamah Konstitusi (Foto: Detik)

Mahkamah Konstitusi (Foto: Detik)

Jakarta, law-justice.co - Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan uji materi pasal kewenangan pemblokiran internet. Sebaliknya, MK menyatakan pemutusan internet merupakan konstitusional.

Hal tersebut diatur dalam pasal 40 ayat 2b terkait pemutusan internet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pada Rabu (27/10/2021).

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman.

Dalam pertimbangan, hakim MK mengatakan, pola teknologi informasi dan komunikasi memiliki karakteristik penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sangat cepat luas, massif, dan tidak mengenal ruang dan waktu.

“Apabila informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum tersebut telah terlebih dahulu diakses, sebelum dilakukan pemblokiran. Maka, dampak buruk yang ditimbulkan akan jauh lebih cepat dan massif yang dalam batas penalaran yang wajar dapat menimbulkan kegaduhan, keresahan, dan atau mengganggu ketertiban umum,” kata hakim konstitusi.

Dengan demikian, kata hakim konstitusi, diperlukan kecepatan dan keakuratan yang terukur oleh pemerintah untuk dapat segera mungkin melakukan pencegahan dengan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum.

“Untuk hal inilah sebab virtualitas internet memungkinkan konten terlarang yang bersifat destruktif dan massif yang memiliki muatan melanggar hukum,” ujarnya.

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar