Peringati Sumpah Pemuda, Buruh Bakal Geruduk Istana Negara

Selasa, 26/10/2021 17:40 WIB
Massa aksi yang tergabung dalam elemen buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak tolak omnibus law UU Cipta Kerja di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (22/10). (Robinsar Nainggolan)

Massa aksi yang tergabung dalam elemen buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak tolak omnibus law UU Cipta Kerja di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (22/10). (Robinsar Nainggolan)

Jakarta, law-justice.co - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari beberapa elemen bakal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (28/10/2021).

Ketua Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) M Yahya mengatakan, hal itu dilakukan bertepatan dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021.

"Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 di tengah catatan 2 Tahun kepemimpinan rezim Jokowi-MA, Pemerintah gagal mensejahterakan rakyat," kata Yahya kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).

Rencananya, kata dia, massa aksi yang tergabung dalam Gebrak nanti kurang-lebih 500 orang. "Massa aksi kurang-lebih 500 orang," ucapnya.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan, pihaknya menuntut agar mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.

Kemudian, mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), setop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, serta menjamin persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh migran.

Selain itu, Gebrak menuntut jaminan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor, pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, pengembalian 58 orang pegawai KPK, penghentian pembungkaman dan represifitas terhadap gerakan rakyat. Serta menuntut penghentian kekerasan terhadap perempuan.

"Cabut omnibus law UU Cipta Kerja beserta turunannya, hentikan pembungkaman dan represifitas terhadap gerakan rakyat, usut kasus korupsi BPJS, usut kasus korupsi bantuan sosial, setop PHK sepihak, hentikan kekerasan terhadap perempuan," ungkapnya.

"Rezim Jokowi-Amin gagal sejahterakan rakyat," sambung Nining.

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar