Komisi I DPR RI Pertanyakan `Endorse` KSP di Viral Google Street View

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin merespon soal viralnya warga Tangerang yang protes karena kompleks rumah difoto oleh Google Street View (GSV).

Hasanuddin menilai pemotretan Google Street View seharusnya wewenang Pemda atas izin warga setempat, bukan dari KSP.

"Untuk yang google mobile saya kira gini, itu harus seizin dari Pemerintah Daerah, bukan dari KSP ya, begitu, jadi dari Kabupaten, Wali Kota setempat, apakah dapat izin atau tidak. Kalau misalnya dari KSP tidak ada urusannya KSP," kata TB Hasanuddin seperti melansir detik.com.

Politisi PDIP ini menyebut pihak Google harus mendapatkan izin dari Pemda setempat jika ingin melakukan kegiatan pemotretan. Setelah itu, kata dia, Pemda juga harus atas izin warga yang hendak dipotret wilayahya. Jika kedua syarat itu tidak terpenuhi, menurutnya, maka Google melakukan pelanggaran privasi.

"Pemda itu akan berbicara dengan warga, kalau pemda tidak mengizinkan karena warga tidak setuju ya boleh saja (melanggar privasi), begitu, tapi tidak sepihak kemudian pemda langsung mengizinkan tanpa koordinasi dengan warga, atau apa lagi ini KSP yang nggak ada hubungannya dengan tugas yang beginian," tegasnya.

TB Hasanuddin pun meminta agar Google serta pihak lainnya yang terlibat menghentikan kegiatan pemotretan jalan atau Google Street View. Dia menyebut Google tidak memiliki izin legitimate jika hanya berdasarkan surat dari KSP yang bahkan tidak memiliki wewenang.

"Kalau menurut saya ya dihentikan, karena izinnya juga tidak legitimate ya, nggak bisa KSP ikut urusan izin begini tanpa seizin juga dari masyarakat setempat, karena itu sampai tahu itu titik-titiknya dan sebagainya, sama seperti CCTV itu," ucapnya.

Warga Tangerang Protes Google Potret Kompleks Rumah

Viral di media sosial seorang warga Tangerang protes karena kompleks rumah difoto oleh Google Street View (GSV). Warga yang bernama Khairul Anam itu pun menyebut Google telah melanggar hak privasi.

Khairul Anam mulanya memerinci kronologi awal saat tim GSV masuk ke kompleksnya dengan turut serta membawa kamera. Khairul kemudian minta surat izin kepada tim GSV itu. Saat dilihat, kata Khairul, surat yang dibawa GSV diteken pada 10 Agustus 2018 dan mendapat dukungan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"Waktu itu ada mobil Honda HR-V masuk kompleks, lengkap dengan kamera dan lain-lain. Waktu saya tanya, dia ngakunya sudah izin satpam, yang tidak tahu apa-apa soal mobil GSV itu. Pas saya minta surat izin, dia menyodorkan surat dukungan dari deputi KSP," kata Khairul kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).

Khairul menyebut surat yang diserahkan petugas GSV diteken oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Diketahui Eko pada tahun 2018 menjabat sebagai Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan. Namun kini, ia sudah tidak menjabat lagi.

"Siapa yang mengeluarkan endorse itu agar @googleindonesia `leluasa` motret sembarang tempat? Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Surat dukungan itu diteken 10 Agustus 2018. Surat itu kita foto juga. @googleindonesia #GoogleLanggarPrivasi," tambahnya.

Khairul mengatakan surat itu berupa dukungan Google untuk melaksanakan GSV dalam rangka Asian Games 2018. Khairul pun heran dan mempertanyakan kaitannya dengan kompleks yang dihuninya itu.

"Itu surat dukungan buat Google melaksanakan GSV dalam rangka mensukseskan Asian Games 2018. Apa hubungannya sama kompleks saya?" ujarnya.

Pada saat itu, Khairul langsung meminta GSV menghapus foto kompleksnya itu. Kesepakatan penghapusan foto itu pun disetujui. Namun, di hari berikutnya, Khairul mendapati kompleksnya telah masuk di Google Street View lengkap dengan detail jalan dan teras rumah.

"Lalu saya minta dia hapus hasil foto, dan dia mau karena tahu itu bukan jalan umum, kompleks saya gerbang tunggal, cuman 20-an rumah, bukan jalan umum. Kupikir masalah selesai. Ternyata kemarin dikasih orang kompleks ternyata kompleks kami masuk di Google Street View, lengkap dengan detail jalan, teras rumah, dan lain-lain," ungkapnya.

Khairul menegaskan kompleks rumahnya tidak punya jalan tembus dan hanya memiliki satu gerbang. Dia pun tidak terima dengan tindakan Google yang memotret rumahnya dan rumah penghuni lainnya tanpa izin.

"Sekali lagi, kompleks rumah saya tidak punya jalan tembus, hanya satu gerbang, dan hanya digunakan oleh penghuni. Jadi kenapa Google dan mitranya seenaknya memotret rumah, pekarangan dan jalanan kompleks kami?" kata Khairul.

Khairul heran GSV menggunakan surat dukungan KSP untuk masuk ke permukimannya dan melakukan foto-foto dalam konteks Asian Games. Dia pun meminta Google memutus akses atau men-take down hasil pemetaan kompleks miliknya.

"Mereka juga menggunakan surat dukungan deputi KSP dalam konteks Asian Games, untuk masuk ke pemukiman mengambil foto-foto," ujar Khairul.

"Tolong PT Kelly Service Indonesia dan @googleindonesia untuk men-take down hasil pemetaan kompleks gw. Kompleks gw bukan jalan umum dan tidak ada hubungannya sama kesuksesan Asian Games yang lo jadikan alasan buat foto-foto areal nonpublik seenaknya. #GoogleLanggarPrivasi," tambahnya.