Peradilan Ganjil Kasus Bank BJB Tangerang

Akal-Akalan Jaksa Korbankan Saksi Jadi Tersangka

Minggu, 24/10/2021 10:30 WIB
Gedung Kejaksaan Tinggi Banten (Foto: Instagram @kejati_banten)

Gedung Kejaksaan Tinggi Banten (Foto: Instagram @kejati_banten)

law-justice.co - Sudah lebih dari setahun kasus korupsi Bank Jabar Banten (BJB) cabang Tangerang bergulir. Dua pelaku utama sudah dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten baru-baru ini membidik dua orang lain yang sebelumnya berstatus sebagai saksi. Penetapan status tersangka terhadap dua orang baru itu dinilai ganjil, dipaksakan, intimidatif, hingga ada dugaan pemerasan.

Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN-RI) menyebut adanya rekayasa oknum jaksa dalam menangani kasus korupsi tersebut. Husmidun Haryadi, Ketua Umum GPHN-RI yang turut mengadvokasi dua saksi dalam kasus ini mengatakan, rekayasa itu terlihat dalam penanganan perkara korupsi yang melanggar serangkaian prosedur hukum.

Jaksa yang menangani kasus ini diduga memangkas prosedur yang berlaku demi mengejar subjek yang hendak dijadikan tersangka. Djuanningsih dan Unep Hidayat, dua orang saksi yang diyakini Husmidun tidak tahu-menahu adanya pemufakatan jahat antar aktor utama, justru `dikorbankan` oleh jaksa dengan menjatuhkan status keduanya menjadi tersangka pelaku korupsi.

"Konstruksi hukum kasus tipikor BJB cabang Tangerang ini tidak jelas. Kapan dan siapa pelapornya? Kapan mulai diekspos kasusnya? Kapan gelar perkaranya? Siapa saja yang hadir dalam gelar perkaranya?" kata Husmidun kepada Law-Justice, Senin (4/10/2021) lalu.

Sejauh penelusuran Madun–sapaan akrab Husmidun–Kejati Banten tidak pernah merilis hasil gelar perkara sejak kasus korupsi ini pertama kali mencuat pada 2015 lalu. Kasus ini bermula ketika Kepala Cabang BJB Tangerang, Kunto Aji Cahyo Basuki bermufakat jahat dengan Direktur PT Djaya Abadi Soraya (DAS) Dheerandra Alteza Widjaya untuk mencairkan uang bank sebesar Rp 4,5 miliar.

Modusnya adalah PT DAS yang dipimpin Dheerandra mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan surat perintah kerja (SPK) fiktif proyek pembangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai jaminannya.

Pada tahun yang sama, Dheerandra kembali melakukan pinjaman Rp 4,2 miliar menggunakan perusahaan baru yang melibatkan istrinya, Zehan Runa Soraya–Direktur CV Cahaya Rezeki. Kunto Aji tercatat menduduki kursi komisaris dalam perusahaan tersebut. Dengan begitu, total kredit yang dikucurkan Bank BUMD ini menjadi sebesar Rp 8,7 miliar.

Dalam proses pencairan kredit, Kunto Aji tidak memerintahkan analis bank yang dia pimpin untuk memverifikasi kelayakan permohonan kredit atas proyek di Dinas Pendidikan Sumedang yang ternyata direkayasa oleh Dheerandra. Dalam dokumen putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg atas nama terdakwa Kunto Aji Cahyo Basuki, setidaknya ada empat karyawan BJB Tangerang yang turut serta berperan melancarkan pencairan kredit.

Mereka adalah Manager Komersial Bank BJB Tangerang, Dindin Akhmad Syabarudin; Analis Kredit Komersial sekaligus Komite Kredit Bank BJB Tangerang, Jajang Nurjaman; Analis Kredit Komersial yang telah mengundurkan diri dari Bank BJB Tangerang, Ershad Bangkit Yoslifar; dan Manager Operasional Bank BJB Tangerang, Indra Sambada.

Rentetan perkara ini diperoleh dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Serang. Tak diketahui pasti kapan Kejati Banten memulai penanganan perkara korupsi BJB Tangerang. Dalam sidang perkara di Pengadilan Tipikor Kota Serang, Rabu, 2 Juni 2021 lalu, Dheerandra telah dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 4,5 miliar. Sementara Kunto Aji diganjar 5 tahun 6 bulan penjara.

Kronologis Penanganan Kasus di Kejati Banten

Pada Selasa, 21 Juli 2020 lalu, Korps Adhyaksa mengumumkan tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di tiga bank ternama, yakni BJB konvensional cabang Tangerang, BJB Syariah cabang Tangerang, dan BTN cabang Tangerang.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten saat itu, Rudi Prabowo Aji, menyampaikan penanganan tiga perkara korupsi perbankan oleh instansinya dalam Konferensi Pers Hari Bhakti Adhyaksa ke-60 Tahun 2020 di kantor Kejati Banten.

Enam bulan kemudian, Kejati Banten mengumumkan kembali bahwa kasus korupsi BJB Tangerang telah naik ke tahap penyidikan. Saat itu Kepala Kejati Banten sudah dijabat oleh Asep Nana Mulyana.

"Salah satunya perkara yang kami tingkatkan ke tahap penyidikan (Kredit Fiktif Bank BJB) dan kami adakan upaya paksa (penahanan) kepada pihak swastanya (pengusaha bodong) karena dari pihak Bank (BJB) beralasan sakit tidak bisa hadir memenuhi panggilan kami," kata Asep, Rabu (23/12/2020).

Perkembangan kasus berlanjut pada Selasa, 5 Januari 2021. Kejati Banten mengumumkan penahanan Kunto Aji sebagai tersangka dalam kasus ini. Adapun Dheerandra sendiri juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pada Senin, 15 Maret 2021, Kejati Banten kembali menggelar konferensi pers dan menyatakan pemeriksaan terhadap Direktur Kepatuhan Bank BJB Tangerang, Agus Mulyana. Agus diperiksa sebagai saksi.

Sejak saat itu, tidak pernah lagi terdengar perkembangan kasus korupsi BJB Tangerang. Selama konferensi pers yang digelar dengan jarak waktu berbulan-bulan itu tak pernah diumumkan soal siapa pihak yang pertama kali melaporkan kasus ini kepada Kejati Banten.

Madun menyebut Kejati Banten tidak melakukan gelar perkara untuk memperoleh kesimpulan siapa pihak yang patut dijadikan tersangka. Hal ini berkaca saat penyidik Kejaksaan mengumumkan penahanan dua saksi yang dijadikan tersangka pada Senin, 15 Juni 2021. Mereka yang ditahan adalah Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Unep Hidayat dan pihak swasta bernama Djuanningsih. Hingga saat ini, keduanya masih mendekam di sel tahanan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Banten, Sunarko, yang saat itu ikut menangani perkara korupsi Bank BJB Tangerang mengklaim penetapan tersangka terhadap Unep dan Djuanningsih didasari pada fakta-fakta persidangan dari dua tersangka sebelumnya, Kunto Aji dan Dheerandra, di Pengadilan Tipikor Kota Serang.

"Keduanya ini berperan sama-sama membuat SPK fiktif yang menjadi agunan di BJB," ujar Sunarko ketika itu.

Peradilan Ganjil Penetapan Tersangka

Madun menilai penegakan hukum yang dilakukan Kejati Banten atas kasus korupsi BJB Tangerang terjadi maladministrasi. Ada beberapa alasan untuk membuktikan hal ini, antara lain melanggar Perjanjian kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan ini mengatur penanganan kasus korupsi dimulai setelah ada laporan dari masyarakat. Setelah itu, penyidik kejaksaan berkoordinasi dengan pihak inspektorat atau BPK untuk melakukan audit atas dugaan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat. Jika pihak inspektorat atau BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara, hasil audit ini diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Madun menjelaskan, jika para penyidik bekerja sesuai prosedur di atas, hampir mustahil penyidik salah dalam menentukan pihak yang patut dijadikan tersangka. Kenyataannya, penyidik Kejati Banten justru membidik saksi. Djuanningsih dan Unep yang diperalat dalam praktik lancung Kunto dan Dheerandra harus menanggung petaka dari peradilan yang dijalankan oknum Kejati Banten ini.

"Unep dan Djuanningsih tidak bisa ditersangkakan karena mens rea-nya berbeda (dengan Kunto dan Dheerandra)," kata Madun.

Di samping itu, maladministrasi juga terjadi dalam proses pemanggilan saksi Djuanningsih dan Unep Hidayat yang tidak melalui surat resmi, melainkan dipanggil lewat sambungan telepon. Proses pemanggilan ditengarai dilakukan dengan cara-cara mengintimidasi saksi. Dalam rekaman yang diterima Law-Justice, seorang penyidik terdengar menekan-nekan Unep Hidayat agar segera menemui seorang jaksa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidik (Kasidik), Zainal Efendi.

"Pagi-pagi kau jumpai Kasidik! Hati-hati, ini saat-saat genting ini. Apapun dibilang (Kasidik) sujud saja kau lebih bagus," ujar seorang penyidik berinisial JP.

Menurut Madun, upaya pemanggilan Unep melalui panggilan telepon melanggar peraturan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang menyebutkan pemanggilan saksi pada tingkat P-9 harus melalui surat resmi.

"Pengakan hukum harus dilakukan dengan cara profesional, bermartabat, dan dengan hati nurani, bukan mengejar pengakuan dengan cara-cara kotor dan intimidasi," katanya.

"Penegakkan hukumnya amburadul, bahkan bisa masuk ranah peradilan sesat," tambahnya.


Aliran dana kredit fiktif BJB Tangerang (Foto: Dok Persidangan).


Pada 2016 lalu, Djuanningsih membuat pengaduan kepada GPHN-RI karena merasa ditipu oleh dua terpidana, Kunto Aji dan Dheerandra. Setelah mempelajari isi pengaduan dan konstruksi hukum yang dilakukan Kejati Banten, Madun menilai terjadi pemaksaan untuk menetapkan Djuanningsih sebagai tersangka.

Pasalnya, Djuanningsih bukanlah orang yang terkait secara langsung dalam persekongkolan Kunto Aji dan Dheerandra. Dia pihak yang kebetulan meminjamkan uang kepada Dheerandra sehingga tidak memiliki kapasitas dalam kasus tersebut. Dheerandra dan Kunto Aji memiliki utang sebesar Rp 1,8 miliar kepada Djuanningsih. Selain itu, keduanya juga meminjam sertifikat rumah Djuanningsih sebagai jaminan untuk syarat pencairan kredit bank.

Keduanya membayar utang dengan uang hasil korupsi BJB Tangerang. Alhasil, uang itu mengalir kepada Djuanningsih tanpa tahu asal muasal duit tersebut. Dalam konteks ini, Madun menjelaskan Djuanningsih sebenarnya tak memiliki sangkut paut apapun kecuali hanya dimanfaatkan oleh kedua terpidana.

Tidak adanya kaitan Djuanningsih dalam kasus ini diperkuat oleh saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan pada Rabu, 21 April 2021 lalu. Seorang saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ikhsan ZR, menyatakan bahwa pihak yang menikmati secara langsung duit hasil korupsi adalah Kunto Aji dan Dheerandra, bukan Djuanningsih.

Saksi ahli tersebut juga melakukan audit investigasi atas kasus korupsi BJB cabang Tangerang. Dia mengungkapkan bukti-bukti adanya mutasi keuangan yang menunjukkan bahwa jauh sebelum terjadi akad kredit, kedua terdakwa memiliki banyak utang kepada Djuanningsih. Setelah kredit cair, para terdakwa membayar utang kepada Djuanningsih. Ini bukti bahwa kedua terdakwa sudah menikmati uang hasil kongkalikong untuk kemudian dibayar dengan uang hasil korupsi.

Dalam dokumen putusan yang dilihat Law-Justice, Saksi Ahli Ikhsan ZR memberikan pernyataan gamblang soal status Djuanningsing dalam kasus korupsi ini.

"Bahwa saksi Djuanningsih tidak masuk kepada pihak yang bertanggung jawab karena dia adalah pemilik agunan/pihak yang meminjamkan agunan, kalau pihak Bank menganggap dia bukan inisiator dalam pengajuan kredit," demikian isi putusan tersebut.

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, inisiator atau aktor utama pembobolan duit negara adalah Kunto dan Dheerandra. Hal itu tergambar dalam kronologis yang menyebutkan kedua terpidana tersebut menemui Djuanningsih untuk meminta proyek pengadaan barang dan jasa lewat kenalannya, Unep, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Lebih jauh Madun mengatakan kasus ini sebenarnya bersifat perdata. Namun oleh Kejati Banten ditarik menjadi kasus pidana korupsi. Saksi Ahli Perbankan yang juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husen, saat persidangan April 2021 lalu bahkan mempertegas kasus ini seharusnya diselesaikan secara perdata, bukan pidana korupsi.

Saat dikonfirmasi, Jumat (22/10/2021), Yunus mengungkapkan kasus BJB Tangerang dibawa ke ranah tindak pidana korupsi karena pihak Kejati Banten memiliki pandangan lain. Menurut dia, Kejati Banten tidak melihat kasus ini sebagai perkara kredit macet semata, melainkan ada unsur kerugian uang negara.

"Jika saja tidak ada perbuatan pidana, kasus ini harusnya hanya bersifat perdata," katanya.

Saat awal-awal perkara ini diumumkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Rudi Prabowo Aji saat itu mengklaim bahwa diangkatnya kasus BJB ke ranah pidana korupsi berdasarkan keterangan ahli perbankan.

"Sudah kita konsultasikan dengan pihak perbankan," katanya kepada wartawan di Kantor Kejati Banten, Selasa, 21 Juli 2020.

Hingga Kepala Kejati Banten dijabat oleh Asep Nana Mulyana, upaya permintaan audiensi yang dilayangkan GPHN-RI guna menjelaskan maladministrasi penegakan hukum kasus korupsi ini tak pernah mendapatkan respons. 

"Saya menduga kuat Kejati Banten melakukan pembuktian terbalik dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi BJB cabang Tangerang sehingga melukai rasa keadilan masyarakat yang menjadi saksi," tandasnya.

Dalam diskusi khusus dengan Law-Justice, Senin (18/10/2021) lalu, Asep Nana Mulyana yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membantah ketika disebut kasus korupsi yang dia tangani bersama anak buahnya di Kejati Banten saat itu terjadi maladministrasi. Dia menampik tudingan GPHN-RI bahwa prosedur penegakan hukum dijalankan secara sewenang-wenang karena melanggar nota kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI dalam menindaklanjuti laporan kasus korupsi.


Keterangan saksi ahli bahwa Djuaningsih bukan pihak yang bertanggung jawab (Foto: Dok. Persidangan).


Asep beralasan bahwa kasus korupsi BJB Tangerang adalah perkara menyangkut korporasi perbankan. Sehingga, audit yang dijadikan landasan untuk menentukan adanya pelanggaran hukum adalah audit internal Bank BJB. Adapun terkait peran Djuanningsih, Asep menyebut dia adalah orang yang menyodorkan enam kontrak fiktif untuk syarat pencairan kredit berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan.

Ketika disanggah bahwa Djuanningsih tidak menikmati uang hasil korupsi lantaran dia berpiutang dengan Dheerandra, Asep menjawab, "kalau dikatakan ada utang-piutang, itu kan bisa saja jadi dalihnya dia," ujarnya.

Mengenai peran Unep, Asep mengatakan dia merupakan pihak yang ikut membantu penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif untuk proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Meski begitu, dia tidak begitu menjelaskan secara detail bagaimana peran Unep. Asep kemudian bercerita bahwa pihaknya sempat mengajukan praperadilan atas kasus ini dan dimenangkan oleh pengadilan.

Adapun debitur lain yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam korupsi BJB Tangerang adalah Raja Zehan Runa Soraya, yang tak lain adalah mantan istri Dheerandra. Namun, hingga saat ini Zehan tak pernah dijatuhi status tersangka oleh Kejati Banten.

Asep menceritakan, ketika dia menerima ekspos perkara oleh penyidik, dia sempat berujar, "Loh ini (Zehan) kenapa tidak ikut ditersangkakan?"

Saat itu, penyidik berkata kepada Asep bahwa Zehan adalah istri Dheerandra yang notabene berada dalam kendali suaminya. Asep meminta Law-Justice menggugat pengadilan jika masih ada hal-hal yang dirasa janggal dalam peradilan kasus korupsi BJB Tangerang.

Law-Justice telah mengupayakan permintaan klarifikasi ihwal penanganan perkata yang dituding ganjil karena melanggar prosedur lewat Kepala Bidang Media Massa Kejaksaan Agung, Muhammad Mikroj. Ada empat oknum jaksa yang disebut GPHN-RI menjadi dalang amburadulnya penegakan hukum kasus ini. Namun, keempatnya telah dipindahtugaskan ke daerah lain. Berdasarkan aturan, Mikroj menyarankan agar kasus tersebut dimintai tanggapan langsung kepada satuan jaksa yang saat ini bertugas di Kejati Banten.

"Jika permohonan informasi tidak ditanggapi, maka dapat melakukan gugatan sengketa informasi publik ke KIP (Komisi Informasi Pusat). Jika ada pelanggaran disiplin (jaksa), maka melaporkan kepada bidang Pengawasan (Kejaksaan Agung)," kata Mikroj.

Saat dihubungi, Kepala Kejati Banten Reda Mantovani, enggan berbicara banyak menanggapi kasus yang terjadi. Reda sebelumnya sudah diperintahkan oleh Anggota Komisi Hukum DPR RI, Ahmad Ali, untuk menindaklanjuti laporan adanya penyalahgunaan jabatan oknum jaksa di Kejati Banten. Saat Law-Justice menyambangi kantornya di Kompleks Parlemen, Kamis (7/10/2021) lalu, Ali berjanji akan mengawal kasus ini.

"Ini pasti akan saya pantau," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kembali pada Senin (11/10/2021) lalu, Reda akhirnya menjelaskan soal peran Djuanningsih dalam kasus ini. Isinya sama persis dengan isi putusan pengadilan Tipikor Serang dan selaras dengan yang dijelaskan oleh Asep Nana Mulyana. Menurut Reda, Djuanningsih turut andil dalam merumuskan ide koperasi yang ingin dibangun oleh dua terpidana, Kunto Aji dan Dheerandra. Djuanningsih juga disebut ikut menyepakati fasilitas kredit dari BJB cabang Tangerang dengan menggunakan kontrak kerja dari Dinas Pendidikan Sumedang.

"Bahwa setelah uang fasilitas kredit tersebut dicairkan kemudian dibagikan dengan rincian untuk Djuaningsih sebesar Rp 2.456.000.000; untuk Dheerandra Alteza Widjaya Rp 4.500.000.000; untuk Kunto Aji Cahyo Basuki Rp 1.060.000.000; untuk Unep Hidayat satu unit mobil bekas yang diberikan oleh Djuanningsih," kata Reda.

Selain menerima mobil, Reda mengatakan peran Unep adalah orang yang membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja fiktif. Tudingan itu kemudian tudingan itu dibantah oleh Unep.

Adapun soal peran Zehan Soraya yang saat itu merupakan istri Dheerandra, Reda menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan Kejati Banten peranannya tidak begitu signifikan sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka. Reda juga membantah tudingan GPHN-RI jika pihaknya disebut memeras Djuanningsih dan Unep.

Menurut Madun, sedikitnya ada uang milik Djuanningsih yang disita oleh Kejati Bante sebesar Rp 2,5 miliar dan belum dikembalikan sampai saat ini. Sementara Reda mengklaim bahwa penyitaan uang itu berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara berkas terpisah, yakni Djuanningsih dan Unep Hidayat.

"Perlu kami sampaikan tidak ada upaya dari penyidik untuk menyembunyikan fakta-fakta terkait penanganan perkara dimaksud karena perkara tersebut tentunya telah dan akan diperiksa secara terbuka untuk umum dan dapat diawasi oleh semua pihak. Bahwa penyidik Kejati Banten juga tidak menutup mata apabila ada fakta baru yang timbul dari persidangan, apabila ada pihak-pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Banten, Iwan Ginting, mengungkapkan korupsi BJB cabang Tangerang diketahui dari hasil operasi intelijen. Dia tidak menyebutkan siapa pelapor kasus ini. Mengenai proses penegakan hukum yang disebut Madun melangkahi prosedur gelar perkara, Iwan menampik hal tersebut. Iwan yang pada Senin (11/10/2021) lalu dihubungi lewat sambungan telepon, mengatakan penanganan perkara kasus korupsi BJB Tangerang telah melalui serangkaian prosedur yang berlaku.

Menurutnya, gelar perkara yang dilakukan Kejati Banten ketika itu dimulai dari laporan intelijen, bukan masyarakat. Setelah itu, diterbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 23 Juli 2020. Tak berselang lama, dilakukan serangkaian tindakan penyidikan.

Serangkaian tindakan penyidikan antara lain memeriksa saksi, menerima keterangan ahli, kemudian mengumpulkan bukti berupa surat-surat. Barulah setelah itu, kata Iwan, dilakukan semacam rapat atau gelar perkara khusus di internal penyidik.

Penjelasan Iwan ini tak menggambarkan prosedur penanganan korupsi sesuai Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan RI yang sebelumnya telah dijelaskan. Iwan saat memberikan keterangannya, tidak pernah menyebut adanya audit perkara, baik yang dilakukan pihak inspektorat maupun BPK untuk mengungkap siapa pihak yang telah menikmati uang negara dan layak dijadikan tersangka."Ada beberapa, apakah terkait penyidikan, penetapan tersangka, terkait penuntutan. Jadi setiap tindakan itu dilakukan gelar perkara," ujar Iwan.

Selain Asep, ketiga jaksa lainnya, yakni Zainal Efendi (sekarang Kepala Seksi TP Terorisme dan Lintas Negara Kejati DIY), Jhoni Panggabean (sekarang di bidang Pengawasan Kejaksaan Agung), dan Sunarko (sekarang Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung) adalah oknum-oknum yang dinilai GPHN-RI berperan menjadikan Djuanningsih dan Unep sebagai tersangka dan menjebloskannya ke rumah tahanan selama lebih dari 100 hari, hingga saat ini.

Madun mengungkapkan, selain mengalami intimidasi dalam proses penyidikan, Djuanningsih dan Unep  juga diperas oleh oknum-oknum jaksa tersebut. Kedua tersangka itu sempat mengadukan dugaan pemerasan kepada GPHN.

"Berdasarkan hasil rekaman, Unep Hidayat sendiri mengalami intimidasi dan menjadi korban pemerasan. Ibu Djuanningsih yang tidak memiliki kapasitas apa-apa dalam akad kredit BJB cabang Tangerang ketika diperiksa sebagai saksi di intimidasi, ditekan agar menyediakan uang Rp 2,5 miliar dan hanya sanggup menyerahkan Rp 2,3 miliar," ungkap Madun.

"Ibu Djuanningsih juga diminta menyediakan uang 5,5 miliar. Jika tidak sanggup, akan di tersangkakan," imbuhnya.

Kuasa Hukum Unep Hidayat, Isram, belum bisa memberikan banyak tanggapan mengenai kasus yang menimpa kliennya. Kejaksaan Negeri Tangerang sebelumnya telah menerima pelimpahan perkara dari Kejati Banten untuk membawa perkara yang membelit Unep ke meja hijau. Isram mengatakan, pihaknya akan berupaya membebaskan Unep dari segala tuduhan karena dia yakin kliennya tidak bersalah.

Isram juga membantah bahwa kliennya menerbitkan SPK fiktif untuk syarat pencairan kredit yang dikendalikan oleh Kunto Aji dan Dheerandra. Surat yang diberikan Unep hanyalah berisi sampling prodak yang akan dikerjakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, bukan SPK fiktif seperti yang disebut-sebut dalam persidangan. Fakta yang dihadirkan ke dalam persidangan itu turut menjadi landasan bagi hakim untuk menimbang bahwa Unep adalah pihak yang ikut bersalah.

"Di situ karena ada tanda tangan, cap, dan kop surat, oleh Kunto dan Dhera digandakan atau memperbanyak (surat). Kepentingannya adalah bagaimana cara mendapat keuntungan," kata Isram kepada Law-Justice.

Unep Hidayat memberi pernyataan kalau ia baru tahu ada permasalahan di Kejati Banten itu sekitar April 2020.

Ia mendapatkan telepon dari Kejati Banten dan juga melalui Kejaksaan Negeri Sumedang bahwa dirinya diundang atau dipanggil ke sana perihal permasalahan yang ada di Kejati Banten.

"Saya memenuhi panggilan kejaksaan di Kejati Banten waktu itu saya datang sendiri menghadap Pak Jhoni Panggabean yang saat itu menangani permasalahan tersebut dan saya diberikan pertanyaan waktu itu apakah kenal dengan saudara Kunto Aji sebagai kepala Bank BJB Tanggerang dan saya menjawab pernah kenal dulu dan pernah ketemu 2 kali," kata Unep melalui keterangan tertulis yang diterima Law-Justice.

Unep bercerita dalam pertemuannya dengan Kunto. Unep menjelaskan pembahasan mengenai kegiatan yang berada di Dinas Pendidikan 

Sementara pertemuan kedua dengan Kunto Aji, Unep mengatakan berlangsung di kantor Dinas Pendidikan. Acara saat itu adalah ekspos tentang koperasi sekolah sebagai tindak lanjut pertemuan pertama.

Ketika itu pertemuan dihadiri pula oleh Djuanningsih, yang merupakan narasumber adalah Kunto dan setelah acara ekspos itu tidak ada pembicaraan lain.

"Setelah itu sampai dengan tahun 2020 saya tidak pernah ada komunikasi atau pertemuan selanjutnya dengan saudara Kunto dan Saudara Dera karena saya tidak punya nomor kontak Saudara Kunto maupun saudara Dera," ungkapnya.

Unep menyatakan ketika sedang BAP di Kejati Banten, Jhoni Panggabean menyodorkan berkas bahwa telah terjadi Pinjaman atau meminjam keuangan ke bank BJB cabang Tanggerang dari 2015 oleh saudara Dera.

Ketika disodorkan kontrak, Unep menuturkan itu bukan kontrak melainkan SP kecil dan ditanyakan apakah betul itu tanda tangan dirinya. Waktu itu dia sempat berpikir apakah betul atau tidak itu tanda tangan dirinya. Unep mulai curiga dengan tanda tangan itu apakah itu tanda tangan dirinya atau bukan karena yang diperlihatkan adalah photocopy, bukan asli.

"Saya meragukan karena melihat sepintas adanya perbedaan penulisannya KOP Surat yang jauh berbeda dengan yang di pakai di Dinas Pendidikan. Seharusnya penulisan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sejajar dan sama rata penulisannya sedangkan yang ada di SP itu penulisannya Dinas Pendididikan diatas dan Kebudayaannya posisi di bawah tidak sejajar dan sama rata penulisannya," tuturnya.

Saat pemeriksaan Unep ditanya terkait tentang adanya pinjaman ke Bank BJB Tanggerang. Dia mengklaim jika dirinya tidak tahu, termasuk dalam BAP-BAP Kejaksaan apakah menerima keuangan dari Kunto atau Dheerandra.

"Jujur saja saya tidak pernah menerima jangankan keuangan, dan sekali lagi saya tekankan saya tidak tau menau perihal pinjaman ke Bank itu," ujarnya.


Keterangan saksi bahwa terdakwa memiliki utang kepada Djuaningsih (Foto: Dok. Persidangan).


MAKI Desak Audit Kinerja Kejaksaan Soal Kasus BJB Tangerang

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku tidak begitu mengetahui tentang kasus tersebut. Meski begitu, Boyamin mengatakan terkait dugaan kasus tersebut perlu dilakukan audit secara mendalam terkait adanya dugaan pemerasan tersebut.

"Pihak Kejati Banten perlu lakukan evaluasi untuk mengetahui kronologi ini seperti apa," ujar Boyamin kepada Law-Justice.

Boyamin menyebut ini juga merupakan momentum untuk Kejagung supaya dapat memperbaiki kinerja yang mendapatkan rapor merah. Baginya, ini juga menjadi pekerjaan rumah Kejaksaan Agung untuk terus melakukan monitoring kepada setiap Kejati di daerah terutama para jaksa.

Ditambah, ini merupakan salah satu kasus besar yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Banten. Boyamin mengatakan kasus ini perlu dilakukan pemantauan terus dari segala aspek.

"Tentu, perlu segera dituntaskan," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyebut jika beberapa waktu lalu GPHN RI telah menemuinya untuk membicarakan kasus tersebut. Saat ini, Hinca mengaku belum ingin banyak bicara terkait dugaan adanya penyalahgunaan jabatan jaksa di Kejati Banten karena pihaknya masih menunggu data-data lengkap dari pelapor.

"Ya pernah bertemu, tapi masih menunggu data lengkapnya," kata Hinca kepada Law-Justice.

Hinca berjanji jika data pelapor sudah lengkap, Komisi III DPR RI akan segera mempelajarinya. Saat ini, kata dia, Komisi Hukum DPR belum bisa memberikan keterangan banyak karena memang perlu dilakukan pendalaman kasus.

"Ini perlu pendalaman," katanya.

Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengaku belum menerima laporan terkait adanya dugaan kasus penyalahgunaan jabatan jaksa.

Barita mengaku baru mengetahui kasus melalui pemberitaan yang beredar di media. Kasus itu menyangkut Itu perkara korupsi yang terjadi di BJB Tanggerang.

"Untuk kasus tersebut, kami belum menerima laporannya," ujar Barita kepada Law-Justice.

Meski begitu, Barita mengatakan jika pihaknya bakal berkoordinasi dengan pengawasan internal kejaksaan dan Kejati Banten terkait adanya dugaan maladministrasi dalam kasus penetapan dua tersangka baru, Djuaningsih dan Unep Hidayat.

Barita menyebut Ini penting supaya penyidikan dalam kasus ini bisa berjalan lancar sehingga publik bisa mengetahui fakta kasus tersebut. "Ini sangat diperlukan untuk memberikan tindak lanjut sesuai prosedur pengawasan," ujarnya.

"Jangan sampai karena oknum suatu instansi terutama Kejaksaan bisa rusak hanya karena ulah oknum,” imbuhnya.

Kinerja Kejaksaan 2020

Sepanjang 2020, kinerja Kejaksaan di bidang pembinaan adalah dengan membentuk assessment center dalam rangka membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Assessment center ini dilakukan untuk menyeleksi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkualifikasi dan dilakukan secara terbuka. Dalam bidang pemanfaatan aset, Kejaksaan telah mengamankan aset sebesar Rp 149,1 miliar dan 57 bidang tanah.

Di bidang intelijen, Kejaksaan berperan aktif dalam mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis dengan total pagu anggaran Rp 289 triliun.

Tak hanya itu, kejaksaan juga mendukung iklim investasi, kemudahan berusaha dengan memfasilitasi investasi senilai Rp 26,3 triliun. 

Sementara melalui program tangkap buron, Kejaksaan juga telah menangkap 146 buron sepanjang tahun ini.  Dalam bidang tindak pidana khusus, Kejaksaan sudah berhasil menangani dengan memiliki nilai kerugian yang cukup besar, yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana,  menangani perkara yang bersentuhan dengan sektor penerimaan negara, hingga menginisiasi penindakan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara.

"Tahun 2020, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 19,2 triliun dan telah berkontribusi untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 346,1 miliar," ungkap Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

Sementara di bidang tindak pidana umum, diterbitkan pula Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurutnya, hingga saat ini terdapat 107 perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

"Sasaran kebijakan ini, kami berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan hukum yang justru menganiaya para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil," ujarnya.

Di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka penanganan Covid-19, Kejaksaan melakukan pendampingan khusus dengan nilai total Rp 38,7 triliun dan dalam kebijakan pendampingan pemulihan ekonomi nasional dengan total nilai Rp 68,2 triliun.

Selanjutnya, penyelamatan keuangan negara di bidang tata usaha negara sebanyak Rp 239,5 triliun dan US$ 11,8 juta, serta ada pemulihan keuangan negara sebanyak Rp 11,1 triliun serta US$ 406.000.

Lalu di bidang pengawasan, Kejaksaan juga berhasil menyelesaikan sebanyak 107 dari 524 laporan pengaduan dan dilakukan penegakan hukuman disiplin terhadap 130 pegawai Kejaksaan.

Burhanuddin menyebut badan pendidikan dan pelatihan Kejaksaan tetap melakukan  pendidikan pembentukan dan pelatihan jaksa yang pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diselenggarakan secara virtual sebanyak 400 calon jaksa. Pendidikan pembentukan dan pelatihan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan SDM yang berkualitas.

 

Kontribusi Laporan: Rio Alfin Pulungan, Ghivary Apriman

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar