Era Orba Marak KKN, Tapi Tak Banyak BUMN Bangkrut seperti Era Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule menyatakan ada perbedaan signifikan antar Pemerintahan Soeharto dan Pemerintah Joko Widodo alias Jokowi.

Dia menilai, bahwa di era Soeharto juga banyak terjadi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Akan tetapi, menurutnya, tak banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rugi dan bangkrut di era Soerharto seperti di era Jokowi sekarang.

“Di era Soeharto, KKN juga marak, tapi tak banyak BUMN rugi dan bangkrut seperti di era Jokowi. PLN, Pertamina, Krakatau, Garuda, All,” katanya melalui akun Twitter @KetumProDEMnew beberapa waktu lalu.

“Dapat investasi dengan menjual aset negara tak dibenarkan oleh konstitusi, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pasal 33 UUD 1945,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa perusahaan BUMN memang menjadi sorotan belakangan ini karena masalah keuangan, salah satunya adalah PT Garuda Indonesia Tbk.

Garuda ramai diperbincangkan karena munculnya isu bahwa emiten berkode GIAA itu akan pailit ketika tengah dilakukan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi.

Sebagai catatan, pailit sendiri merupakan risiko yang terselip dari salah satu opsi penyelamatan Garuda Indonesia dari utang yang menggunung.

Jauh sebelumnya, ada 4 opsi yang disiapkan untuk menyelamatkan maskapai milik negara itu.

Adapun risiko pailit itu membayangi untuk opsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Restrukturisasi yang dilakukan melalui PKPU untuk utang jatuh tempo sekitar Rp 70 triliun dari total utang Rp 140 triliun.

Di era Soeharto, KKN juga marak, tapi tak banyak BUMN rugi dan bangkrut seperti di era @jokowi. PLN, Pertamina, Krakatau, Garuda, dll.

Dapat investasi dengan menjual aset negara tak dibenarkan oleh konstitusi, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pasal 33 UUD 1945. pic.twitter.com/YgwCci2D1p

— Bos Sumule (@KetumProDEMnew) October 22, 2021