Pemprov Bali Bantah Risma soal Rp 450 M Dana Bansos Belum Cair

Rabu, 20/10/2021 13:45 WIB
Tri Risma Maharani (KabarIndonesia)

Tri Risma Maharani (KabarIndonesia)

Bali, law-justice.co - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, sebanyak 75 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Bali belum menerima bansos. Akumulasi anggaran bansos yang belum cair itu sekitar Rp 450 miliar.

Merespon hal itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra membantah pernyataan Risam.

"Tidak benar. Seolah Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," ujar Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).

Mahendra menegaskan, dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Untuk periode bulan Januari sampai dengan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Mahendra.

Menurutnya, bansos untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah disalurkan. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000.

Kemudian yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM. Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM.

Mahendra menuturkan, BPNT yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga Penerima Manfaat KPM.

"Jadi bantuan sosial yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM," tuturnya.

Ia menjelaskan, PKH yang belum melakukan pencairan sebanyak 3.701 KPM. Jumlah ini terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM, dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

Selanjutnya, BPNT yang belum bertransaksi yakni sebanyak 19.358 KPM. Angka itu terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.

Mahendra menambahkan, untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos, baik PKH maupun BPNT. Menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyalur dana bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada KPM.

"Bapak Gubernur juga meminta bupati/wali kota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," ungkapnya.

KPM, kata dia, diharapkan mempercepat perbaikan atau penyempurnaan data yang diminta oleh bank penyalur agar dana bansos cepat direalisasikan. KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos sehingga benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19.

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar