Dubes RI untuk Turki: Erdogan Tak Pernah Mencela Mustafa Kemal Ataturk

Jakarta, law-justice.co - Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, dalam tradisi atau prinsip diplomatik semua mengenal asas resiprokal (timbal balik) yang dipegang dunia internasional sejak Yunani Kuno, bahkan juga di era Kejayaan Islam.

Karena itu ketika Turki menyetujui permintaan untuk mengganti nama Jalan Holland di depan gedung KBRI di Ankara menjadi Jalan Ahmet Sukarno, Indonesia pun sepatutnya mengabulkan apa yang diusulkan Turki.

Tapi sejauh ini negara itu belum secara resmi menyampaikan nama tokoh yang akan dijadikan nama jalan di Jakarta. Hanya saja bila merujuk asas resiprokal, bahwa Sukarno kategorinya Bapak Bangsa, menjadi sangat logis bila Turki mengusulkan Mustafa Kemal Pasha Ataturk.

"Tapi soal nama itu sepenuhnya ada di Turki, bukan usulan dubes, Pemprov DKI, maupun pemerintah RI," kata Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal seperti melansir detik.com, Rabu (20/10/2021).

Dia mengungkapkan hal itu merespons keberatan sejumlah pihak di tanah air terkait rencana menjadikan Bapak Bangsa Turki, Mustafa Kemal Pasha Ataturk menjadi nama jalan di Jakarta. Alasannya, Ataturk dicap sebagai tokoh sekular dan merugikan Islam.

Lalu Muhamad Iqbal merujuk pepatah Arab yang menyatakan bahwa manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya dengan baik dan utuh. Padahal, kata alumnus Hubungan Internasional Universitas Muhamadiyah Yogyakarta itu, setiap tokoh pasti mempunyai plus-minus.

Rasulullah Muhammad SAW yang terbebas dari salah dan dosa sekalipun, kata Lalu Muhamad Iqbal, ada saja pihak yang tak suka dan memberi cap negatif. Apalagi cuma seorang Sukarno dan Ataturk yang manusia biasa.

"Karena itu kami mengusulkan nama Jalan Ahmet Sukarno, Turki menyetujui tanpa mempertanyakan ahlak dan keislamannya," kata Lalu Muhamad Iqbal.

Bagi Turki, cukup satu hal bahwa Indonesia adalah negara yang sangat mereka hormati. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. "Siapa pun yang mereka anggap penting kami anggap penting juga," imbuh Iqbal.

Bila semua pihak mau belajar sejarah dan dinamika politik di Turki sejak berdiri pada 1923 hingga saat ini, dia yakin akan memahami betul arti Mustafa Kemal Ataturk bagi rakyat Turki. "Beliau adalah pembebas negeri itu dari penjajahan Barat. Semua mengakui jasanya sebagai pendiri Republik Turki," tegasnya.

Sukarno sebagai Bapak Bangsa Indonesia pun mengakui perjuangannya terinspirasi oleh perlawanan Ataturk dalam memerdekaan Turki. Hal itu tertuang dalam bukunya yang monumental, "Di Bawah Bendera Revolusi".

Soal kebijakan Ataturk menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai museum, kata Lalu Muhamad Iqbal, hal itu harus dilihat dari konteks sosiologis dan psikologi politik yang terjadi kala itu. Sebagai negara kalah perang, kata dia, Ataturk harus menghindarkan bangsa dan rakyatnya dari ancaman penjajahan kembali oleh negara-negara Barat.

"Dia terpaksa sedikit mengentertaint Barat, toh yang penting Turki bisa kembali berdaulat," ujarnya.

Ketika negeri itu sudah merasa kuat seperti sekarang ini, Presiden Recep Tayyip Erdogan kemudian mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Hal itu dilakukan tanpa mencela atau menjelekkan kebijakan pendahulunya. Bagi rakyat Turki, sejarah adalah sejarah. Yang baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki.

"Partai AK pimpinan Presiden Erdogan yang cenderung Islam konservatif pun tak pernah mencela kebijakan yang dibuat pemimpin terdahulu (Ataturk)," ujar mantan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri itu.

Sikap sekularisme yang dikembangkan Ataturk, dia melanjutkan, harus dilihat dari konteks atau latar belakang pribadinya sejak lahir. Kala itu Kesultanan Turki sudah merosot dan mengalami dekadensi moral.

Islam hanya sebagai simbol, sedangkan sikap dan perilaku sultan jauh dari nilai-nilai Islam. Ataturk juga punya pengalaman buruk saat belajar di sekolah Islam, sehingga dia hijrah ke sekolah umum yang sekular.