Kereta Cepat Pakai APBN Disebut Lima Kali Lebih Bahaya dari Korupsi

Senin, 18/10/2021 05:05 WIB
Presiden Jokowi dan Proyek Kereta Cepat. (Pinterpolitik).

Presiden Jokowi dan Proyek Kereta Cepat. (Pinterpolitik).

Jakarta, law-justice.co - Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya pembangunannya bakal memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

China sebagai pemenang tender kembali menaikan anggaran proyek tersebut yang semula USD 6,2 miliar saja, kini menjadi USD 8,6 miliar. Naik sekitar USD 2,4 miliar,

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan membengkaknya biaya pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung mengarah ke infrastruktur komersil.

Said Didu mengungkapkan, infrastruktur komersil ini bahkan lima kali lebih bahaya dari korupsi langsung.

“Kita harus paham infrastruktur komersil adalah kegiatan komersil dan ini menurut saya sangat serius, jauh lebih serius daripada korupsi langsung. Saya katakan lima kali lebih bahaya infrastruktur komersil mahal daripada korupsi langsung,” katanya di Chanel YouTube MSD.

Menurut Said Didu, korupsi langsung mengambil uang negara tidak termanfaatkan masuk di kantong pribadi, tetapi infrastruktur minimal ada lima kerugian negara terjadi dengan infrastruktur yang dimarkup.

“Satu, dia ambil uang negara karena pasti di situ karena mark up,”jelasnya.

Kedua dianggap membebani negara, karena negara harus mencari uang untuk membiayai utang jadi tadi uang maka beban rakyat bunga.

Ketiga, bahwa infrastruktur tersebut tarifnya lebih mahal rakyat akan membayar terus dengan harga yang mahal.

Keempat, maka biaya infrastruktur lain yang sejenis yang murah nanti akan mengikuti yang mahal dia akan mengikut.

“Umpamanya nanti rel kereta api LRT, maka MRT akan naik, kemungkinan ongkos ke Bandung naik semua akan menarik naik karena dampak dari markup,”katanya.

Kelima, bahwa ini menjadi beban jangka dan seluruh infrastruktur menjadi mahal karena pekerjaan yang salah di awal.

Said Didu menuturkan pentingnya proses tender sebelum memulai proyek sehingga produk yang dihasilkan tidak mahal dan membebankan rakyat. Bahkan diatur dalam undang-undang.

“Awalnya ini semua penugasan ke BUMN tetapi tidak ada batasan maksimum anggaran. Contoh tender jalan tol harus studi kelayakan jumlah kendaraan yang lewat kemudian dihitung tarif berapa baru ditenderkan dua variabel yang utama satu berapa tarif dan berapa waktu konsesi yang menang tarif rendah dan waktu konsesi paling pendek karena jalan tol ini akan kembali menjadi milik negara kalau konsesinya habis,”katanya.

Bahkan Said Didu menganggap proposal yang diajukan China adalah proposal tipu-tipu. Nilai yang ditawarkan di awal tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Mulanya, proyek ini diminati oleh Jepang dengan memasukkan proposal biaya senilai USD 6,2 miliar. Belakangan datang China menyodorkan proposal dengan biaya lebih rendah hanya USD 5,1 miliar.

Namun, belakangan nilai yang ditawarkan terus naik seiring berjalannya waktu. Dari USD 5,1 miliar naik menjadi USD 6,2 miliar kemudian naik lagi menjadi USD 6,8 miliar.

Bahkan sebelumnya, China menyatakan tidak ada jaminan pemerintah Indonesia dan tidak akan memakai uang dalam negeri.

“Proposal Cina tipu tipu yang harus kita angkat lagi bahwa awalnya Jepang menyatakan 6,02 miliar biayanya dan menyatakan tidak layak kemudian datang Cina menyatakan bahwa hanya 5,1 miliar dolar, dinyatakan Cina yang menang dengan menyatakan tidak ada jaminan pemerintah tidak akan memakai uang dalam negeri kemudian tau tau naik pada saat dikasi 6,02 Miliar dolar kemudian 6,8 miliar dan minta jaminan kepada pemerintah sekarang dan minta APBN,” beber Said Didu.

Said Didu sangat menyayangkan penggunaan APBN dan tingginya nilai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Apalagi kalau menggunakan uang rakyat Indonesia.

“Saya tidak rela kesalahan dibebankan kepada rakyat, rakyat harus membayar dengan mahal, rakyat tidak dapat lagi biaya untuk subsidi hanya karena membayarkan hutang orang itu saya tidak setuju,”tuturnya.

Bahkan Said Didu mengibaratkan perusahaan pemenang tender ini meminjam uang dari Bank Cina kemudian dijamin pemerintah Indonesia dan digunakan oleh perusahaan Cina yang ada didalam perusahaan tersebut untuk menjual alat dan mesinnya.

“Jadi uangnya Cina dipakai oleh orang Cina tetapi akan dibayar oleh Indonesia,”jelas Said Didu.

Ia kemudian meminta proyek ini lakukan audit, periksa dan harus tanggung risikonya oleh pihak yang bertanggungjawab

“Saya kasi contoh umpamanya Cina itu periksa kalau memang yah udah stop aja dulu kan tidak rugi juga, sampai dicari yang lebih murah lagi,”ujarnya.

“Bayangkan dia bikin risiko, dia yang menikmati tetapi kita yang menjamin, logikanya di mana sama dengan jalan tol Cilincing itu menurut saya dari 4 triliun sampai 10 triliun, ini saya semua harus diperiksa semua tol ini sudah over budget menurut saya over desain semua biaya infrastruktur akan ditanggung generasi yang kana datang dan kita tidak bisa lagi menghasilkan infrastruktur yang murah,”lanjutnya.

Dengan Infrastruktur yang mahal, kata Said Didu, ada pihak yang mengambil uang negara baik BUMN atau langsung untuk keuntungan sendiri. kemudian dengan infrastruktur yang mahal maka, mereka berutang dengan bunga yang tinggi maka akan ditanggung lewat pajak untuk membayar itu.

“Kemudian rakyat akan membayar infrastruktur yang mahal kereta yang mahal, itu rakyat yang nanggung,”pungkasnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar