Tumpang Tindih dan Bancakan Proyek Rumah Susun Pemerintah

Siapa Kelompok Berduit yang Diuntungkan Kebijakan Rumah Susun PUPR?

Sabtu, 16/10/2021 10:50 WIB
Salah satu rusun yang dibangun PUPR untuk Pemrov Jawa Timur (Dok.PUPR)

Salah satu rusun yang dibangun PUPR untuk Pemrov Jawa Timur (Dok.PUPR)

Jakarta, law-justice.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019.

Kasus ini bermula saat Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang saat itu dipimpin Yoory Corneles Pinontoan bekerjasama untuk mengadakan lahan dengan PT Adonara Propertindo.

Dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yorry Corneles Pinontoan didawak merugikan keuangan negara sekitar ratusan miliar rupiah.

Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan.

"Adapun bentuk kegiatan usahanya antara lain adalah mencari tanah di wilayah Jakarta yang nantinya akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah," ujar Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK beberapa bulan lalu.

Setyo menjelaskan, pada tanggal 8 April 2019 dilakukan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Sarana Jaya antara Yoory dengan pihak penjual yaitu Anja Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo.

Untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, diduga Sarana Jaya melakukan perbuatan melawan hukum antara lain yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Selain itu, Sarana Jaya juga tidak melakukan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.

KPK juga menduga ada kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.


Rusun Pasar Rumput (Foto: Givary Apriman)

Kasus korupsi yang berkaitan dengan pembangunan Rumah Susun atau Rusun juga pernah terjadi di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan gratifikasi atas pembelian lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng Barat, Jakarta Barat tahun 2015 lalu sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Basuki tidak mengetahui nilai pasti gratifikasi yang dilaporkan itu. Dia hanya menduga kurang lebih sebesar Rp 10 miliar.

Ahok mendapat laporan dari Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI bahwa ada kepala bidang yang memiliki uang hasil pembelian lahan. Namun kepala dinas yang bersangkutan mengaku tidak menerima.

Sejak itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPK dan Bareskrim Polri untuk menangani hal tersebut.

"Karena musti ada bukti kan. Makanya kami curiga kok BPN (Badan Pertanahan Nasional) bisa keluarkan sertifikat," ujarnya.

Lahan yang akan diperuntukkan bagi rusun itu, saat ini sebagian sudah diduduki warga lainnya. Padahal terkait sengketa lahan tersebut sudah dimenangkan oleh DKI atas nama Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Soal manisnya uang proyek rumah susun di beberapa daerah juga kerap terjadi. Mulai dari bancakan dana pembebasan lahan hingga praktik jual beli rumah susun untuk beberapa kelompok berduit.

Soal korupsi rusun dan tumpang tindih ini juga yang dibidik oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada 39 rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni.

Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK, Syamsudin, mengatakan dari total rekomendasi yang dilayangkan lembaganya kepada Kementerian PUPR, hanya satu yang selesai ditindaklanjuti.


Rumah susun untuk masyarakat miskin (Dok.Merdeka.com)

Sementara itu, sebanyak 33 rekomendasi sudah ada tindak lanjut namun belum sesuai. Berikutnya ada lima rekomendasi dari BPK tapi belum dilakukan tindak lanjut.

"Satu rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti adalah bahwa Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Pelaksana terkait BP Tapera yaitu Peraturan BP Tapera Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2020, serta Peraturan BP Tapera Nomor 1, 2, 3,4 ,5, dan 6 Tahun 2021," kata Syamsudin kepada Law-Justice, Jumat (22/15/2021).

Syamsudin mengatakan masalah bantuan penyediaan rumah susun sewa (rusunawa) yang ditemukan BPK ada pada tahap perencanaan, antara lain terdapat kegiatan verifikasi permohonan bantuan pembangunan rusunawa yang belum dilaksanakan secara cermat serta belum memastikan ketepatan sasaran program.

Masalah lain ada pada tahap pelaksanaan pembangunan rusun yang meliputi kekurangan volume fisik hasil pekerjaan atas 36 rusun, terdapat delapan rusun yang pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis, lalu ada 26 rusun yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan. BPK juga menemukan 33 rusun di 17 provinsi yang belum dapat dimanfaatkan. Semua masalah ini, kata Syamsudin, berada dalam tanggung jawab Direktorat Rumah Susun pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Dalam program penyediaan rumah susun yang diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pemerintah ditugasi melakukan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional.

Namun kenyataannya, masih terdapat beberapa hal yang tidak sinkron antara peraturan satu dengan lainnya. BPK menyebutkan beberapa peraturan yang tumpang tindih adalah soal pembagian tugas dalam urusan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembagian tugas dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jangka waktu sewa bagi tanah yang berstatus BMN/D untuk pembangunan rumah susun, dan soal permohonan izin mendirikan bangunan.

Target yang tidak Realistis
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam temuannya membeberkan beberapa permasalahan yang terjadi pada Kementerian PUPR pada program pembangunan rumah susun. BPK telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki program rusun tersebut.

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, kendala dalam pembangunan rumah susun disebabkan beberapa faktor.

Salah satu di antaranya, terlalu tingginya target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Pada RPJMN 2020-2024 pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah susun perkotaan sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Program tersebut lebih rinci diatur dalam kategori sasaran strategis (SS) dan sasaran program (SP).

"Salah satunya (target terlalu tinggi), jadi perhitungannya dulu targetnya mungkin kami belum tau kalau ada anggaran yang terbatas," kata Khalawi saat dihubungi Law-Justice.


Salah satu rusun yang dibangun PUPR untuk Pemrov Jawa Timur (Dok.PUPR)

Selain itu, Khalwi juga menyatakan antara target pembangunan Rumah Susun dengan anggaran sangat menentukan. Kondisi anggaran yang ada saat ini sangat sulit untuk mencapai target yang ada.

Menurutnya, ini menjadi tantangan tersendiri untuk Kementerian PUPR supaya tetap bisa memberikan yang terbaik untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat.

Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih membutuhkan rumah layak huni dan terjangkau dari harga hingga tata letaknya.

Ditambah kondisi saat ini angka backlog (jumlah kebutuhan rumah untuk masyarakat) masih cukup tinggi. Angka backlog itu sendiri masih bisa terus mengalami pertambahan setiap tahunnya.

Berdasarkan hitungan pengembang, asumsi kenaikan angka backlog pertahunnya bisa bertambah sekitar 1 juta unit rumah. Meski begitu, instruksi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kalau target yang sudah ada tidak perlu direvisi.

"Pak Menteri bilang soal target tidak usah direvisi yang penting kami di Kementerian PUPR sudah berupaya semaksimal mungkin," ujarnya.

Khalawi menuturkan, kedepannya Kementerian PUPR akan lebih cermat dalam menentukan target pembangunan hunian dan lebih realistis. Tentu target harus selaras dengan APBN yang tersedia.

"Ini jadi pembelajaran bagi kami, untuk kedepannya kami akan menyusun lebih realistis sesuai dengan anggaran yang ada," tuturnya.

Terkait dengan masalah yang ditemukan oleh BPK, Khalawi memastikan bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh Kementerian PUPR dan akan betul-betul mempelajari temuan BPK tersebut.

"Tentu akan kami pelajari dan kaji terkait temuan tersebut," ujarnya.

Ada Calon Bermain dalam Praktik Jual Beli Rumah Susun

Tim Law-Justice melakukan sebuah reportase ke salah satu rumah susun yang berada di Jakarta. Yakni rumah susun pasar rumput yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bulan lalu.

Salah satu warga yang tinggal di dekat Rusun tersebut menyebutkan kalau saat ini rumah susun Pasar Rumput sedang dipakai untuk tempat isolasi pasien Covid-19 dengan status OTG.

Saat ini Rusun Pasar Rumput dengan jumlah 1.134 unit dengan tiga tower masih dijadikan sebagai salah satu tempat isolasi. Hal itu membuat Rusun Pasar Rumput belum berpenghuni.

Untuk Rusun yang berada di DKI Jakarta, sebagian besar dikelola oleh Pemprov DKI sedangkan pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian PUPR.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar, akan terjadi penggusuran di belakang Rusun Pasar Rumput tersebut yakni untuk pelebaran jalan.

Pada prinsipnya orang yang ditawarkan untuk tinggal di Rusun tersebut diprioritaskan untuk warga sekitar. Beberapa warga sekitar yang ditawarkan Rusun tersebut mengeluhkan mahalnya harga hunian tersebut.


Program Sejuta Rumah yang disediakan oleh Kementerian PUPR. /Pu.go.id

"Jadi kalau di Rusun Pasar Rumput itu, yang menghadap jalan raya harganya Rp 2 Juta kalau yang hadap rumah warga Rp 1,3 Juta kalau tipe mah sama," kata warga sekitar yang merupakan penjual bensin eceran di sekitar rusun tersebut ketika diwawancarai oleh Law-Justice.

Menurutnya, warga yang terkena penggusuran lebih minat untuk memilih hunian Rusun yang berada di lokasi rawa bebek. Meskipun lokasinya tidak dekat ke pusat Kota Jakarta.

Rusun Rawa Bebek memiliki tipe yang sama dengan rusun Pasar Rumput namun harganya relatif lebih murah. Kondisi rumah pun sama dalam berada posisi kosong.

Warga tersebut menyarankan bila kita tertarik untuk mengambil hunian rusun, sebaiknya langsung datang ke pengelola. Pasalnya, bila datang langsung ke lokasi Rusun itu, pasti akan ditawarkan oleh Calo.

"Kalau ditawari sama Calo itu harganya bisa dua kali lipat dari yang asli, jadi mending datang ke pengelola di Cikini mas," ujarnya.

Rencana Tata Ruang dan Koordinasi jadi Masalah
Terkait permasalahan yang terjadi pada program rumah susun ini, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan hal ini harus dijadikan pembelajaran bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI. Rusun di DKI juga masih banyak yang bermasalah.

Nirwono menuturkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2030 sangat penting dalam penataan rumah susun. Sedangkan saat ini Pemerintah terutama Pemda DKI tidak memiliki rencana induk pembangunan hunian (vertikal).

"Arahan tersebut penting, supaya dapat merencanakan target pembangunan hunian vertikal (Misalkan 15 ribu unit/tahun)," tutur Nirwono ketika dihubungi Law-Justice.

Akademisi Universitas Trisakti tersebut mengatakan, Pemerintah Pusat dan Pemprov setiap daerah perlu untuk menspesifikasi jumlah rusun yang akan
dibangun dan dikelola.

Tentunya setiap daerah harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hunian tersebut. Terutama untuk masyarakat yang berada pada kriteria MBR yang membutuhkan hunian layak.

"Perlu pengelompokan yang jelas, misal kebutuhan rusunawa untuk MBR berapa terus untuk milenial dan kelompok pekerja muda berapa, ini perlu perhitungan yang tepat," imbuhnya.

"Termasuk juga dengan pengembang swasta misal rusunami atau apartemen untuk menengah ke atas berapa dan jangan lupa lokasi juga harus menjadi perhatian," sambungnya.

Terkait temuan BPK terhadap program rusun, Nirwono menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi perlu untuk melakukan inspeksi mendadak dan audit secara rutin pengelolaan Rusun secara profesional. Pemerintah pusat juga perlu sering melakukan pemantauan dan koordinasi dengan setiap daerah.

Selain itu, Nirwono juga mengungkapkan kalau Pemprov dan Pemerintah pusat juga jangan ragu untuk melibatkan manajemen dari pengelola pengembang swasta. Sehingga mengetahui tata kelola rusun yang baik seperti apa.

"Tidak perlu ragu untuk melibatkan pengembang swasta dalam meminta masukan untuk mengetahui tata kelola rusun yang baik seperti apa," ungkapnya.

Hal tersebut penting, supaya program Rusun pemerintah dapat membaik dan menjawab rekomendasi dari BPK. Program Rusun ini memang perlu menjadi perhatian bersama ditambah semakin bertambahnya pembangunan Rusun setiap tahun.

Target yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana strategi Pemerintah Pusat dan Pemprov supaya sasaran utama dalam program rusun yakni MBR bisa terakomodasi dengan baik untuk program tersebut.

Salah satu hal lain yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bisa memperhatikan adanya mafia Rusun. Program Rusun ini tidak hanya sekedar membangun Rusun saja, tapi perlu diperhatikan teknis di lapangan seperti apa.

"Target utama yang harus jadi fokus dalam program ini adalah MBR dan pemberantasan mafia Rusun juga harus menjadi fokus utama bagi pemerintah," tandasnya.

Program Rumah Susun Terkendala Masalah Lahan

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan pengadaan tanah untuk penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah rawan dimainkan oleh spekulan dan pengembang. Namun, pemerintah dapat menggunakan tanah-tanah negara untuk rumah susun sederhana milik (rusunami) asalkan lahan tersebut tidak dijual.

"Yang dijual hanya bangunannya saja," kata Suryadi kepada Law-Justice.

Dalam aspek pendanaan dan pengadaan tanah, Suryadi mengatakan pemerintah seharusnya tidak lagi memiliki kendala. Sebab, PP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat ketentuan soal dana konversi. untuk Pembangunan Rumah Susun Urnum. Sebab, pemerintah telah diberikan kemudahan dalam mencari pendanaan alternatif dengan memanfaatkan pendanaan dari swasta.

"Hal ini juga seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pendanaan pembangunan rumah susun," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dalam dokumen yang diterbitkan Pusat Kajian Anggaran DPR RI, sedikitnya ada enam masalah yang mengganggu keberhasilan pencapaian target pemenuhan dan keberlanjutan penyediaan rusun. Pertama, masih terdapat kondisi lahan yang belum clean and clear dan berimplikasi pada terhambatnya pembangunan rusun.

Hal ini lantaran amburadulnya koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian ATR/BPN terkait pemanfaatan lahan terlantar milik negara dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan rusun.

Kedua, kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum semua mendukung penyediaan rusun layak huni dan berkelanjutan.


Rumah susun di daerah Majalaya Jawa Barat yang jauh dari akses dan sepi peminat (Dok.Humas DPRD Jabar)

Ketiga, belum ada regulasi yang memungkinkan terciptanya pasar rusun yang terjangkau oleh Kementerian PUPR. Berikutnya, belum memadainya penyederhanaan perizinan dan administrasi. Berikutnya, pengimplementasian Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai sumber pendanaan alternatif selain APBN dalam penyediaan rusun belum terlaksana secara maksimal.

Terakhir, masih terdapat berbagai masalah ketika rusun telah selesai dibangun dan pada tahap pemasaran. Masalah tersebut antara lain kualitas bangunan rusun yang kurang layak serta tidak adanya kewajiban Sertifikat Hak Milik (SHM) satuan rusun atas nama pelaku pembangun. Selain itu, adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang sering tidak berimbang dan lebih condong pada pelaku pembangunan rusun. Masalah lain adalah proses serah terima rusun yang sering terhambat.

Kebutuhan Meningkat, KemenPUPR Tidak Sanggup

Selain BPK, program pembangunan rumah susun juga mendapat sorotan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam dokumen Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019, capaian target pembangunan perumahan dan permukiman dinilai masih belum mencukupi.

Selain itu, badan ini juga menemukan pemukiman rusun yang disediakan Kementerian PUPR belum mengintegrasikan sektor-sektor krusial masyarakat, seperti dunia usaha dan lembaga keuangan.

"Fasilitasi penyediaan hunian oleh pemerintah, selain menghadapi keterbatasan dukungan pendanaan, juga menghadapi kendala dalam penyediaan lahan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, pengelolaan aset, belum optimalnya penyediaan, dan pemanfaatan rumah susun sederhana sewa untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, serta pola subsidi perumahan yang belum efisien dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah non-bankable," tulis Bappenas dalam laporannya tersebut.

Dari sisi pasokan, Bappenas menemukan iklim kebijakan pertanahan dan perizinan yang ada belum menarik dunia usaha untuk terlibat dalam penyediaan hunian bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Di sisi lain, sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan saat ini belum efektif meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki hunian layak.

Sedangkan pengamat properti Panangian Simanungkalit mengatakan pemerintah tidak mempunyai regulasi yang jelas dalam perencanaan penyediaan rumah susun bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Hal itu terlihat dari program satu juta rumah yang seringkali meleset jauh dari ucapan Presiden Joko Widodo.

Program yang antara lain menyediakan rusunawa ini belum pernah memenuhi target merealisasi satu juta rumah setahun sejak dicanangkan pada 29 April 2015 lalu.

"Dia (Jokowi) berani bohong satu juta rumah. Dan deputi-deputinya ini, atau dirjen perumahan, itu bohong ke publik. Kondisi ekonomi yang paling parah dari 2014-2019, itu ekonominya terburuk, tetapi dia (Jokowi) berani bilang satu juta rumah," ujarnya kepada Law-Justice, Jumat (15/10/2021).

Panangian mengatakan seharusnya pemerintah mencontoh Singapura yang membentuk lembaga khusus untuk mengurusi perumahan rakyat. Singapura sejak awal 1960 telah membentuk lembaga bernama Housing and Development Board atau disebut juga Dewan Perumahan, yakni institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan perumahan warga di bawah Kementerian Pembangunan Nasional.

Di samping merencanakan perumahan, Dewan Perumahan ini juga membangun rumah yang mampu mengubah wajah kota menjadi lebih nyaman. Rumah-rumah susun yang dibangun pemerintah negara Singa terintegrasi dengan pusat-pusat komersial, rekreasi, dan fasilitas sosial. "Sehingga terjadi efisiensi perkotaan, terjadi trasnportasi yang lebih ringan bagi para pekerjanya," kata Panangian.

Sejatinya, kata Panangian, konsep semacam ini sudah diikuti oleh Presiden Soeharto saat membangun rumah susun Tanah Abang. Namun, sejak pemerintahan bergulir, perhatian untuk menyediakan rumah susun layak huni merosot di era pemerintahan sesudahnya.


Pengamat Properti Panangian Simanungkalit

"Itu bukti bahwa pemerintah tidak serius. Tidak punya visi yang sebelumnya sudah dimulai oleh Soeharto," katanya.

Panangian menilai pembentukan organisasi perumahan yang hanya setingkat direktorat di Kementerian PUPR tidak akan efektif mengurusi kebutuhan papan warga negara. Pasalnya, lembaga ini lebih condong mengedepankan pembangunan infrastruktur, sesuai rencana yang sering digaung-gaungkan Jokowi saat mulai menjabat sebagai presiden.

Kebijakan ini berbeda dengan zaman Presiden Soeharto yang membentuk badan tersendiri dalam urusan perumahan. Pada Mei 1972, Soeharto membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) yang saat itu diketuai Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Sebagai pelaksana, dibentuklah Perum Pembangunan Rumah Nasional (Perumnas). Di era ini, pemerintah menggalakkan peremajaan pemukiman kota yang di antaranya merintis pembangunan rumah sewa dan rumah milik dalam bentuk rumah susun sederhana.

"Soeharto melihat kalau itu ditaruh di Pengerjaan Umum, itu enggak akan jalan. Jadi Jokowi ini lebih buruk dari Soeharto. Enggak punya visi besar untuk rakyat dari sisi perumahan. Itu lebih buruknya," ujar Panangian.

Lebih jauh Panangian mengungkapkan pemerintah saat ini lebih berpihak pada kepentingan oligarki ketimbang kebutuhan masyarakat kecil. Ketika pengembang swasta berupaya membangun rumah-rumah susun yang ramah kantong di perkotaan, pemerintah kerap kali mempersulit perizinan, bahkan membuka ruang terjadinya praktik korupsi.

Kasus Mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa yang meminta jatah Rp 1 miliar dalam izin pembangunan Meikarta serta Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ikut di-OTT KPK dalam proyek tersebut adalah adalah contoh nyata sulitnya memenuhi kebutuhan rumah rakyat.

"Pemerintah tidak pernah peduli. Komitmen politik Pak Jokowi tidak kuat, regulasi yang compang camping, kemudian mental birokrat yang banyak pencitraan dan koruptif," kata Panangian.***

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Ghivary Apriman, Rio Alfin Pulungan

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar