Pemerintah Diharapkan Mengkaji Ulang PP No 85 Tahun 2021

Kamis, 14/10/2021 21:10 WIB
Ilustrasi Nelayan Sedang Menambak Ikan (Foto: Antara)

Ilustrasi Nelayan Sedang Menambak Ikan (Foto: Antara)

law-justice.co - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021.

Meski aturan itu disebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan disalurkan kembali untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, namun pemerintah diharapkan tidak merugikan nelayan serta pelaku perikanan.

“Kalau KKP tidak bisa membantu nelayan, minimal jangan malah mempersulit. Karena seperti diketahui, walaupun kekayaan ikan kita sangat besar, tapi kenyataannya banyak nelayan kita sering pulang tanpa hasil tangkapan ikan maksimal," ujar Daniel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10/2021).

Daniel bahkan mengatakan kalau ada nelayan yang sama sekali tidak bawa tangkapan karena berbagai faktor kendala seperti cuaca ekstrem, sementara PNBP harus dibayar sebelum berlayar.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan bila masalah infrastruktur lainnya pun masih sering ditemukan, termasuk kurangnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan stasiun pengisian BBM di berbagai pelabuhan yang turut menjadi beban bagi nelayan.

Dalam PP 85/2021 yang diperjelas dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 86 tahun 2021 serta Kepmen Nomor 87 tahun 2021, terdapat banyak aturan yang memberatkan nelayan karena adanya peningkatan tarif serta jenis pungutan PNBP tersebut.

"Beberapa peningkatan tarif yang dianggap memberatkan seperti urat izin usaha perikanan (SIUP), pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan, pelayanan tambat dan labuh di pelabuhan atau pendaratan ikan, dan pelayanan dock kapal," katanya.

Melihat hal tersebut, Daniel menuturkan pemerintah diminta untuk membantu nelayan dengan mempermudah proses penangkapan ikan dan pemasarannya.

Salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan di pelabuhan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

“Selama ini KKP masih belum membuat perikanan di Indonesia maju, tapi malah menaikkan tarif PBNP di tengah masa sulit. Ini sama saja pangan rakyat mau dipajakin tinggi, nanti rakyat kita tidak bisa lagi makan ikan," tuturnya.

Daniel pun mengingatkan banyaknya penolakan atas PP 85/2021. Misalnya ada beberapa kelompok nelayan menyatakan akan mogok melaut apabila aturan yang mulai diterapkan pada 18 September lalu itu diteruskan.

Sehingga Daniel meminta pemerintah sungguh-sungguh mendengarkan kesulitan mereka dan membatalkan kenaikan tarif dan jenis PNBP.

"Selain itu, sebaiknya pemerintah harus lebih fokus untuk memperbaiki sektor perikanan Indonesia agar bisa me,nambah PNBP," tutupnya.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar