Soal Hilirisasi Nikel, DPR Minta Jokowi Beri Bukti, Bukan Janji

Kamis, 14/10/2021 16:50 WIB
Foto udara pabrik pengolahan nikel milik PT Aneka Tambang Tbk di Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (24/8/2020). (Foto: Antara).

Foto udara pabrik pengolahan nikel milik PT Aneka Tambang Tbk di Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (24/8/2020). (Foto: Antara).

law-justice.co - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Menurut dia, memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara.

Jokowi sebelumnya memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Presiden Jokowi menekankan ke depan nanti Indonesia tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, tapi bahan setengah jadi agar nilai jual lebih tinggi.

"Jangan tanggung-tanggung alias setengah hati kalau mau hilirisasi nikel. Sebab selama ini hilirisasi nikel masih sebatas industri smelter dengan produk nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).

Mulyanto mengharapkan pemerintah mengembangkan diversifikasi produk nikel ini, baik berupa stainless steel, baterai listrik, dan baja tahan karat, bukan sekedar bahan baku setengah jadi.

"Sehingga kita dapat menikmati nilai tambah yang tinggi dari komoditas nikel tersebut," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mengingatkan negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel ini. Antara lain melalui pelarangan ekspor bijih nikel, meskipun harga nikel internasional sedang tinggi.

Selain itu, pemerintah juga membebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter.

"Di semester I tahun 2021, harga nikel internasional mengacu pada SMM (Shanghai Metal Market) sebesar US$ 79,61 per ton. Sedangkan harga nikel domestik mengacu pada HPM (harga pokok mineral) hanya US$ 38,19 per ton. Kurang dari setengahnya," jelasnya.

Akibatnya, penerimaan negara dari royalti nikel rendah, belum lagi pendapatan negara dari pajak ekspor bijih nikel menjadi “nol”.

Dengan kondisi seperti ini, kata Mulyanto, Indonesia terlalu memanjakan pengusaha smelter dengan harga bijih nikel yang kurang dari separo harga internasional dan “nol” persen PPh badan.

"Termasuk juga derasnya TKA dari China. Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi untuk keperluan industrialisasi di China," kata dia.

Mulyanto mewanti-wanti kebijakan hilirisasi tidak setengah hati ini dikoreksi total karena kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan industri asing.

"Kita perlu meningkatkan penerimaan negara di tengah himpitan utang untuk pembiayaan pandemi. Terobosan program hilirisasi, evaluasi HPM, dan pph badan untuk industri smelter perlu dipertimbangkan Pemerintah secara serius," kata Mulyanto.

"National interest kita yang utama. Kita bukan supporter bagi program industrialisasi China," imbuhnya menandaskan.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar