Ulil: Mega jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Ialah `Skandal Pengetahuan`!

Jakarta, law-justice.co - Tokoh Muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla menyoroti pengangkatan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Megawati bersama sejumlah tokoh lain dilantik oleh Presiden Joko Widodo Rabu (13/10/2021) di Istana Negara.

Dewan Pengarah BRIN sendiri terdiri 10 orang.

Gus Ulil mengibaratkan pengangkatan tersebut sebagai `skandal pengetahuan`

Ia menganggap pengangkatan tersebut tidak tepat lantaran Megawati merupakan seorang politisi.

"Bagi saya, mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adakah "skandal pengetahuan" di Indonesia. Megawati adalah sosok politik, bukan sosok riset dan pengetahuan," tulis Gus Ulil di Twitter, dikutip Kamis (14/10/2021).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),

Ketua Umum PDIP yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri ditunjuk menjadi Ketua.

Sedangkan posisi Wakil Ketua diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

secara lengkap, berikut susunan Dewan Pengarah BRIN yang dilantik Jokowi:

- Ketua:

1. Megawati Soekarnoputri

- Wakil Ketua:

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani

Iklan untuk Anda: Uang Selalu Datang Melimpah, jika Bawa Barang Ini bersama Anda
Advertisement by

3. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

- Sekretaris :

4. Sudamai Agung Waspodo Sunyoto

- Anggota:

5. Prof Emil Salim

6. I Gede Wenten

7. Bambang Koesowo

8. Prof Adi Utarini

9. Prof Marsudi Wahyudi Kisworo

10. Ir Tri Mumpuni Wiyanto

Tiga Pesan Jokowi ke BRIN

Pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas pada 10 Agustus lalu, Presiden Jokowi memberikan tiga pesan untuk BRIN.

Tiga pesan ini untuk mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen di bidang teknologi, namun juga harus menjadi produsen di bidang tersebut.

Pertama, Presiden meminta kepada BRIN agar melakukan konsolidasi dan integrasi kekuatan riset dan inovasi nasional.

BRIN diminta berburu inovasi dan teknologi dari para peneliti dan inovator Indonesia, yang kemudian inovasi tersebut dapat diterapkan dan diindustrikan.

Kedua, BRIN harus bisa menjadi motor utama dalam mengakuisisi teknologi baru yang belum Indonesia miliki, dan kemudian mengembangkannya.

“Mungkin saja, (ada) teknologi yang kita butuhkan dan belum diproduksi di dalam negeri. BRIN harus menyiapkan strategi akuisisi yang cepat dan akurat,” ucap Presiden Jokowi.

“Kita tidak boleh menjadi konsumen teknologi. Kita harus menjadi produsen teknologi dan bahkan semakin berdaulat dalam hal teknologi,” sambungnya.

Ketiga, BRIN harus mampu memaksimalkan sumber daya manusia, infrastruktur, program serta anggaran, agar menjadi kekuatan besar untuk menghasilkan karya nyata yang mensejahterakan masyarakat.

Presiden menyatakan, momentum Hakteknas harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan teknologi nasional. Apalagi momentum ini bersamaan dengan lahirnya BRIN,” papar Jokowi.

“Ini adalah momentum untuk meningkatkan kedaulatan teknologi kita dan menjadikan kita sebagai produsen teknologi,” pungkasnya.

 

Bagi saya, mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adakah "skandal pengetahuan" di Indonesia. Megawati adalah sosok politik, bukan sosok riset dan pengetahuan. https://t.co/lst8ZKnrjj

— Ulil Abshar-Abdalla #SudahVaksin (@ulil) October 13, 2021