Tak Cuma Teknokrat, BRIN Akui Teknologi RI Butuh Dukungan Politis

Jakarta, law-justice.co - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyebut butuh dukungan teknokratis dan politis dalam upayanya menjalankan tugasnya.

Handoko mengatakan terkait riset terpenting itu adalah manajemen eksekutifnya. Untuk itu diperlukan Dewan Pengarah yang bukan berasal dari periset atau akademisi, melainkan dari politikus dan teknokrat.

"Nah, eksekutifnya kan saya periset tulen. Sebaliknya, yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis. Itu fungsinya ada di dewan pengarah, karena dewan pengarah kan tidak melakukan riset," kata Handoko usai pelantikan Dewan Pengarah BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Dalam menjalankan tugasnya di BRIN, Handoko mengungkapkan mengumpulkan semua unit riset dari semua kementerian. Hasil riset nantinya akan dikembalikan lagi ke kementerian terkait.

Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 78 Tahun 2021 yang diturunkan dari Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2019, Dewan Pengarah bertugas memberi arahan dan panduan dalam konteks dalam skala yang lebih besar kepada Kepala BRIN sebagai pelaksana.

"Itu juga mengapa dewan pengarah terdiri dari berbagai unsur termasuk masyarakat, akademisi dan industri. Mengenai detailnya, tentu masih akan kami bahas dalam rapat dewan pengarah perdana yang rencananya akan segera kami lakukan," ujarnya.

Menyoal keluhan anggaran riset yang disebut kecil, Handoko menjelaskan sebenarnya tujuan utama pembentukan BRIN adalah untuk menghilangkan kendala masalah fundamental terkait kritikal mass yang sangat rendah. Untuk memperbaikinya, BRIN telah berintegrasi dengan lima lembaga riset utama sejak September lalu yakni Kementerian Riset dan Teknologi, BPPT, Batan, Lapan dan LIPI.

BRIN, lanjut Handoko juga akan melakukan perbaikan di berbagai unit Litbang di kementerian dan lembaga lain untuk mengumpulkan sumber daya manusia yang luar biasa besar di dalamnya.

Terlebih, di dalam dewan pengarah saat ini juga masuk Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas yang tujuannya untuk mengonsolidasikan program-program krena riset yang dilakukan lintas lembaga. Hal itu dipercaya Handoko bisa membuat program lebih optimal dan secara anggaran bisa lebih efisien.

"Jadi dukungan dari sisi politik dan teknokratis, keuangan dan Bappenas itu juga tercermin dari Dewan Pengarah ini. Sehingga kalau dari sisi anggaran sebenarnya untuk saat ini kita sudah cukup memadai."

"Dulu terasa kecil karena tersebar dimana mana. Sekarang kita sudah melakukan perubahan proses bisnis terkait manajemen anggaran sehingga tidak semua harus ditanggung periset. Itu sebabnya di BRIN ada tujuh deputi yang melayani periset. Sehingga anggaran yang diperoleh periset bisa murni untik riset, bukan yang lain. Nah perubahan seperti ini yang sebenrnya bisa menjawab fenomena yang seola-olah kekurangan anggaran," tutup Handoko.