Megawati Jadi Ketua DP BRIN, Guru Besar UIN: Jadi Alat Politik!

Jakarta, law-justice.co - Pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (DP BRIN) dipersoalkan oleh beberapa pihak.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengatakan, dilantiknya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN ini tidak tepat.

Ia menyarankan, semestinya posisi Dewan Pengarah dipegang oleh peneliti berkaliber internasional.

"Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional jika serius BRIN mau melakukan riset atau inovasi unggul," tulis Azyumardi Azra di Twitternya, Rabu (13/10/2021).

"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi--boleh jadi BRIN menjadi alat politik," katanya.

Azyumardi meragukan BRIN bisa bernasib seperti BPIP. BPIP, menurutnya, menjadi partisan dan membuat kepercayaan publik hilang.

"Harusnya Presiden Jokowi belajar dari kasus BPIP yang ketua dewan pengarahnya juga ketum parpol. Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP," ucapnya.

Selain itu, Azra menganggap BRIN akan sulit bersaing. Jokowi disebut tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkonsolidasikan BRIN.

"Saya kira sulit bersaing. Sementara LPNK (LIPI, BPPT, Lapan, Batan) sudah dilebur menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin PLT. Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik--tidak berantakan seperti sekarang," ungkapnya.

Menurutnya, kekacauan yang diakibatkan BRIN bisa menjadi malapetaka bagi dunia riset Indonesia selama bertahun-tahun.

"Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun sekarang dan ke depan," pungkas Azra.