UsulĀ Orang Jelekkan Negara Tak Usah Diterima Kerja,

Staf Ahli Menkominfo di Skakmat Said Didu

Senin, 11/10/2021 08:14 WIB
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Prof Henry Subiakto. (Kompas).

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Prof Henry Subiakto. (Kompas).

Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair), Henry Subiakto yang mengatakan orang yang menjelekan negara tidak pantas diterima kerja dan mendapat jabatan diskakmat mantan Sekteraris Kementerian BUMN, Said Didu.

Hal tersebut diungkapkannya melalui akun Twitter @henrysubiakto, Minggu (10/10).

"Orang yg menjelek-jelekkan negara dan bangsanya sendiri itu selayaknya kalau cari kerja atau jabatan tidak pantas diterima. Baik di perusahaan maupun di institusi manapun," cuit Staf Ahli Menkominfo ini.

Ia pun mengungkapkan alasannya orang yang kerap menjelek-jelekan negaranya tak bisa diterima kerja.

"Karena dengan bangsa dan negaranya saja bisa berkhianat apalagi hanya dengan orang, perusahaan atau institusi?," sambungnya.

Pernyataan kontroversi tersebut langsung ditanggapi Said Didu. Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menjelaskan kepada Henry bahwa mengktirisi pemerintah merupakan hak rakyat yang juga telah dijamin oleh undang-undang.

“Negara terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah. Mengkritisi pemerintah adalah hak rakyat,” kata Said menjelaskan Henry.

Justru pernyataan Henry ini menurut Said lebih tepat dialamatkan kepada orang ataupun pejabat yang kerap berjanji namun palsu dan membuat beban rakyat semakin berat:

“Justru yang buat janji palsu, kebohongan, beratkan hidup rakyat, tidak adil dan/atau makan gaji dari rakyat tapi musuhi rakyat bisa termasuk penghianat. Semoga jelas,” skakmat Said Didu.

Tidak cuma Said, pernyataan Henry ini panen kritikan netizen, Mayoritas menilai Profesor Henry terkesan tak bisa membedakan negara dan penguasa atau pemerintah. Selain itu, netizen menyatakan kritikan kepada pemerintah bukan berarti menjelek-jelekan negaranya.

"Bedakan menjelekan dengan mengkritisi kebijakan," cuit @evalez_fr·

Lalu salah satu netizen mengunggah pernyataan Luhut soal SDM lokal yang tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

“Salah satu contoh menjelekan bangsa sendiri,” cuit Cozilar_Cup sambil mengunggah pernyataan Luhut yang diberitakan salah satu media nasional.

Ah ngarang aja ente pak. Kalau org tidak merasa nyaman dengan pemerintahan skrg bukan menjelek2an. Semua adalah bentuk protes, bukan menjelek2an. Kok profesor pemikirannya sempit sih. Cupet," @JokoLipService.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar