Sri Mulyani Janji Bakal Bersuara soal Pejabat RI di Pandora Papers

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikabarkan bakal bersuara mengenai isu sejumlah pejabat Republik Indonesia (RI) yang namanya tercantum dalam dokumen Pandora Papers.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo. "Pada saatnya pasti ditanggapi, mas," katanya, Selasa (5/10/2021).

Tanggapan tersebut, kata Yustinus, kemungkinan besar akan disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers terkait pengesahan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pada rapat Paripurna DPR RI yang akan dilakukan tengah pekan ini.

"Saya belum tahu. Tapi Kamis dan Jumat nanti konpers UU HPP," kata Yustinus.

Sebelumnya, sejumlah nama pejabat RI masuk dalam dokumen Pandora Papers, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kedua Menko Presiden Joko Widodo ini dikabarkan memiliki cangkang perusahaan di negara suaka pajak.

Mengutip laman International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ), Pandora Papers merupakan dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak.

Dokumen Pandora Papers berisi 11,9 juta dokumen dengan volume data mencapai hampir 3 terabyte.

Data-data tersebut terdiri dari data-data perusahaan yang disewa oleh para miliarder untuk membuat perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak.

Dokumen tersebut mengungkapkan daftar kekayaan para orang penting dunia. Setidaknya ada 330 politisi dan 130 orang kaya yang berasal dari berbagai negara, diantaranya ada juga pengusaha dan pejabat Indonesia, termasuk dua Menko tersebut.