Larang Pajang Iklan Rokok, Anies Terancam Digugat ke Pengadilan

Jakarta, law-justice.co - Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Komunitas Kretek (Komtek), Liga Tembakau, Praktisi Hukum, dan Perkumpulan Retailer Jakarta mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/10/2021).

Tujuan mereka ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mempertanyakan Seruan Gubernur (Sergub) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Merokok.

Koordinator KNPK, Azami Mohammad mengatakan, aturan tersebut telah merugikan banyak pihak yang bergantung pada sektor bisnis rokok. Apalagi Satpol PP di Jakarta sampai bergerak menutup reklame dan menutup display rokok di swalayan dengan tirai.

“Bapak Gubernur Anies Baswedan harus menjelaskan kepada publik maksud dari dikeluarkannya Sergub tersebut. Kami dari stakeholder pertembakauan yang merupakan satu kesatuan dari hulu sampai hilir dirugikan atas kebijakan tersebut," ujar Azami beberapa waktu lalu.

Kedatangannya saat itu berakhir dengan tangan hampa. Pasalnya, sampai saat ini Anies belum juga menjadwalkan pertemuan dengan mereka.

"Kalau kami tidak bisa diterima audiensi berarti kan ini ada preseden buruk bagi kepemimpinan pak Anies selaku Gubernur DKI," katanya.

Langkah selanjutnya, Azami menyebut pihaknya akan mengupayakan hal lain seperti mengambil jalur hukum. Rencananya, ia akan menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saya yakini ini bisa dibawa ke PTUN karena di situ sudah ada penindakannya, dalam arti sudah ada perlakuan menyalahi aturannya. Jadi itu bisa kami upayakan untuk kami bisa gugat ke PTUN," tuturnya.

Praktisi Hukum, Pradnanda Berbudy menganggap Sergub ini tak memiliki dasar hukum yang menguatkan tindakan Satpol PP menutup etalase dan tayangan iklan rokok di minimarket.

"Ketika seruan dikeluarkan dalam hal untuk penindakan, maka harus ada dulu cantolannya. Sepanjang yang saya tahu, belum ada temuan perda atau pergub yang mengatur larangan pemajangan rokok," kata Pradnanda kepada wartawan, Jumat, 1 Oktober.

Prananda menyebut memang ada aturan lain, yakni Pergub Nomor 148 Tahun 2017 dan Rancangan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Lalu, ada juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Kendati demikian, semua aturan itu juga tak mengamanatkan tindakan penutupan etalase tanpa rokok.

"Kenapa seorang gubernur yang menurut saya cerdas mengeluarkan satu kebijakan dalam konteks dia penyelenggara negara, mengeluarkan seruan untuk satu hal yang sifatnya penindakan hukum," pungkasnya.