RUU KUP Ganti Nama Jadi RUU HPP, Ini Catatan yang Harus Diperhatikan

Sabtu, 02/10/2021 15:00 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin (Foto : Istimewa)

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin (Foto : Istimewa)

law-justice.co - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk meneruskan pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP) yang kemudian disepakati menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Sidang Paripurna DPR RI.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin tegaskan RUU ini dipastikan
memihak kepentingan masyarakat dan UMKM.

“Sejak awal, kami dari Fraksi Partai Golkar konsisten menolak rencana kenaikan tarif PPN karena akan sangat berpengaruh terhadap kondisi daya beli masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Namun, di satu sisi, kami juga pahami bahwa penerimaan negara masih belum optimal. Maka, pada saat pembahasan lalu, kami sepakati agar kenaikan dilakukan secara bertahap sambil terus memantau kondisi perekonomian supaya tidak merusak momentum pemulihan yang sedang berlangsung,” urai Puteri melalui keteranganya, Sabtu (02/10/2021).

Sepanjang pembahasan RUU, Fraksi Partai Golkar akan terus memperjuangkan penghapusan ketentuan PPN multitarif yang kemudian berhasil disepakati. Puteri pun menyampaikan apresiasi atas kebijaksanaan pemerintah menyepakati pembatalan usulan tersebut.

“PPN multitarif justru menimbulkan kompleksitas dalam administrasi dan peningkatan biaya pemeriksaan,” urai Puteri.

Puteri juga menyampaikan catatan dari Fraksi Partai Golkar terkait potensi pemajakan berlebihan dalam ketentuan terkait pengenaan PPN bagi sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenakan.

“Potensi ini akhirnya terhindari dengan disepakatinya barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, jasa keuangan, jasa asuransi serta sejumlah jasa lainnya untuk mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Kami menilai barang dan jasa tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga apabila dikenakan PPN justru akan menambah beban dan melemahkan konsumsi masyarakat,” tutur Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga menguraikan bahwa kekhawatiran itu juga dapat terhindari berkat kesepakatan dihapusnya norma baru mengenai pajak penghasilan minimum (alternative minimum tax atau AMT) dalam RUU HPP.

“Terkait AMT, sikap kami tetap menolak rencana tersebut. Usulan tersebut justru menambah beban bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian sehingga dapat memicu penutupan usaha hingga PHK. Selain itu, rencana ini juga kurang mendukung iklim investasi yang berpotensi keluarnya investor dari Indonesia. Tentu hal ini akan besar dampaknya bagi usaha rintisan yang masih dalam tahap pengembangan,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mengapresiasi kesepakatan terkait insentif bagi Wajib Pajak UMKM untuk kembali pada ketentual awal dalam Pasal 31 E UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

“Kami menolak usulan penghapusan insentif tersebut karena sektor UMKM perlu mendapatkan dukungan afirmasi untuk dapat bertahan dari dampak pandemi dan terus mampu menopang perekonomian kita,” tutup Puteri.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar