Proyek Rugi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggaran Proyek Kereta Cepat Membengkak, Siapa Bermain?

Sabtu, 02/10/2021 13:30 WIB
Anggaran Kereta Cepat membengkak Jadi Rp 113 T/Foto: Istimewa/PT KCIC

Anggaran Kereta Cepat membengkak Jadi Rp 113 T/Foto: Istimewa/PT KCIC

Jakarta, law-justice.co - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini tengah menjadi sorotan setelah ditemukan adanya pembengkakan biaya. Salah satu proyek andalan Presiden Joko Widodo ini pun tersandung masalah. Banyak pihak mendesak adanya audit investigatif.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pernah mengingatkan akan potensi membengkaknya biaya mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari investasi awal sebesar 5,135 miliar dolar AS. Pada 2017 lalu, Basuki mengungkapkan pembengkakan bisa dipicu karena jalur yang dilewati kereta milik Indonesia dan China itu rawan, baik secara geologi teknik, topografi maupun morfologi.

“Persoalan yang kompleks itu membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk mengatasinya menggunakan teknologi canggih. Saya menyampaikan hati-hati karena disampaikan juga oleh Ibu Menkeu overrun (pembengkakan biaya) 30 persen," ujar Basuki ketika itu.

Tak sampai setahun, prediksi Basuki itu terbukti. Pada 20 Februari 2018, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan adanya pembengkakan anggaran proyek sebesar US$ 80 juta. Proyek yang awalnya diperkirakan membutuhkan biaya sebesar US$ 5,99 miliar ini naik menjadi menjadi US$ 6,07 miliar.

Jika dihitung dengan kurs dollar ketika itu Rp 13.500 per dolar AS, maka nilai investasi proyek kereta cepat yang sebelumnya sebesar Rp 80,87 triliun, naik menjadi Rp 81,96 triliun. Dengan kata lain, terjadi pembengkakan anggaran sekitar Rp 1,08 triliun. Selain alasan biaya asuransi pekerjaan, pemerintah menyampaikan pembengkakan terjadi karena perubahan konstruksi di beberapa titik proyek.

Pembengkakan biaya proyek kembali terjadi pada September 2020. Saat itu, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mandek karena terkendala pembebasan lahan. Pemerintah kemudian meminta KCIC untuk melakukan peninjauan ulang.

Benar saja, hasil peninjauan pertama yang keluar pada November 2020 menunjukkan adanya pembengkakan biaya proyek mencapai US$ 2,5 miliar atau totalnya menjadi US$ 8,6 miliar.

Dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat awal September lalu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengungkapkan proyek kereta cepat kembali membengkak sebesar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun (dalam kurs terkini Rp 14.200). Bila ditotal dengan biaya saat ini, proyek kerja sama Indonesia-China menembus US$ 7,97 miliar atau mencapai Rp 113 triliun.

Untuk itu, banyak pihak yang mendesak kalau proyek kereta cepat ini untuk dilakukan audit investigatif untuk menelisik terkait dengan pembengkakan biaya dalam proyek tersebut.

Kebutuhan biaya mega proyek yang melebihi hitung-hitungan awal ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta BPK melakukan audit investigatif. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron adalah politikus yang pertama kali menyuarakan hal tersebut. Dia meminta BPK melakukan audit lantaran belum ada pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat.

Anggota Komisi VI DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Amin Akram mengatakan, sejauh ini atensi agar BPK melakukan audit investigatif belum menjadi kesimpulan dalam rapat-rapat komisinya. Lagi pula, keputusan itu hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan pimpinan DPR yang nantinya bakal menyurati BPK menindaklanjuti permintaan parlemen.

"Permintaan audit investigasi terhadap proyek KCJB menjadi kesimpulan rapat komisi VI, harus disetujui pimpinan DPR RI," kata Amin kepada Law-Justice, Rabu (29/9/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga turut mendorong dilakukannya audit investigatif. Pasalnya, persoalan ini sangat mendesak untuk segera diketahui supaya pemerintah bisa mengoperasikan proyek pembangunan kereta secara mulus.

Andre mengklaim Komisi VI mendukung upaya percepatan pada penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung namun instrumen pendanaan pada proyek ini perlu jelas juga ditambah ada usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek ini sebesar Rp 4,1 Triliun.

"Untuk menuntaskan proyek ini memang opsinya adalah PMN tapi ini masih terbentur dengan Perpres No. 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung," kata Andre kepada Law-Justice.

"Untuk itu perlu adanya audit investigasi terhadap proyek ini," sambungnya.

Andre menjelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

Selain itu, Politisi Gerindra ini meminta PT KAI untuk menggunakan produksi rel kereta dalam negeri saat mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan tidak perlu melakukan impor.

"Ini merupakan pekerjaan yang sederhana bikin rel. Apa Indonesia tidak mampu membikin rel sehingga kita impor dari China. Ini kan bicara TKDN. Ini kan yang gampang bikin rel, besi gitu doang, malah harus impor. Nah jadi kita harus buktikan sebutan TKDN itu ya dan ini, relnya harus buatan kita,” imbuhnya.

Mahalnya Teknologi Kereta Cepat

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menggunakan teknologi tinggi sebagai lompatan baik bagi Indonesia.

Selain menggunakan teknologi tinggi, proyek kereta cepat Bandung Jakarta ini perlu diikuti dengan transfer knowledge, clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance karena proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).

"Proyek ini adalah suatu lompatan tertentu bagi Indonesia dalam segi teknologi pembangunan. Dari yang tadinya belum bisa, sekarang menjadi bisa. Lompatan ini hendaknya kita maknai secara baik," kata Menhub melalui keterangan yang diterima Law-Justice.

Terkait dengan adanya pembengkakan biaya pada proyek tersebut, Menhub menyebutkan perlu adanya audit dari BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditambah adanya usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT KAI.

"Tentu sangat perlu untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP," ujarnya.

Budi menuturkan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek yang terus dikebut penyelesaiannya saat ini dan proyek ini ditargetkan akan selesai di Tahun 2022.

"Kereta Cepat Jakarta-Bandung kita upayakan selesai di 2022," tuturnya.

Budi juga mengakui di tengah merebaknya wabah pandemi Covid-19, bukan perkara yang mudah untuk menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara. Namun, ia bertekad untuk tetap menyelesaikan pembangunan sesuai rencana awal.

"Di masa pandemi Covid-19 memang ada situasi yang kurang menguntungkan, sehingga tidak terlalu leluasa dalam membangun infrastruktur. Tapi kami selaku regulator diamanahkan tetap melaksanakan kegiatan pembangunan konektivitas transportasi dengan baik dengan protokol kesehatan," imbuhnya.

Kereta Cepat Banyak Menuai Masalah

Salah satu pelaksana proyek konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) memastikan kalau pembangunan PT proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan tetap sesuai jadwal.

Terkait dengan adanya kelebihan biaya pembangunan dari proyek tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT WIKA Ade Wahyu mengatakan kelebihan dana tersebut saat ini masih dalam perhitungan.

“Biaya total sedang dalam hitungan. Tapi mungkin banyak di berita kisaran cost of fund USD 1,7-USD 2,1 miliar,” kata Ade saat dikonfirmasi Law-Justice.

Menurut Ade, pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini masih digodok oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pemegang saham dan sponsor dan diharapkan akan segera selesai besaran nilai perhitungan tersebut.

"Cost of fund yang timbul sedang dipelajari, dievaluasi KCIC, pemegang saham dan sponsor. Sedang tahap akhir besarannya. Diharapkan besaran nilai cost of fund selesai Oktober,” ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini pemegang saham konsorsium PSBI antara lain WIKA sebesar 38 persen, PT Jasa Marga Tbk sebesar 12 persen, PTPN VIII sebesar 25 persen dan PT KAI sebesar 25 persen.

Pemegang saham mayoritas PSBI rencananya akan mengalami perubahan, dalam hal ini PT KAI akan gantikan PT WIKA untuk posisi tersebut. Maka akan terjadi perubahan PP Nomor 107 tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

“Benar (PSBI akan berubah), lead-nya pindah ke KAI. Proses perubahan PP masih digodok di Menko Marves dan Setneg,” imbuhnya.

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC) Mirza Soraya menjelaskan terjadinya pembengkakan biaya berasal dari biaya-biaya pembangunan yang tidak terduga. Misalnya seperti biaya pengadaan lahan dan pengerjaan relokasi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dolar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114,24 triliun. Artinya, terdapat kenaikan 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

"Karena saat melakukan pengadaan lahan dan relokasi fasos-fasum ada hal-hal yang tidak terprediksi saat perencanaan disusun, dan ditemui saat pembangunan berlangsung," jelas Mirza kepada Law-Justice.

Proyek Molor, Anggaran Bengkak

Mirza mengatakan kelebihan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga berasal dari pekerjaan variation order dan financing cost, serta pekerjaan lainnya yang memang harus dilakukan untuk kebutuhan penyelesaian proyek.

Mirza menyebut beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak KCIC untuk bisa menekan biaya-biaya tambahan itu. Salah satunya yang tengah dilakukan adalah mengembalikan project cost ke initial budget.

"Semangat kami sejak awal hingga sekarang adalah efisiensi," katanya.

Tidak hanya itu, Mirza mengklaim KCIC juga telah mengubah skema operation and maintenance menjadi maintenance and service agreement (MSA). Sumber daya manusia (SDM) pada operation and maintenance untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagian besar akan melibatkan SDM terlatih dan berpengalaman dari PT KAI (Persero).

Dengan demikian, prioritas penyelenggaraan training dilakukan di Indonesia dan secara daring (online), sehingga biaya training serta operation and maintenance readiness lainnya bisa lebih efisien. KCIC juga melakukan negosiasi facility agreement dengan lender dan negosiasi dengan kontraktor terkait beberapa isu biaya proyek.

"Kami juga melakukan value engineering di beberapa pekerjaan konstruksi yang masih berjalan dan menunda pembangunan TOD Walini untuk fase awal ini," klaimnya.

Mirza menekankan supaya bisa menekan biaya tambahan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang perlu dilakukan secara bertahap agar bisa menjadi mirip dengan kisaran biaya awal.

"Kemudian apakah biaya akan ditutup melalui pendanaan alternatif, mencari pinjaman persoalan ini, masih dalam pembahasan dengan sponsor dan lender," tukasnya.

Ia menyebutkan sampai saat ini pembangunan proyek tersebut sudah mencapai 78%. Salah satu terobosan yang sudah dilakukan adalah terbangunnya 10 terowongan bawah tanah dari total 13 terowongan yang bakal dibangun.

"Upaya maksimal dilakukan untuk percepatan pada 234 titik konstruksi untuk kejar yang ditargetkan beroperasi di akhir tahun 2022," ujarnya.

Mirza memaparkan bila akhir tahun ini mayoritas pengerjaan sipil proyek kereta cepat sudah bisa diselesaikan. Di samping itu, saat ini pihaknya juga sudah mulai melakukan persiapan operasional.

Seperti melakukan pengurusan administrasi untuk perizinan hingga sertifikasi, hal ini dilakukan agar Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku.

Soal keretanya, Mirza bilang bulan Juli lalu sudah dibuat di China. Ada dua kereta yang dibuat, mulai dari kereta penumpangnya dan kereta inspeksinya. Menurutnya untuk kereta penumpang akan ada 8 trainset yang diproduksi, beberapa di antaranya akan dijadikan kereta cadangan.

"Maka diharapkan produksi ini bisa selesai di tengah tahun 2022 dan dikirimkan ke Indonesia untuk commissioner test di sekitar September-November," paparnya.

Sementara itu pengamat transportasi Darmaningtyas menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah dipermasalahkan sejak awal perencanaan. Kata dia, protes itu dulu pernah dilakukan oleh mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Menurut Darmaningtyas, waktu itu Jonan meminta agar dimaksimalkan dan upgrade jalur dan track kereta api yang sudah ada sekarang daripada membangun rute baru kereta cepat.

"Kalau sejak dulu Pak Jonan tidak setuju sebagai Menhub, menurut dia lebih efisien melakukan upgrade jalur kereta yang sudah ada. Kalau secara budget sudah diperkirakan, kalau sudah tahu tidak kaget," ungkapnya saat dihubungi Law-Justice.co, Sabtu 2 Oktober 2021.

Menurut dia, membengkaknya anggaran proyek Kereta cepat karena disebabkan berbagai macam. Mulai dari waktu pelaksanaan proyek yang beberapa kali molor sehingga memicu kenaikan harga lahan, harga bahan baku konstruksi. Sehingga menurut dia, beberapa faktor kenaikan itu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan misalnya dari sisi pembebasan lahan.

"Macam-macam yang bikin mahal, pembebasan lahan mundur, otomatis harganya naiknya. pengerjaannya mundur-mundur, material juga naik. Saya kira harga bahan bangunan naik otomatis mengalami kenaikan biaya pembangunan," jelasnya.

"Pembebasan lahan yang molor menyebabkan spekulan memainkan harga tanah. Pelaksanaan pembangunan yang molor juga berpengaruh terhadap harga material harga tenaga kerja juga naik," tambahnya.

BPK dan BPKP Tunggu Permintaan Audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejauh ini belum menerima permintaan audit proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala BPK Agung Firman Sampurna.

"DPR belum bersurat ke BPK terkait audit kereta cepat Jak-Ban (Jakarta-Bandung)," katanya kepada Law-Justice, Kamis, (30/9/2021).

Menurutnya, BPK belum dapat memberikan pendapat ihwal membengkaknya proyek kereta cepat sebelum memperoleh data dan informasi yang memadai. Data tersebut hanya bisa diperoleh setelah melakukan audit.

"Indikasi kerugian negara baru diketahui dari hasil audit. BPK belum melaksanakan audit terkait objek tersebut," kata dia.

Agung menambahkan proses berjalannya audit membutuhkan waktu yang lama untuk menyimpulkan adanya kerugian negara dalam mega proyek kereta cepat.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur dan Perdagangan pada Deputi Bidang Akuntan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Heli Restiati, mengaku pihaknya juga belum memperoleh surat permintaan dari DPR untuk melakukan audit yang sama.

"Sampai dengan saat ini, kami (BPKP) masih menunggu surat permintaan audit kereta cepat dari pihak terkait. Jika sudah ada permintaan kami langsung bergerak melakukan proses audit," katanya.

Heli memastikan cepat atau lama proses audit bergantung dari kelengkapan dokumen pendukung dan cakupan audit.

Menurut Anggota Komisi VI DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Amin Akram, BPK atau BPKP bisa melakukan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara tanpa adanya permintaan dari DPR RI atau institusi lainnya.

"Mestinya kedua institusi tersebut mengambil inisiatif," ujarnya.

Melambungnya biaya proyek kereta cepat juga sempat mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ketika pertama kali mendengar isu ini mencuat awal September lalu, Luhut meminta seluruh BUMN yang terlibat dalam proyek strategis nasional tersebut melakukan efisiensi biaya.

PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Cepat Indonesia China adalah dua perusahaan yang ditekankan Luhut untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan bahwa institusinya memiliki peran dalam proyek ini, di antaranya adalah melakukan pendampingan dan penyelesaian isu pembebasan lahan, percepatan konstruksi, testing dan commissioning serta pemenuhan conditions precedent.

Saat ditanya soal rute kereta cepat yang akan berlanjut hingga Surabaya, Jodi mengatakan proyek masih dilakukan pengkajian dan belum ada keputusan final. Namun, dalam rapat terbatas terkait Proyek Strategis Nasional, Jumat (29/5/2020) lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan selama masa pandemi itu akan berlanjut hingga ke Surabaya. Keputusan ini menurut dia adalah instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

"Terkait program kereta api cepat Jakarta-Bandung, arahan presiden KA cepat ini dilanjutkan. Artinya perencanaannya dari Jakarta Bandung, Bandung-Surabaya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Jordi juga membantah adanya temuan dugaan mark-up atau manipulasi anggaran dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Hingga saat ini kita (Kemenko Marves) tidak menemukan adanya manipulasi harga atau mark-up dalam proyek tersebut," pungkas dia.

 

Kontribusi Laporan: Januardi Husin, Rio Alfin, Ghivary Apriman

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar