Anies: Masalah Lingkungan di DKI Akan Tetap Ada Meski Ibu Kota Pindah!

Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara soal pemindahan ibu kota negara (IKN). Anies menganggap pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur tak akan menyelesaikan permasalahan lingkungan di Jakarta.

Hal ini disampaikan Anies ketika menghadiri diskusi virtual bertajuk `Sinking Cities and the Climate Emergency: Jakarta and Beyond`. Acara itu dipandu oleh Eks Wamenlu RI, Dino Patti Djalal selaku moderator.

Mulanya, Dino bertanya mengenai tanggapan Anies perihal pemindahan Ibu Kota Negara.

"Pak Anies, apa yang akan terjadi jika Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan? Apa yang akan terjadi dengan Jakarta?," tanya Dino kepada Anies dalam diskusi berbahasa Inggris, Kamis (30/9/2021).

Anies kemudian menjawab pertanyaan Dino. Menurut Anies, Jakarta tetap akan menghadapi permasalahan perubahan iklim dan lingkungan sekalipun status Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara.

"Jadi kalaupun Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan, itu tidak akan memindahkan masalah. Masalah lingkungan bukan direlokasi ke Kalimantan. Polusi udara tidak direlokasi ke Kalimantan. Ini (hanya) status Ibu Kota yang sedang direlokasi. Kami masih harus menghadapi semua masalah itu," kata Anies.

Anies mengatakan perlu sektor swasta dan masyarakat untuk memperbaiki lingkungan di Jakarta. Anies menyebut semua pihak harus berkolaborasi untuk mewujudkan Jakarta hijau.

"Saya pikir ini juga akan menggerakkan sektor swasta, sektor ketiga untuk melakukan arah yang sama dalam mengubah kota menjadi kota yang lebih hijau," ujarnya.

Selain itu, Anies juga menyinggung masalah kemacetan di Jakarta. Anies menyebut aktivitas warga di Jakarta lebih padat dibandingkan kota lainnya di RI. Kendati demikian, menurut Anies aktivitas di sektor pemerintahan hanya berkontribusi 7 persen dari kepadatan lalu lintas (lalin) di Jakarta.

Sebaliknya, aktivitas bisnis dan rumah tangga berkontribusi besar dalam kepadatan lalin Jakarta. Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah mengembangkan transportasi umum, demi menyelesaikan permasalahan kepadatan lalin.

"Bahkan jika pemerintah pusat memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, kami akan terus mengembangkan transportasi umum karena kami harus mengatasi salah satu tentang kemacetan lalu lintas ke tentang udara bersih di kota kami," sebut Anies.

Eks Mendikbud itu berharap, di masa yang akan datang transportasi umum tak hanya dijadikan sebagai sarana berkendara, melainkan tempat berinteraksi antarsesama. Anies menilai penggunaan angkutan umum bisa menyetarakan semua masyarakat tanpa membedakan status.

"Ketika Anda berada di angkutan umum menjadi CEO atau menjadi office boy, anda akan berdiri berdampingan. Ini adalah tempat di mana anda berinteraksi," ujarnya.

"Jika Anda gubernur, jika anda seorang menteri, jika Anda presiden, ketika anda naik angkutan umum, Anda akan berdiri di tempat yang sama dan duduk di area yang sama. Jadi terlihat kesetaraan itu ada," lanjut Anies.