Gusdurian: Ada Pejabat Negara yang Berafiliasi dengan Paham Radikal

Jakarta, law-justice.co - Para penyelanggara negara disebutkan masih ada yang berafiliasi dengan paham radikal. Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

"Sekarang ini banyak penyelenggara negara yang cara pandangnya ekslusif," katanya disela-sela Temu Pemangku Kebijakan dengan tema Memperkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Untuk Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Loji Gandrung, Kamis (30/9/2021).

Alissa menegaskan, pandangan-pandangan ekslusif tersebut berkembang di sekolah-sekolah.

"Dari Kemenag tadi disampaikan di sekolah-sekolah juga berkembang. Jadi tidak hanya di penyelenggara pemerintahan," ujarnya.

Dari diskusi tersebut juga disampaikan jika Kota Solo biasanya terbiasa dengan keberagaman, namun muncul juga kelompok-kelompok yang itu bisa sewaktu-waktu membuat persoalan dan itu jadi tantangan.

"Disampaikan juga soal sekolah, pendidikan, atau pengelolaan rumah ibadah. Jangan sampai memberikan ruang tumbuhnya pandangan-pandangan yang ekslusif," kata dia.

Alissa mengatakan, kalau toleransi secara umum menurun, tapi kalau kerukunan umat beragama stagnan.

Menurutnya, survey-survey banyak yang membuktikan itu. Sikap terhadap kelompok yang berbeda itu, penuh prasangka, penuh ketakutan meningkat.

"Saya tidak tahu apakah Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan hasil indeks kerukunan umat beragama tahun 2021," sambungnya.

Kalau di Kota Solo untuk mengantisipasi itu, lanjut dia, membangun inisiatif masyarakat dan untuk deteksi dini. Kemudian mempertemukan stakeholder.

"Ada beberapa upaya antisipasi yang kita lakukan," imbuh dia.