Lodewijk Paulus Tantang Gatot Buktikan soal PKI Susupi TNI

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar, Lodewijk F Paulus mengomentari terkait paham komunis yang disebutkan sudah menyusupi tubuh TNI.

"Tentunya kita harus punya fakta yang kuat, apa sih yang disebut disusupi, siapa yang menyusupi, di mana disusupi. Nah, tentunya kalau kita melihat itu apa indikatornya, apakah indikator karena patung dipindahkan itu sebagai indikator? Mari kita kaji secara akademik," ujar Lodewijk kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Kamis (30/9/2021).

Sekjen Golkar ini menegaskan, tolok ukur suatu institusi disusupi PKI harus dikaji mendalam. Menurutnya, tidak bisa begitu saja menyatakan TNI disusupi PKI tanpa fakta yang jelas.

"Jadi tentunya tolok ukur dari suatu institusi apalagi TNI disusupi yang dikatakan PKI, tentunya kita harus kaji lebih mendalam, tidak membuat gaduh tentang kondisi kebangsaan yang sekarang kita sedang fokus bagaimana menanggulangi penyebaran COVID-19 dan juga mengejar pertumbuhan ekonomi, kita menjaga itu," ucapnya.

Mantan Danjen Kopassus itu meminta Gatot membuktikan indikator bahwa TNI disusupi PKI. Pembuktian begitu penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid.

"Itu yang diharapkan (dibuktikan). Kita hanya ingin klarifikasi, kita ingin ada pembuktian sehingga masyarakat juga terinformasikan dengan baik bahwa kalau itu betul indikatornya apa, faktanya apa," sebut Lodewijk.

"Orang katakan indikatornya kan dua indikator itu tadi. Tapi, apakah faktanya mereka masuk ke dalam, tentunya perdebatan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan TNI juga sudah memiliki proses rekrutmen yang jelas kepada para bintara hingga tamtama sebelum masuk ke TNI. Menurutnya proses rekrutmen itulah yang bisa mencegah masuknya paham komunisme ke dalam tubuh TNI.

"Kalau saya melihat proses rekrutmen dari prajurit TNI, baik itu dia tamtama, bintara, maupun perwira, kita ada namanya tes ideologi. Itu orang diwawancarai, ditanya tentang masalah-masalah seperti itu," ujarnya.

"Jadi kalau dikatakan nggak ada, tapi apakah orang terpengaruh, ya itu tentunya yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Jadi sistem kita sudah ada, TNI untuk mendeteksi dari awal proses rekrutmen. Kemudian juga di satuan ada namanya pembinaan. Jadi ada proses seleksi alam," pungkasnya.

Selain Wakil Ketua DPR, Lodewijk saat ini duduk sebagai anggota Komisi I. TNI merupakan salah satu mitra kerja Komisi I DPR.