KPU Harus Kembali Menyisir Anggaran untuk Pemilu 2024

law-justice.co - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti anggaran Rp 86 triliun yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, dari hasil pertemuan KPU, Banggar DPR serta Kemendagri maka pihaknya sepakat untuk mencari tahu apakah anggaran tersebut sesuai dengan kepentingan pemilu atau tidak.

“Kami akan menyisir kembali mana sebetulnya yang betul betul sesuai dengan kepentingan penyelenggara pemilu kita atau tidak. Mau ada IT tapi selama ini gagal terus, berapa kali dicoba dan gagal kemarin,” kata dia usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/09/2021).

“Di daerah secara manual satu hari beres, sedangkan yang IT, sekitar sembilan hari baru beres,” sambungnya.

Terlepas dari itu, lanjut politisi PDIP ini, Banggar DPR RI tetap terbuka soal usulan anggaran penyelenggaran pemilu oleh KPU ini. Tapi, dengan catatan anggaran yang diusulkan bisa tepat sasaran.

“Jadi lebih baik dalam kondisi seperti ini disisir kembali. Kita welcome, inikan pesta nasional tapi memang kita ingin anggaran yang pruden transparan, akuntabel untuk ini. Mari kita coba saling mengerti tentang kondisi,” demikian Said Abdullah.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, DPKPP pekan lalu, Ketua KPU, Ilham Saputra mengusulkan agar pemerintah memberikan upah yang layak untuk anggota di badan ad hoc.

"Kita memberikan usulan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak bagi petugas kami, baik itu PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih, dan Pantarlih LN sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Ilham di DPR, Kamis (16/9) lalu.

Mengacu pada Pemilu 2019, Ilham mengatakan ada 722 anggota di badan ad hoc yang meninggal dunia dan 798 yang sakit. Untuk Pilkada 2020, ada 117 orang yang meninggal dunia ada 153 yang sakit.