Terkait KPK, Anita Wahid Seret Isu Taliban & Desak Jokowi Bertindak!
Irjen Firli Bahuri (Media Indonesia)
Jakarta, law-justice.co - Pemecatan terhadap 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara resmi diumumkan pada 30 September 2021 depan mendapat respon dari berbagai kalangan.
Deputi Direktur Virtue Anita Wahid menyebut kuatnya dukungan terhadap 57 pegawai KPK, yang tiga hari lagi resmi dipecat, membuktikan bahwa publik tidak tertipu dengan fitnah Taliban.
Menurut Anita, isu Taliban digunakan untuk membuat masyarakat yang terpolarisasi akibat Pilpres 2019 lalu menjadi bingung dalam membela 57 pegawai KPK yang dipecat. Namun, pada kenyataannya isu itu tidak mempan.
"Masih kuatnya dukungan publik hari ini pada 57 pegawai KPK membuktikan bahwa rakyat tidak terpengaruh rekayasa fitnah talibanisme," ujar Anita dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).
Anita mengatakan dukungan yang begitu kuat ini harus direspons oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil tindakan terhadap pemecatan yang dilakukan Firli Bahuri.
Menurutnya, kondisi pemberantasan korupsi hari ini kian mengkhawatirkan. Selain itu, merosotnya kualitas demokrasi Indonesia yang belakangan menjadi momok, kata Anita, bersumber dari KPK.
"Dukungan rakyat dari berbagai sektor kepada 57 pegawai KPK harus membuat kepala negara mengambil langkah tegas untuk memperkuat KPK. Bukan sebaliknya," ujarnya.
Anita menyebut keadaan masyarakat yang terpolarisasi dimanfaatkan oleh elite politik korup dengan memainkan isu taliban guna melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Isu talibanisme bertujuan untuk melunturkan dukungan rakyat, dengan menakut-nakuti masyarakat yang takut pada isu terorisme," ujar Anita.
Komentar