MKD Ogah Urusi Azis, Citra DPR Terancam Makin Buruk

law-justice.co - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ogah mengurusi kasus Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Hal itu terlihat ketika Wakil Ketua MKD Habiburrokhman menyatakan pihaknya tidak akan mencampuri atau mengintevensi proses hukum yang dialami Dewan.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan MKD tak bisa tinggal diam melihat status Azis yang kini sudah resmi menjadi tersangka.

"MKD jangan terus berlindung pada aturan yang menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau itu yang dijadikan dasar MKD, maka kasus etika Azis Syamsudin akan berlarut-larut," kata Jamil kepada Law-Justice, Minggu (26/9/2021).

Dengan diamnya MKD, Jamil mengatakan citra DPR terancam makin memburuk karena selain Azis sudah terjerat kasus korupsi, pihak MKD justru tak lekas memberikan hukuman etik kepada Azis sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah Parlemen.

"Semakin lama MKD memutus kasus Azis, dampaknya justru akan semakin besar kepada DPR RI. Bahkan, kata Jamil, kasus yang secara benderang melibatkan Azis ini akan berpengaruh hingga ke Partai Golkar.

Saat ini status Azis Syamsuddin sudah menjadi tersangka. Menurut Jamil, MKD seharusnya aktif menangani kasus Azis karena masalah yang menjeratnya juga menyentuh pelanggaran etika sebagai anggota DPR.

Setidaknya, ada dua dampak terhadap DPR RI bila penanganan kasus Azis Syamsudin berlarut-larut.

Pertama, Jamil menuturkan, sebagai Wakil Ketua DPR RI, kasus Azis Syamsudin diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja lembaga terhormat tersebut.

Di samping itu, menurut dia, akan terjadi kekosongan yang menangani tugas dan fungsi Azis Syamsudin sebagai wakil ketua DPR RI. Hal itu dengan sendirinya melemahkan terwujudnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Kedua, dia melanjutkan, dampak yang berkaitan secara langsung dengan citra DPR di mata masyarakat. Jika kasus Azis Syamsudin semakin lama diselesaikan, Jamil mengatakan masyarakat akan menilai DPR semakin buruk.

"Bagi Partai Golkar, tentu kasus Azis Syamsudin juga akan dapat berpengaruh terhadap citra partainya. Citra buruk ini kiranya dapat merugikan Partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg 2024," jelas Jamil.

Jamil menambahkan, Golkar seharusnya mengevaluasi kedudukan Azis Syamsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kader Golkar di DPR RI yang cukup mumpuni cukup banyak untuk dapat menggantikan jabatan Azis Syamsudin.

Sebab itu, DPR dan Golkar harus cepat bersikap agar faktor Azis Syamsudin tidak terlalu jauh mempengaruhi dua lembaga tersebut.

Pimpinan DPR perlu meminta MKD segera menyelesaikan dugaan kasus etika Azis Syamsudin secara adil dan terbuka.

"Hanya dengan rapat terbuka, masyarakat akan mempercayai keputusan MKD. Jika tidak, masyarakat dihawatirkan akan semakin tidak mempercayai DPR RI. Hal ini akan semakin berpengaruh terhadap buruknya reputasi dan citra DPR RI," kata Jamil.