Anggaran Kartu Prakerja Senilai Triliunan yang Jadi Bancakan

Menggangsir Cuan dari Program Kartu Prakerja, Siapa yang Diuntungkan?

Sabtu, 25/09/2021 11:28 WIB
Ilustrasi pengunaan kartu prakerja (Foto: Tempo)

Ilustrasi pengunaan kartu prakerja (Foto: Tempo)

law-justice.co - Kartu Prakerja muncul di kala awal pandemi Covid-19 terjadi. Tujuannya untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat yang menjadi korban PHK. Pemerintah menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk program itu. Program yang digadang-gadang bisa menjadi oase segar masyarakat pengangguran agar mendapatkan pelatihan dan modal kerja.

Namun, alih-alih membawa manfaat bagi masyarakat, program Kartu Prakerja disinyalir menjadi bancakan bagi dari level penentu kebijakan hingga pengguna kartu prakerja. Modusnya, hanya ingin mengeruk uang negara tanpa ada hasil dan target jelas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya, kucuran anggaran terus dilakukan namun tingkat pengangguran terus meningkat.

Soal itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pernah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal program Kartu Prakerja tahun 2020 dengan anggaran Rp5,6 triliun.

Menurut dia, delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program ini berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun. Hal ini mengacu pada perhitungan BPK yang memberikan batasan keuntungan di kisaran 20 persen. Dari total Rp5,6 triliun, 20 persennya adalah Rp1,12 triliun. Jika keuntungan yang diperoleh delapan platform Rp3,7 triliun dan dikurangi Rp1,12 triliun, maka akan terjadi pemahalan harga sebesar Rp2,58 triliun.

"Laporan saya ke KPK terkait pelaksanaan pelatihan seperti harga video Rp 300 ribu yang terlalu mahal. Video kalau begitu saja kalau di YouTube gratis, masa lebih peduli kehilangan kuota daripada Rp 300 ribu," kata Boyamin kepada Law-Justice, Jumat (24/9/2021).

Beberapa platform mitra Kartu Prakerja menyediakan pelatihan dengan kategori yang berbeda-beda. Penelusuran Law-Justice terhadap tiga platform, yakni Pijar Mahir, Ruang Guru, dan Pintaria, rata-rata biaya kursus pelatihan dibanderol paling kecil Rp300 ribu.

Di platform Pijar Mahir, misalnya, biaya pelatihan teknik desain menggunakan aplikasi Canva dikenakan biaya sebesar Rp 488 ribu. Jika melihat platform YouTube, tutorial menggunakan aplikasi desain Canva baik di smartphone maupun PC tersedia dengan pilihan yang melimpah. Biaya yang dikenakan tiap Channel tentu Rp 0.

Lalu ada lagi biaya pelatihan membuat bakso di platform Pintaria dibanderol dengan biaya Rp 500 ribu, meski di berbagai situs internet maupun YouTube, cara pembuatan aneka bakso sebenarnya dapat ditemukan dengan mudah dan gratis.

"Harusnya negara bisa membayar lebih murah tapi ini membayar lebih mahal. Nah karena kemahalan inilah penilaianku menjadi kerugian negara," kata Boyamin.

Boyamin juga menyoroti mekanisme penunjukan delapan mitra dalam program Kartu Prakerja. Kebijakan itu tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pemerintah dan Manajemen Pelaksana berdalih Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tak bisa dijadikan acuan dalam penunjukan mitra program Kartu Prakerja.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, sebelumnya pernah mengklaim bahwa kerja sama antara pemerintah dan delapan mitra platform digital tidak masuk ranah pengadaan barang dan jasa. Konsekuensinya, pemerintah boleh menunjuk langsung mitra platform.

Namun, pada awal-awal bergulirnya program ini Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius, menyatakan hal yang berkebalikan dengan Manajemen Pelaksana. Dia menyatakan tidak ada penunjukkan langsung kepada delapan mitra platform.

Senada dengan pemerintah, Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja Rudy Salahuddin berujar bahwa dipilihnya delapan mitra platform adalah sebagai bentuk ajakan yang dituangkan dalam nota kesepahaman.

“Pemerintah tidak menunjuk, jadi kita dari awal mengajak bicara beberapa platform besar ada yang e-commerce, marketplace, dan platform pelatihan,” kata Rudy.

Memperjelas argumennya, Rudy secara terang mengatakan bahwa proses pemilihan mitra mereka tidak melalui lelang dengan alasan bukan pengadaan barang dan jasa. "Ini hanya kerja sama dari pemerintah untuk membantu program Kartu Prakerja,” katanya. Sebelumnya, KPK menilai penetapan mitra program senilai Rp 20 triliun itu tetap harus melalui tender.

Skema kerja sama dan perjanjian antara pemerintah dan platform pelaksana program Prakerja ini yang dipersoalkan oleh lembaga anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW). Tahun lalu, ICW pernah bersengketa dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terkait transparansi hubungan kerja sama antara pemerintah dan platform maupun mitra pelaksana program prakerja. ICW memenangkan sengketa di Komisi Informasi Publik terkait beberapa informasi yang harus dibuka kepada publik.

Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, ICW saat itu menuntut tiga hal, yakni dokumen notulensi dan daftar hadir pembahasan program Prakerja yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana bersama delapan Platform Digital, dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program, serta dokumen perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana. 

Adapun kedelapan mitra pelaksana program Prakerja saat itu adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Dalam putusan Majelis KIP 20 November 2020, dua permohonan terakhir ICW dikabulkan yang berarti Surat Keputusan Menko Perekonomian No. 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kemenko Perekonomian, telah dibatalkan.

Majelis Komisioner KIP memutuskan bahwa Kemenko Perekonomian wajib memberikan informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program. Kemenko Perekonomian juga diminta untuk memberikan dokumen perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana Prakerja dengan delapan platform digital kepada ICW setelah dilakukan penghitaman pada bagian yang termasuk informasi kecuali.

“Putusan itu menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi yang berada di lingkungan Kemenko Perekonomian memiliki masalah, khususnya terkait dengan klasifikasi informasi,” kata Almas.

Kemenko Perekonomian tidak terima dengan putusan KIP tersebut sehingga mengajukan banding ke PTUN. Lembaga itu menginginkan agar Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 dibatalkan karena tetap menilai bahwa apa yang diminta ICW adalah informasi publik yang dikecualikan.

 Adapun beberapa alasan Kemenko Perekonomian karena informasi tersebut jika diungkap dapat mengganggu kepentingan dan perlindungan HAKI dan mengganggu persaingan usaha. Informasi tersebut juga dianggap dapat membahayakan pertahanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, dan merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

Pelaksana Kartu Prakerja Bungkam
Untuk menelusuri dugaan bancakan anggaran kartu prakerja ini tidaklah mudah, banyak pihak menutup diri atau menolak berkomentar soal dugaan bancakan tersebut. Salah satunya adalah manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

Pelaksana program kartu Prakerja belum memberikan jawaban atas sengkarut masalah Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan langsung mitra hingga laporan BPK yang menemukan adanya kerugian negara dalam jumlah besar.

Direktur Eksekutif Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari berkali-kali mematikan telepon Law-Justice saat dimintai tanggapan. Ia juga tak menjawab pertanyaan yang dikirimkan lewat aplikasi pesan singkat.

Head of Communication Manajemen Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, sedianya ingin memberikan jawaban pada Jumat (24/9) sore. Namun ketika dikonfirmasi, Louisa justru mempertanyakan isi laporan BPK yang sudah diberitakan beberapa media sejak Juni lalu.

"Ini berita bulan Juni lho, sudah agak lama. Kenapa berita Juni masih mau dinaikkan bulan September," ujarnya. Meski demikian, Law-Justice tetap memberikan penjelasan soal urgensi klarifikasi Manajemen Pelaksana karena sejauh ini belum ada sedikitpun laporan audit yang mereka tanggapi.

Dengan tidak adanya jawaban membuat kecurigaan soal adanya dugaan bancakan ini semakin terang. Hal itu juga terjadi ketika Law-Justice.co berusaha meminta data dan konfirmasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak memberikan penjelasan soal dana yang belum disalurkan pihaknya kepada penerima manfaat sebesar Rp 6,83 triliun per 31 Desember 2020. Airlangga hanya membaca isi pesan yang dikirimkan kepadanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Alia Karenina, menyatakan kementeriannya tak memberikan komentar apapun untuk hal ini. "Tidak ada komentar ya dari Kemenko Perekonomian," katanya kepada Law-Justice, Rabu (22/9) lalu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyarankan agar Law-Justice menanyakan hal tersebut kepada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Ia berdalih program tersebut tidak ditangani oleh kementeriannya.

"Untuk urusan Prakerja, ada PMO yang menangani ini. Jadi kami tidak menangani langsung urusan Program Kartu Prakerja," katanya.

Merujuk Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Kartu Prakerja, program tersebut dikepalai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui Komite Cipta Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Komite Cipta Kerja mempunyai tugas antara lain merumuskan dan menyusun kebijakan program kartu prakerja, serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kartu prakerja.

DPR Desak Pemerintah Pertanggungjawabkan Anggaran
Anggota Komisi Ketenagakerjaan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rahmad Handoyo, mengatakan temuan BPK yang memuat persoalan Kartu Prakerja akan ia bawa dalam rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan di waktu mendatang.

Dia sepakat temuan BPK tersebut perlu ditindaklanjuti untuk proses menuju perbaikan pelaksanaan Kartu Prakerja. Pasalnya, ini merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Sejumlah rekomendasi BPK kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menurut dia harus segera dijalankan.

Sejatinya, kata Rahmad, urusan Kartu Prakerja dipegang oleh Komisi XI. Namun, tiga pimpinan Komisi XI DPR RI: Dito Ganinduto, Eriko Sotarduga, dan Fathan Subci, tak merespons panggilan Law-Justice saat dimintai tanggapan. Rahmad memastikan Komisi IX yang salah satunya membidangi urusan ketenagakerjaan akan mengupayakan membahas hal ini dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

"Kami juga nanti akan bertanya dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kalau memungkinkan kami dorong untuk berkomunikasi langsung dengan manajemennya," kata Rahmad kepada Law-Justice.

Pengawasan Kartu Prakerja Lemah?
Program kartu prakerja telah memasuki gelombang ke 21 dan sepertinya dalam waktu dekat akan memasuki gelombang ke 22, namun belum diketahui kapan gelombang tersebut akan dibuka.

Implementasi program kartu prakerja masih ditemukan beberapa kendala dilapangan terutama terkait efektifitas program tersebut oleh para peserta.

Law-Justice melakukan survei melalui media sosial instagram untuk mengetahui testimoni dari peserta program prakerja mengenai output yang didapatkan peserta.

Misalnya, oleh peserta yang bernama Fajar berusia 25 Tahun dan berdomisili di Bandung yang merupakan salah satu peserta program kartu prakerja.

Ia mengatakan statusnya saat ini adalah sebagai pengangguran aktif artinya saat ini kondisinya sedang mencari pekerjaan setelah tidak bekerja selama hampir dua tahun.

Fajar mengatakan alasan dirinya mengikuti kartu prakerja adalah karena selain bisa mendapatkan peluang untuk bekerja, ia juga bisa mendapatkan insentif dari mengikuti program tersebut.

"Selain untuk bisa dapat peluang untuk kerja, inikan ada insentifnya jadi lumayanlah buat tambah tambah di masa sulit kaya gini," kata Fajar kepada Law-Justice.

Meski begitu, ia menyatakan dalam pelatihan prakerja tidak begitu mendapatkan output dari program prakerja meskipun rutin mengikuti pelatihan tersebut.

"Saya ikut pelatihan tersebut tapi tidak terlalu berpengaruh pada saya," ujarnya.

Peserta prakerja lain yakni Safira mengatakan sudah mengikuti program ini sejak awal tahun 2021. Ia pernah bekerja di salah satu restoran siap saji semenjak 2019 sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja pada akhir tahun 2020.

Safira menyebut ia mengikuti program khusus untuk program pelatihan khusus cara berjualan online. Pasalnya, ia cukup aktif di media sosial.

"Saya mengikuti pelatihan khusus untuk cara berjualan online, saya tertarik akan hal itu," katanya.

Terkait dengan insentif yang didapatkan, menurutnya itu bisa digunakan untuk modal berjualan produk online terutama di media sosial.

Ia mengakui setidaknya mendapatkan output dari adanya pelatihan tersebut meski ia mengakui kalau itu tidak berdampak terlalu besar.

"Dapatlah saya ilmunya sedikit tapi ya gak terlalu berefek juga buat saya, insentif yang saya dapat selain untuk masa sulit saya bisa sisihkan untuk memulai usaha ini," imbuhnya.

Responden terakhir yang didapat oleh Law-Justice dalam program prakerja ialah Ryan, saat ini ia berprofesi sebagai ojek online (Ojol).

Ia mengatakan kalau ia sudah menjadi ojol sejak Tahun 2018, dan sampai saat ini ia masih aktif di profesi tersebut. Ia menjadi peserta prakerja sejak gelombang kedua program tersebut.

Motivasi dirinya mengikuti program tersebut adalah ia ingin mendalami tentang ilmu fotografer karena memang ia memiliki minat di posisi tersebut.

Ryan menyatakan semenjak menjadi peserta program prakerja ia harus pintar membagi waktunya antara sedang bekerja menjadi ojol dengan pelatihan prakerja tersebut.

"Misal sore pelatihannya, saya jadi ojolnya ya pagi pagi," katanya.

Insentif yang didapatkan ia gunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena di masa pandemi ini praktis pendapatan mengalami penurunan.

Pelatihan menjadi fotografer yang ia dapatkan tidak terlalu signifikan karena selama ini pelatihan yang diberi cenderung ia sudah mengetahui secara garis besar.

Bahkan dirinya mengkritisi kalau dalam implementasi program prakerja, pemerintah harus benar benar memperhatikan output yang didapatkan peserta.

"Saya sudah tau tentang materi pelatihan ini jadi tidak terlalu berdampak buat saya, pemerintah sebaiknya memperhatikan output jangka panjang yang didapatkan peserta," ujarnya.

Program Kartu Prakerja Layak Diteruskan?
Ekonom Indef Tauhid Ahmad turut memberikan komentar terhadap implementasi program prakerja, pemerintah perlu memperhatikan masalah yang dihadapi program prakerja.

Tauhid mengatakan sejak awal sudah memberikan peringatan untuk lebih hati hati dalam program prakerja karena ada potensi adanya pemeriksaan di BPK.

"Sejak awal saya sudah peringatkan ini, ada potensi kalau program ini akan banyak kendala jadi pemerintah harus lebih kerja keras supaya bisa," katanya.

Tauhid menuturkan peleburan mekanisme bantuan sosial (bansos) dengan program peningkatan keterampilan kerja. Kelak pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan akuntabilitas program kartu prakerja, yang melibatkan pihak ketiga.

"Ini ada isu ranah barang dan jasa karena pengadaan APBN yang mengalir ke pihak ketiga yang jumlahnya triliunan. Apa dasarnya pemerintah dalam hal ini Kemenko tidak mengadakan non barang dan jasa?" tuturnya.

Tak hanya itu, Tauhid menyebut standar pemilihan secara acak juga menjadi tanda tanya. Ia ragu pemerintah dapat memverifikasi korban PHK, pencari kerja, dan pengangguran di lautan pendaftar yang ada.

"Harus dievaluasi, pelatihan sebaiknya ditunda. Publik juga memahami dan program tidak bisa dijalankan tahun ini. Jangan sampai malah menurunkan kredibilitas pemerintah," imbuhnya.

Tauhid menyebut pengadaan aplikasi platform e-commerce yang tak melalui proses lelang pun menjadi sorotan bersama. Tauhid mengungkap dipilihnya platform tersebut tanpa standar penilaian yang jelas menimbulkan kecurigaan, konflik kepentingan, dan potensi korupsi.

"Ini rawan bisa menimbulkan persepsi yang lain sehingga bisa sebabkan adanya kecurigaan," sebutnya.

Siapa Penentu Platform Pelatihan?
Program kartu prakerja mempunyai beberapa mitra platform digital seperti Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Disnaker, Skill Academy by dan Tokopedia.

Ruang Guru sempat menjadi mitra platform digital program kartu prakerja namun semenjak Bulan September Tahun 2020 memutuskan untuk mengundurkan diri.

"Hallo kak semenjak September 2020, Ruang Guru sudah tidak menjadi mitra platform digital kartu Prakerja," ujar admin Instagram Ruang Guru ketika dikonfirmasi.

Seperti diketahui, Ruang Guru saat ini hanya sebagai lembaga yang menyiapkan pelatihan untuk peserta program kartu prakerja. Ketika dikonfirmasi mengenai alasan Ruang Guru mundur menjadi platform digital program prakerja, pihak ruang guru tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut.

Sementara, Peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC) Radja Napitupulu, mengungkapkan ada beberapa poin untuk membenahi program kartu prakerja.

Radja mengatakan efektivitas program Kartu Prakerja sangat perlu dievaluasi menyeluruh. Agar anggaran sebesar itu jelas dan tepat sasaran.

"Pertama, penerima perlu jelas bila alokasi dana yang digunakan tepat sasaran sehingga program bisa berjalan efektif untuk peserta," kata Radja melalui keterangan yang diterima Law-Justice.

Kemudian, ia mengungkapkan kalau peran pihak ketiga sebagai penyedia jasa pelatihan peserta Kartu Prakerja, mendapatkan fee sebesar 15 persen dari setiap modul yang dibeli oleh peserta.

Adapun pihak ketiga tersebut seperti Bukalapak yang digunakan oleh 33 persen peserta Kartu Prakerja, Tokopedia 26 persen, hingga Sekolahmu 24 persen.

Jumlah ini terbilang cukup besar, jika dibandingkan dengan modul pelatihan gratis yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Namun, menurut Radja, modul yang disediakan oleh Kemenaker itu kurang diminati para peserta.

"Artinya, mengapa modul pelatihan tidak di-supply seluruhnya oleh Kemenaker, sehingga tidak ada alokasi untuk komisi-komisi itu? Kalaupun kualitas pelayanan Disnaker yang dikelola Kemenaker tersebut masih belum prima, kenapa tidak dilakukan upaya peningkatan kualitasnya yang mungkin membutuhkan dana lebih sedikit?" ujar Radja.

Radja mengungkapkan pemerintah perlu membuat perbandingan efektivitas program Kartu Prakerja dengan program pemerintah lainnya, dari segi penggunaan anggaran.

Hal ini untuk melihat apakah penggunaan dana Kartu Prakerja manfaatnya lebih efektif hasilnya, jika dibandingkan dana yang sama diberikan pada program lain.

Radja mencontohkan, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun per tahun, jika diberikan merata ke 34 provinsi di Indonesia untuk mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK), maka setiap provinsi akan memperoleh dana sebesar Rp 588,2 miliar setiap tahunnya untuk mengembangkan BLK berkualitas.

"Artinya, dalam 3 tahun mendatang dapat diharapkan terjadi peningkatan pekerja di seluruh Indonesia, bahkan siap bersaing dengan kualifikasi terbaik. Hal ini jauh lebih efektif," ujar Radja.

Untuk itu, Radja mengusulkan agar Kemenko Perekonomian segera melakukan perhitungan komprehensif terkait efektivitas penggunaan dana program Kartu Prakerja.

Catatan Temuan BPK Soal Kartu Prakerja
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pelanggaran ketentuan dalam program pelatihan Kartu Prakerja tahun anggaran 2020. BPK mengungkapkan bahwa nilai yang dibayarkan kepada platform digital dan lembaga pelatihan tidak didasarkan atas pelatihan yang benar-benar diikuti oleh peserta Kartu Prakerja, yang berdampak pada pencapaian tujuan program tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan anggaran Rp125,93 miliar dalam program Kartu Prakerja melanggar ketentuan. Salah satunya, banyak peserta program tidak mengikuti pelatihan tetapi dana tetap dicairkan.

"Yaitu terdapat pelatihan yang telah dibayarkan, namun pelatihan tersebut tidak diikuti oleh peserta atau status pelatihan tersebut belum selesai sampai dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 125,93 miliar," jelas BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.

BPK juga menemukan bahwa program Kartu Prakerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum disalurkan kepada penerima manfaat sebesar Rp 6,83 triliun per 31 Desember 2020.

Hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemenko Bidang Perekonomian atas usulan anggaran tambahan manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja, melalui Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mempertimbangkan metode-metode alternatif pendaftaran dan pelatihan seperti diatur dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 berdasarkan pertimbangan.

"Agar penerima manfaat program Kartu Prakerja sesuai dengan kriteria yang diatur dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata," tulis BPK. BPK juga meminta kepada Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi atas skema penyaluran dana insentif Kartu Prakerja.

BPK juga menghimbau kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memerintahkan Ketua Komite Cipta Kerja agar meninjau kembali ketentuan Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 mengenai pembayaran pelatihan, agar selaras dengan tujuan program dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Airlangga juga dihimbau BPK untuk memerintahkan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja agar memastikan nilai riil yang layak dibayarkan dengan memperhatikan biaya yang telah dikeluarkan oleh lembaga pelatihan dan platform digital untuk masing-masing pelatihan.

Temuan BPK ini jelas menunjukkan adanya unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan dan atau peruntukan penerima pra kerja dan pertanggungjawabannya. Adanya Rekomendasi BPK dari berbagai temuan itu sudah seharusnya dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh KeMenko Perekonomian dan tim manajemen pelaksana program pra kerja. 

Namun sulitnya meminta konfirmasi ke aparat pimpinan Kemenko Perekonomian dan Manajemen Kartu Pra kerja menimbulkan tanda tanya ada apa yang disembunyikan sehingga kedua pihak tersebut tidak berkenan merespon pertanyaan dan komunikasi dari wartawan Law-Justice.co.

Yang pasti ketertutupan informasi dan komunikasi dari kedua pihak terkait yang berkepentingan dalam pelaksanaan kartu prakerja ini jelas menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana publik dan melanggar prinsip UU Kebebasan Informasi Publik. Kalau sudah begini faktanya, sebaiknya BPK segera melakukan audit investigasi untuk memperjelas dan membuka kotak pandora yang bisa mengungkap penggunaan anggaran pra kerja secara transparan dan akuntabel. 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar