Menko Luhut Buka Opsi Mediasi Asal Haris Azhar & Fatia Minta Maaf

Jum'at, 24/09/2021 10:19 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: KEMENKO MARVES)

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: KEMENKO MARVES)

Jakarta, law-justice.co - Perseteruan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik terus bergulir. Pihak Luhut mengatakan opsi mediasi terbuka bagi Haris dan Fatia.

"Ya semua opsi terbuka (termasuk mediasi)," kata Jubir Menko Luhut, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).

Dia mengatakan ada syarat bagi Haris dan Fatia jika laporan kasus dugaan pencemaran nama baik itu mau diselesaikan dengan mediasi. Luhut, katanya, ingin keduanya meminta maaf atas pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut.

"Ya terserah mereka mau minta maaf atau tidak. Pak Luhut saya tahu persis orang yang pemaaf, semua orang diterima dan ditemani. Pintunya pasti juga terbuka untuk pihak-pihak yang mau klarifikasi sebelum menyebarluaskan laporan atau YouTube," ucap Jodi.

Jodi juga memberikan tanggapan soal pihak Haris Azhar yang meminta Luhut memberi data demi menegaskan bantahan tak memiliki bisnis tambang di Papua. Dia menilai Haris Azhar harusnya meminta data itu sebelum membuat konten di YouTube.

"Kenapa tidak sebelum menyebarluaskan laporan atau buat tayangan di YouTube minta datanya ke kami? Ini logikanya rada gimana ya," ujar Jodi.

"Nanti aja diproses hukum kalau mau saling klarifikasi, sudah terlambat kalau sekarang," imbuhnya.

Jodi mengatakan Luhut tidak mempunyai bisnis tambang di Papua. Menanggapi hal tersebut, pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat mengatakan agar pihak Luhut juga menyampaikan data apabila hal tersebut tidak benar.

"Data yang kami maksud adalah laporan koalisi NGOs pada halaman 16 dan 18 menyebut jejak keterkaitan (tidak langsung) LBP dengan West Wits Mining via Tobacom Del Mandiri-PT. Toba Sejahtera Group," ujar Nurkholis saat dihubungi detikcom, Kamis (23/9).

"Konfirmasi atas itu yang klien kami minta penjelasannya. Tentu bukan sekadar bilang tidak punya bisnis tambang, tapi yang kami harapkan pak LBP memberikan data klarifikasi atau sanggahan misalnya kalau info di atas tidak benar, yang benar seperti apa terkait hubungan Pak LBP dengan entitas-entitas usaha yang disebutkan di atas," imbuhnya.

Dia mengatakan penjelasan Luhut mengenai dugaan keterkaitannya dengan perusahaan itu guna membantu kliennya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengoreksi konten YouTube terkait bisnis tambang di Papua. Namun, Nurkholis menyayangkan ajakan diskusi bersama Luhut untuk mengklarifikasi terkait hal tersebut tidak diindahkan.

"Konfirmasi ini penting karena klien kami akan berpijak pada jawaban faktual LBP untuk mengkoreksi apa yang dibahas bersama Fatia dalam kanal YouTube-nya," ucap Nurkholis.

"Itulah makanya kami proaktif untuk mengundang Pak LBP atau yang mewakilinya untuk memberi penjelasan dan mengklarifikasi data. Sayangnya, baik ajakan dan undangan kami diabaikan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut mengaku langkah ini diambil setelah keduanya tidak menggubris somasi dari pihaknya.

Laporan Luhut teregister dengan nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Laporan Luhut kepada Haris Azhar dan Fatia berawal dari konten di YouTube yang berjudul `Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!`. Pihak Luhut membantah konten yang ada di video tersebut.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar