Dengar Bansos Tunai Disetop Mensos Risma, Rakyat Buka Suara

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara resmi telah menghentikan bantuan sosial tunai (BST) Covid-19 kepada warga terdampak pandemi, terhitung mulai September 2021 ini.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyatakan alasan penghentian BST karena pemerintah melihat roda perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak, meski kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih berjalan.

"Tidak [penyaluran BST tidak dilanjutkan], hanya dua bulan [diperpanjang] karena ada PPKM darurat Mei-Juni [2021]," kata Risma saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9).

Atas kebijakan terbaru dari Risma itu pun, CNNIndonesia.com meminta tanggapan sejumlah warga terkait kebijakan pemberhentian BST yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti pedagang minuman keliling, pengemudi ojek daring, hingga pekerja swasta.

Upit (23), salah seorang karyawan SPBU di daerah Pramuka, Matraman Jakarta Timur, mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil pemerintah tersebut.

Meskipun tidak merasakan secara langsung, menurutnya program bantuan tersebut menurutnya sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Saya sih memang tidak mendapatkan karena Alhamdulillah masih mendapatkan pekerjaan selama pandemi. Tapi kan saat ini masih banyak yang belum kembali bekerja, dan bantuan itu sangat terasa manfaatnya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/9).

Oleh karena itu dia pun berharap pemerintah dapat mengkaji kembali pemberhentian kebijakan BST tersebut. Lantaran kondisi saat ini masih belum sepenuhnya kembali normal.

Upit (23), salah seorang karyawan SPBU di Jakarta Timur. (CNN Indonesia/Taufik Hidayatullah)

Seorang supir bajaj Kasnawi (68) juga mengaku menyayangkan pemberhentian bantuan tersebut oleh pemerintah.

Pasalnya selama ini Kasnawi masih mengandalkan bantuan tunai dari pemerintah untuk menyambung hidup sehari-hari.

Hal ini dikarenakan anak semata wayangnya masih belum mendapatkan kembali pekerjaan tetap pasca terkena PHK masal selama pandemi Covid-19.

"PPKM emang udah enggak darurat, tapi aku ekonominya kan masih darurat. Tolonglah diperpanjang, seenggaknya sampai Covid-19 benar-benar enggak ada lagi," harapnya saat ditemui di wilayah Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Kasnawi seorang supir bajaj yang ditemui saat sedang mangkal. (CNN Indonesia/Taufik Hidayatullah)

Senada, seorang pengemudi ojek daring Tisno (33), juga berharap pemerintah dapat tetap memberikan bantuan tunai kepada masyarakat terdampak.

Ia berpendapat demikian sebab kondisi masih belum kembali seperti sedia kala karena Covid-19, walau sudah banyak masyarakat yang beraktivitas.

"Kalau dihilangkan sih kalau bisa jangan ya, banyak orang yang butuh soalnya. Dalam keadaan begini sangat membantu, kalau sudah normal boleh deh," ujarnya.

Pengemudi ojek daring Tisno kala memberikan pendapatnya soal bansos Covid yang disetop Mensos Tri Rismaharini. (CNN Indonesia/Taufik Hidayatullah)

Lain halnya dengan Umi Ani (59) seorang penjual minuman keliling di kelurahan Guntur, Jakarta Selatan. Ani mengaku tidak berharap banyak dengan bantuan sosial tersebut.

Pasalnya sampai saat ini ia tak kunjung mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah. Walaupun secara kriteria, ia mengaku memenuhi syarat penerimaan bantuan.

Karenanya, alih-alih menghentikan program tersebut, pemerintah harusnya mengecek kembali proses penyaluran program bantuan di lapangan. Selain itu pemerintah menurutnya juga perlu meningkatkan jumlah penerima program bantuan itu.

"Saya sih pasrah aja udah karena selama ini emang enggak dapat. Tapi harusnya jangan malah ditutup programnya, orang pandemi-nya aja belum selesai," tuturnya.

Umi Ani (59) mencari nafkah dengan menjual minuman secara keliling kepada pengguna jalan. (CNN Indonesia/Taufik Hidayatullah)

Pernyataan berbeda disampaikan Gita (20), salah seorang karyawan swasta di bilangan Sudirman, Jakarta Selatan. Gita berpendapat langkah yang diambil pemerintah saat ini sudahlah tepat.

Sebab seiring dengan pelonggaran PPKM yang terjadi di pelbagai daerah, maka aktivitas ekonomi sudah mulai kembali berjalan. Kendati diakuinya, pemulihan ekonomi saat ini masih belum berjalan secara cepat.

"Keluarga ada yang dapet bansos, tapi enggak masalah sih kalau diberhentiin. Karena emang udah mulai berjalan normal lagi, dan lowongan-lowongan pekerjaan juga sudah mulai banyak. Tinggal dari kitanya juga yang usaha," ujarnya.

Gita, karyawan swasta, berpose untuk difoto saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta. (CNN Indonesia/Taufik Hidayatullah)