Afghanistan Berpotensi Perang Saudara, PM Pakistan Beri Peringatan

Pakistan, law-justice.co - Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, memperingatkan ada risiko terjadinya perang saudara di Afghanistan jika Taliban gagal membentuk pemerintahan baru yang inklusif.

Dikutip dari Al Jazeera, Khan khawatir soal potensi krisis kemanusiaan dan krisis pengungsi jika perang saudara benar-benar terjadi di Afghanistan. “Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang inklusif, secara bertahap akan pecah sebagai perang sipil. Jika mereka tidak melibatkan seluruh faksinya, cepat atau lambat itu [perang sipil] akan terjadi. Dan itu akan berdampak terhadap Pakistan,” ujar Khan dalam wawancara dengan kantor berita BBC, Selasa (21/9/2021).

Bahkan, ada kemungkinan tanah Afghanistan digunakan sebagai “markas" bagi kelompok militan yang melawan pemerintahan Pakistan. Seperti diketahui, Afghanistan dan Pakistan saling berbatasan satu sama lain. “Ini artinya akan tercipta Afghanistan yang tak stabil dan penuh kekacauan,” tegasnya.

“Itu adalah lokasi ideal bagi para teroris, jika tidak ada kontrol atau jika ada pertempuran yang tengah berlangsung. Itu adalah kekhawatiran kami. Jadi, terorisme dari tanah Afghanistan. Dan kedua, jika ada krisis kemanusiaan atau perang saudara, maka akan ada masalah pengungsi bagi kami [Pakistan],” lanjutnya.

Pemerintahan Taliban Klaim Sudah "Inklusif"

Sebelumnya, Taliban dikabarkan menolak permintaan Khan untuk mengubah kabinet pemerintahan sementara Afghanistan.

Seorang pejabat tinggi Taliban, Mohammad Mobeen, bahkan mengatakan pihak-pihak lain tidak berhak untuk meminta pemerintahan inklusif di Afghanistan. Bahkan, menurutnya sistem pemerintahan Afghanistan saat ini sudah inklusif. “Kami memiliki kebebasan. Layaknya Pakistan, kita berhak untuk memiliki sistem kami sendiri,” ujar Mobeen kepada stasiun televisi Ariana TV Afghanistan pada Senin (20/9/2021).

Di hari yang sama, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan, mereka hanya akan membicarakan kekhawatiran internasional soal HAM usai Taliban mendapatkan pengakuan dari dunia. “Selama kami tidak diakui, dan mereka terus mengkritik [atas pelanggaran hak], kami berpendapat itu adalah pendekatan hanya dari satu sisi. Alangkah baiknya jika mereka memperlakukan kami dengan penuh tanggung jawab, dan mengakui pemerintahan kami yang sekarang sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab,” kata Mujahid kepada media Afghanistan TOLO News.