Lagi, Ada Korban yang Mengaku Alami Kriminalisasi Oknum penyidik PMJ

Rabu, 22/09/2021 01:50 WIB
Pendiri Onggo and Partner Lawfirm, Onggowijaya. (Foto: Dok. Pribadi).

Pendiri Onggo and Partner Lawfirm, Onggowijaya. (Foto: Dok. Pribadi).

law-justice.co - Korban kriminalisasi oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya terus berdatangan. Setelah belakangan dugaan kasus tersebut diungkapkan LQ Indonesia Lawfirm, kini giliran firma hukum Onggo and Partner yang bersuara.

Pendiri kantor hukum tersebut, Onggo, mengatakan kliennya mendapat perlakuan tak patut dari oknum Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya.

"Klien saya ditahan dulu, baru surat dibuat sehari setelahnya. (Ini) menunjukkan arogansi dan perbuatan melawan hukum acara oleh Oknum Resmob Polda Metro Jaya mengkriminalisasi masyarakat yang akhirnya menjadi korban," kata Onggo dalam keterangan tertulis, Selasa, (22/9/2021).

Kronologi Singkat Kriminalisasi Oknum Penyidik

Masalah ini berawal ketika klien kantor hukum Onggo and Partner, Edward Vinchent, disangkakan melakukan penipuan dan penggelapan oleh orang yang sama sekali tidak dikenalnya.

Menurut Onggo, kliennya tersebut dilaporkan oleh orang tak dikenal pada tanggal 18 Januari 2021. Dalam dua hari berikutnya atau pada 20 Januari 2021, Edward langsung ditangkap. Padahal surat perintah penangkapan baru terbit pada 21 januari 2021.

"Anehnya tersangka Edward Vinchent di-BAP dua kali namun ketika perkara disidangkan di PN Jakarta Utara ternyata hanya satu BAP tersangka saja yang ada dalam berkas. Artinya ada pihak yang sengaja menghilangkan BAP lanjutan tersangka," katanya.

Setelah menjalani persidangan di PN Jakarta Utara, Onggo melanjutkan, Edward Vinchent dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspaark) berdasarkan putusan PN Jakarta Utara No: 461/pid.b/2021/pn.jkt.utr dengan alasan seluruh dakwaan tidak terbukti.

Atas dugaan kriminalisasi dan pelanggaran etik profesi, Onggo melaporkan oknum unit 5 Reserse Mobil Polda Metro Jaya ke Profesi dan Pengamanan Mabes Polri.

"Dengan harapannya agar Bapak Kapolri melakukan tindakan tegas berupa sanksi pemecatan atau mutasi atau penundaan kenaikan pangkat terhadap oknum yang diduga bermain kasus karena hal ini mencederai nama baik institusi Polri," kata dia.

Dia juga berharap Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo mau membenahi Polda metro Jaya yang belakangan disebut `sarang mafia hukum`.

"Firma Hukum Onggo and Partner berharap agar Kapolri tidak tutup mata dan mau membenahi Institusi Polda Metro Jaya. Bukti kami lengkap terkait dugaan kriminalisasi oknum Resmob Polda Metro Jaya," katanya.

Kejadian serupa sebelumnya dialami LQ Indonesia Lawfirm. Mereka mengungkapkan klien yang mengalami pemerasan sebesar Rp 500 juta oleh oknum penyidik saat meminta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPK3) kepada Subdirektorat Fisikal, Moneter, dan Fiskal (Fismondev) Polda Metro Jaya atas kasus gagal bayar sejumlah perusahaan investasi.

Di lain kasus, LQ Indonesia Lawfirm juga menyatakan adanya penyimpangan yang dilakukan oknum penyidik berupa pemalsuan Berita Acara Perkara (BAP) dan kriminalisasi terdakwa menggunakan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. LQ menyebut sejumlah kasus tersebut mengindikasikan adanya mafia hukum di Polda Metro Jaya.

Law-Justice telah mengonfirmasi tudingan dua kantor hukum tersebut kepada Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.

Permintaan konfirmasi juga dilayangkan lewat Kabid Humas Kombes Pol Yusri Yunus, Kasubdit Fismondev, Abdul Aziz, Wadir Reskrimsus, AKBP Edy Suranta Sitepu, dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, kelimanya belum memberikan jawaban.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar