Heboh! Wajah Ketua DPRD Humbahas Sumut Disiram Air Saat Rapat APBD

Selasa, 21/09/2021 17:30 WIB
Kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. (Lintangnews)

Kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. (Lintangnews)

Medan, law-justice.co - Ketua Fraksi Golkar di DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, menyiramkan air ke wajah Ketua DPRD Kabupaten Humbahas Ramses Lumban saat rapat pembahasan APBD Perubahan 2021.

Hal itu diketahui viral sebuah video kericuhan tersebut di media sosial, Selasa (21/9/2021).

Terlihat dalam video itu, suasana rapat mulai memanas ketika Ramses Lumban Gaol mengetuk palu. Salah seorang anggota DPRD lainnya mempertanyakan keputusan yang diambil Ramses Lumban Gaol.

"Kenapa diputuskan, kenapa diputuskan, saya ini anggota dewan, kenapa diputuskan," kata salah seorang anggota DPRD.

"Karena ada yang setuju," ucap Ramses menjawab pertanyaan itu.

Kemudian, Ketua Fraksi Golkar DPRD Humbahas Bantu Tambunan yang juga tidak menyetujui keputusan itu langsung menggebrak meja. Dia berdiri dan mendatangi Ramses yang duduk di bagian depan.

Bantu lantas mengambil gelas berisi air di atas meja dan langsung menyiramkannya ke wajah Ramses.

"Kau cabut itu, cabut, cabut!" cetus dia.

Bantu Tambunan dan rekannya itu bahkan mencoba memukul Ramses. Anggota DPRD lainnya yang berada di ruangan itu langsung melerai perkelahian tersebut.

Ketua DPD II Golkar Humbang Hasundutan Harry Marbun mengatakan, keributan terjadi karena Ketua DPRD Humbahas memaksakan kehendak tanpa mengindahkan aturan.

"Ada mekanisme yang harus dipenuhi di DPRD itu. Ada penyampaian LKPJ, RPJMD, hingga pembahasan P-APBD. Itu semua ada tahapan dan mekanismenya. Jangan dilanggar," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/9/2021).

Penyiraman air tersebut, tambahnya, lantaran anggota Fraksi Golkar kecewa atas sikap Ketua DPRD Humbahas yang mengabaikan aturan terkait pembahasan Perubahan APBD 2021.

"LKPJ saja belum disampaikan, kenapa kemudian sudah dibahas P-APBD. Ketua DPRD bilang karena mengejar tahun anggaran yang tinggal 3 bulan lagi. Kita menilai lebih baik tidak usah ada P-APBD jika memang pada akhirnya melanggar mekanisme yang ada," tuturnya.

Harry memastikan partainya akan tetap mengawal agar seluruh mekanisme pembahasan anggaran di DPRD Humbahas selalu berpedoman pada peraturan.

"Hanya saran saya, jangan menimbulkan keributan. Kalau aturan dilanggar harus dipikirkan bahwa itu ada konsekuensi hukum. Golkar tidak boleh melanggar aturan. Sepanjang dipegang aturan maka saya dukung," tandas dia.

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar