Tekanan PDIP Buat Ganjar, Dipersilakan Keluar hingga Disiapkan Sanksi

Jakarta, law-justice.co - PDI Perjuangan (PDIP) kembali menebar tekanan untuk kadernya yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Setelah pada pertengahan 2021, PDIP mempersilakan Ganjar keluar dari partai, kini PDIP menyiapkan sanksi untuk kadernya yang didukung maju di Pilpres 2024.

Bahkan tekanan kepada Ganjar juga terlontar langsung dari mulut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati pernah menegur Ganjar lantaran masih ada daerah di Jawa Tengah yang terendam banjir.

Teranyar, PDIP menyatakan akan memberikan sanksi kepada kadernya yang lebih dulu menyebutkan nama capres dan cawapres. Bahkan kader yang menyebut capres atau cawapres melalui relawan juga akan diberi sanksi.

Tekanan-tekanan tersebut diyakini berkaitan dengan satu hal. Tak lain adalah potensi Ganjar capres 2024, yang berdasarkan hasil survei berbagai lembaga, tak pernah absen dari posisi tiga besar.

Berikut ini sejumlah tekanan PDIP ke Ganjar:

Ganjar Dipersilakan Keluar dari PDIP

Sikap PDIP mempersilakan Ganjar keluar dari partai disampaikan pada 25 Mei 2021. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto yang menyampaikan.

Ketika itu Bambang menyatakan PDIP mempersilakan Ganjar mengikuti jejak Rustriningsih. Siapa dia? Rustriningsih merupakan mantan kader PDIP dan Bupati Kebumen.

Pada 2013, Rustriningsih ingin maju menjadi Gubernur Jawa Tengah, namun PDIP tak memberi restu. Rustriningsih kemudian mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014, berkebalikan dengan PDIP.

Beginilah, bahwa Bu Rustri kader PDIP, itu srikandinya Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu statement di Jawa Tengah `Ini Srikandiku`, tapi ketika kemudian Bu Rustri pindah dengan partai lain, Ibu marah enggak? Saya enggak tahu persoalan Ibu, tapi ada enggak Ibu statement marah? Enggak ada. Boleh enggak? Ya monggo kalau orangnya (Ganjar) mau, orangnya (Ganjar) mau monggo, sudah banyak contoh kok, banyak contoh itu di Jawa Tengah itu semua orang tahu, Ibu Rustriningsih," sebutnya.

Ditegur Megawati soal Banjir

Ganjar mengaku ditegur oleh Megawati karena sejumlah daerah di Jawa Tengah dilanda banjir. Teguran itu diungkap langsung oleh Ganjar dalam webinar Jakarta Tenggelam bersama Ikatan Alumni ITB, 10 Agustus 2021.

"Sebenarnya bukan saya pribadi, tidak hanya dari Joe Biden, tapi dari Bu Mega juga kemarin `Hei Ganjar bagaimana itu robnya?`. `Hai, Bu, siap`," ungkap Ganjar.

Ganjar mengakui beberapa wilayah di Jawa Tengah sudah tenggelam. Kondisi ini, katanya, terjadi karena penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

Seperti yang terjadi di Desa Bedono di Kecamatan Sayung, Demak. Ganjar menjelaskan, penurunan permukaan tanah menimbulkan kerusakan bagi rumah-rumah penduduk di Desa Bedono, yang notabene merupakan kawasan pesisir.

Bahkan politikus PDIP itu mengungkap, di Brebes ada satu wilayah yang tenggelam dan kini menjadi hutan bakau.

"Kemudian ada (di) Pekalongan yang sekarang cukup terancam. Tapi, sebenarnya di Brebes sudah sudah terjadi satu area yang sudah tenggelam dan sekarang jadi hutan bakau," terang Ganjar.

PDIP Akan Beri Sanksi Kader yang Didukung Jadi Capres

Hari ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Apakah sanksi ini menyasar ke Ganjar?

"Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai," ucap Hasto saat dihubungi, Senin (20/9/2021).

"Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin," ucapnya.

Lebih lanjut Hasto beralasan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang harus matang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, tanggung jawab sebagai presiden juga berat.

"Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner, mengingat urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dengan tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ujarnya.

"Dengan demikian pertimbangannya harus matang dan benar-benar memerhatikan seluruh aspek strategis kepemimpinan negara," lanjutnya.

Alasan lain, PDIP menilai deklarasi dukungan capres atau cawapres saat pandemi seperti saat ini kurang tepat. PDIP sendiri saat ini sedang berfokus membantu masyarakat keluar dari dampak pandemi COVID-19.