DPR soal Kereta Cepat BDG-JKT: Beroperasi 40 Tahun Saja Masih Rugi!

Senin, 20/09/2021 07:10 WIB
Presiden Jokowi dan Proyek Kereta Cepat. (Pinterpolitik).

Presiden Jokowi dan Proyek Kereta Cepat. (Pinterpolitik).

Jakarta, law-justice.co - Komisi VI DPR RI mendesak PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI agar segera melakukan audit dan melaporkan temuannya kembali soal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara atau (PMN) yang diajukan senilai Rp4,1 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menjelaskan persoalan ini memang harus segera diselesaikan karena pemerintah ingin bisa mengoperasikan proyek ini secara mulus menjelang perayaan G20 pada 2022 bersama dengan Presiden China Xi Jinping.

Kata dia, Komisi VI mendukung upaya percepatan penyelesaian proyek tersebut tetapi juga harus dipastikan isntrumen pendaaan yang diperlukan tersedia.

"Kalau untuk segera bisa menyelesaikannya ya memang opsinya PMN tapi kan masih terbentur aturan. Kalau perbankan atau pinjaman rasamya sulit karena kelaikan proyek ini setelah 40 tahun operasi saja masih rugi," ujarnya.

Menurutnya, audit investigasi juga perlu dilakukan karena proyek tersebut terbentur aturan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

"Makanya kami minta ke KAI audit investigasi. Kemarin KAI kan setuju soal itu dan konsultasi juga meminta Badan Pengawas Keuangan supaya ada pertanggung jawaban atas dana yang digunakan,” imbuhnya.

Di luar itu, dia juga meminta KAI menggunakan rel kereta produksi dalam negeri dalam rencana pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mengaku kecewa dengan keputusan 7 kontraktor yang memilih menggunakan 100 persen rel kereta impor.

“Apa belum mampu kita bikin relnya? Inikan pekerjaan yang sederhana bikin rel. Apa Indonesia tidak mampu membikin rel sehingga kita impor dari China. Ini kan bicara TKDN. Ini kan yang gampang bikin rel, besi gitu doang, malah harus impor. Nah jadi kita harus buktikan sebutan TKDN itu ya dan ini, relnya harus buatan kita,” jelasnya.

Menanggapi persoalan audit dan pembengkakan biaya, Sekretaris perusahaan KCIC Mirza Soraya menyampaikan untuk menekan biaya tambahan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu dilakukan secara bertahap agar bisa menjadi mirip dengan kisaran biaya awal.

"Kemudian apakah biaya akan ditutup melalui pendanaan alternatif, mencari pinjaman persoalan ini, masih dalam pembahasan dengan sponsor dan lender," ujarnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar