PDIP Nilai Pemprov DKI Lebih Prioritas Formula E Ketimbang Bansos

Jakarta, law-justice.co - PDIP DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta tidak buang badan soal bantuan sosial tunai (BST) tahap 7 dan 8, namun harus bertanggung jawab soal bansos.

"Ini terkesan Pemprov buang badan dan tidak bertanggung jawab," kata Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Sumanjuntak, kepada wartawan, Jumat (17/9/2021) malam.

Jhonny mengatakan, Pemprov DKI tidak perlu menunggu keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) soal penyaluran bansos ke warga kurang mampu yang terdampak Covid-19. Pemprov DKI, katanya, bisa menggunakan data yang sebelumnya terpakai.

"Data yang ada dulu dimainkan. Ini kan upaya dari Pemprov buang badan. Kalau buang badan, berarti nggak bertanggung jawab," ujarnya.

Jhonny menilai kondisi ekonomi warga di DKI memang membaik jika dibanding awal-awal pandemi Corona merebak. Meski demikian, dia menilai perekonomian warga DKI belum pulih sepenuhnya.

"Saya pikir, pemulihan ekonomi masyarakat tidak ujug-ujug. Artinya ketika katakanlah pandemi melandai, terus itu disetop. Situasi ini kan sudah panjang, ada PHK, ada tiba-tiba miskin. Emang mereka langsung dapat kerja?" ungkapnya.

Dia berharap bansos tunai bagi warga DKI terus berjalan. Dia meminta pemerintah tak semena-mena memutus bansos.

"BST terus berjalan. Sampai nanti ketika indikator ekonomi mereka membaik. Itu ukurannya," kata Jhonny.

Jhonny kemudian menyinggung rencana gelaran Formula E pada 2022. Dia membandingkan sikap Pemprov DKI terkait Formula E dengan bansos.

"BST itu masih harus menjadi salah satu kebijakan yang menjadi prioritas di DKI. Masa yang namanya lomba balap Formula E prioritas, ini tidak. Mana kemanusiaan dari Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.