Polarisasi dan Stabilitas Alasan Tito Usul Pemilu 2024 Diundur

Jakarta, law-justice.co - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengusulkan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024 dengan dalih stabilitas politik

Menurutnya, penyelenggaraan tidak efisien jika hari pemungutan suara jatuh pada 21 Februari 2024. Ia beralasan hal itu memaksa persiapan digelar lebih cepat, yaitu awal 2022.

"Ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan, eksekusi program-program pemda, dan lain-lain, bukan hanya pusat, daerah juga kan semua berdampak," kata Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Tito menyebut pemerintah lebih sepakat jika Pemilu 2024 digelar pada April atau Mei 2024. Akan tetapi, pihaknya masih harus mengkajinya lebih dalam.

"Kami mohon kiranya masih diberikan waktu dulu untuk exercise di tingkat kementerian/lembaga secara lebih detail lagi karena melibatkan masalah keuangan, hukum, LKPP, dan lain-lain," ujarnya.

Tito meminta penundaan pengambilan keputusan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Pemerintah, katanya, masih perlu waktu untuk menghitung ulang berbagai aspek penyelenggaraan.

"Kami meminta agar penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR dan para penyelenggara di rapat yang berikutnya sebelum masa reses," ucapnya.

Sebelumnya, keputusan soal Pemilu 2024 juga ditunda. Rapat pengambilan keputusan pada Senin (6/9) diskors karena Tito melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat ada indikasi pemerintah menunda-nunda keputusan soal tahapan pemilu. Ia mengaitkannya dengan wacana amandemen terkait masa jabatan presiden.

"Ini pemerintah sebenarnya tarik ulur. Sebenarnya mereka ingin punya keinginan untuk memperpanjang masa jabatan itu. Kelihatannya di situ bargaining dan diundur-undur," kata dia, Selasa (7/9/2021).