Ma`ruf: Pemerintah Tak Bisa Terus Beri Bansos untuk Entas Kemiskinan

Rabu, 15/09/2021 19:45 WIB
Wakil Presiden Ri Ma`ruf Amin (nu.or.id)

Wakil Presiden Ri Ma`ruf Amin (nu.or.id)

Jakarta, law-justice.co - Wakil Presiden Ma`ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai pengurangan kemiskinan ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Dalam pengantar rapat, Ma`ruf mengungkapkan ada 7 provinsi yang terdiri dari 35 kabupaten yang masuk dalam daerah prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem.


7 provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Ma`ruf mengatakan ini akan menjadi tugas yang berat, apalagi 2021 akan berakhir dalam 3 bulan ke depan. "Seperti saya sering sampaikan bahwa kelompok besar kegiatan yang menjadi kunci dalam penurunan kemiskinan ekstrem itu, pertama adalah kegiatan dalam mengurangi kelompok miskin yang ekstrem melalui bantuan sosial. Yang kedua adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam meningkatkan kapasitas ekonomi," kata Ma`ruf, Rabu (15/9/2021).


Ia mengatakan, fokus pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah lewat program pemberdayaan melalui UMKM, pelatihan, vokasi, dan padat karya. Program-program tersebut penting untuk memperluas dampak dari program bansos yang menyasar rumah tangga miskin.


"Kita tidak mungkin terus menerus untuk memberikan bantuan sosial untuk mengentaskan [kemiskinan ekstrem]. Oleh karena itu, pemberdayaan dimaksud untuk mempercepat rumah tangga ini keluar dari kemiskinan ekstrem, serta memastikan keberlanjutannya supaya [kehidupannya] di atas garis kemiskinan," jelasnya.


Ma`ruf juga mengungkapkan anggaran untuk seluruh program kegiatan pemberdayaan mencapai Rp 170 triliun. Sehingga, ia menegaskan, program tersebut harus sampai tepat sasaran pada mereka yang masuk wilayah prioritas. "Sehingga isu utamanya bukan pada anggaran karena anggaran cukup besar. Tetapi bagaimana program atau anggaran dapat efektif dan mengurangi kemiskinan. Jadi bukan jumlahnya, tapi pada sasarannya," pungkasnya.


Rapat ini juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Mendes Abdul Halim Iskandar.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar