Wow! Utang Luar Negeri Indonesia Hampir Rp 6.000 Triliun

Jakarta, law-justice.co - Bank Indonesia (BI) melaporkan terkait utang luar negeri (ULN) terkini. Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono mengatakan, pihaknya mencatat bahwa ULN Indonesia sebesar US$ 415,7 miliar atau setara Rp 5.910 triliun (kurs Rp 14.241 per dolar AS) pada Juli 2021.

Utang itu naik 1,7 persen atau tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2 persen (year-on-year).

Itu terdiri dari komponen. Pertama, utang luar negeri pemerintah sebesar US$ 205,9 miliar. Erwin menyebutkan utang luar negeri pemerintah tumbuh 3,5 persen pada Juli lalu.

Pertumbuhan melamban jika dibandingkan Juni yang 4,3 persen. Ia menambahkan perlambatan pertumbuhan utang itu terjadi akibat penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral.

"Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19," ujar Erwin dalam keterangan resmi, Rabu (15/9/2021).

Komponen kedua, utang luar negeri swasta yang sebesar US$207 miliar. BI menyatakan utang luar negeri sawasta pada Juli kemarin hanya tumbuh 0,1 persen.

Pertumbuhan utang swasta disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen. Walau angka tersebut mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen.

Meski bertambah, BI mengklaim utang luar negeri Indonesia saat ini masih cukup sehat. Itu tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih terjaga di kisaran 36,6 persen.

BI menyatakan rasio utang tersebut turun dibanding bulan sebelumnya yang sempat menyentuh 37,5 persen. Selain itu, kesehatan utang juga tercermin dari porsi utang luar negeri yang 83 persen di antaranya berjangka panjang.

Agar kesehatan utang itu terus terjaga, ia mengatakan baik pemerintah maupun BI akan terus berupaya memperkuat koordinasi dan pemantauan perkembangan utang luar negeri. Selain itu, pemerintah dan BI juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang tersebut.