Polemik TWK KPK, Guru Besar UGM Minta Sikap Jokowi Harus Jelas!

Rabu, 15/09/2021 13:00 WIB
Presiden Jokowi (Tribunnews)

Presiden Jokowi (Tribunnews)

Jakarta, law-justice.co - Polemik nasib para pegawai KPK Tidak Memenuhi Syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TMS-TWK) masih berlanjut. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto pun angkat bicara.

Sigit meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengambil sikap terkait pegawai KPK yang gagal dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dinyatakan tak lolos TWK.

"Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Sigit melalui keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (15/9/2021).

Menurutnya, alih status pegawai KPK melalui asesmen TWK tidak relevan, tidak kredibel, dan tidak adil. Dalam hal ini ia mengacu kepada temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM yang masing-masing menemukan malaadministrasi dan pelanggaran HAM.

Ombudsman RI menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan TWK.

Sementara Komnas HAM menyimpulkan terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai lembaga antirasuah melalui metode asesmen TWK. Beberapa diantaranya yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hingga hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Pelaksanaan TWK tersebut tidak relevan, tidak kredibel, dan tidak adil. Bahkan, diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan tujuan, desain serta pelaksanaan TWK telah dikonfirmasi oleh lembaga negara yakni Komnas HAM dan Ombudsman RI," kata dia.

Menurutnya, alih status pegawai KPK menjadi ASN memang merupakan amanah Undang-Undang.

Namun, kata dia, pimpinan KPK justru menyelenggarakan TWK yang tidak relevan dengan amanah Undang-Undang dan tugas serta fungsi para pegawai yang sudah bekerja dan menjadi bagian dan berkontribusi terhadap capaian KPK selama ini.

"Temuan kedua lembaga negara tersebut telah mengonfirmasi bahwa TWK dilakukan tanpa standar yang jelas, objektif dan transparan," ucapnya.

Jokowi masih bergeming meskipun Ombudsman RI, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan terkait kepentingan pegawai KPK tak lolos TWK.

 

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar