Luhut Umumkan Perpanjangan PPKM, Warga Bosan Pak!

Selasa, 14/09/2021 14:55 WIB
Menko Marves Luhut Panjaitan saat konferensi pers virtual soal PPKM Darurat, Sabtu, (17/7/2021). (Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenko Marves).

Menko Marves Luhut Panjaitan saat konferensi pers virtual soal PPKM Darurat, Sabtu, (17/7/2021). (Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenko Marves).

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah kembali melakukan perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per level di Jawa-Bali. PPKM ini berlaku sampai 20 September 2021.

"Pemerintah hari ini sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang. Kapan PPKM level Jawa Bali diberlakukan. Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh Jawa Bali. Melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekan angka konfirmasi dan tidak mengulangi kejadian sama di kemudian hari," kata Wakil Ketua KPCPEN Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (13/09/2021).

Meski demikian, Sebagian warga berpendapat, harus ada kejelasan terkait kebijakan ini, misalnya soal pembatasan mobilitas sosial.

Ridwan, salah seorang pekerja yang bermukim di Jakarta Selatan sudah cukup bosan mendengar pemberitaan soal perpanjangan kebijakan PPKM. Dengan alasan mengurai pandemi Covid-19, ruang gerak masyarakat semakin terbatas.

Ridwan telah menerima dosis vaksin sebanyak dua kali dan tidak memusingkan soal ruang gerak yang dibatasi. Hanya saja, dia menyoroti terkait masyarakat lain yang belum menerima dosis vaksin.

"Jujur saja saya bosen kalau PPKM diperpanjang terus tanpa ada kejelasan. Mau gerak saja terbatas. Apalagi buat mereka yang belum vaksin. Kalau saya sih sudah vaksin jadi cukup bisa untuk mobilitas," kata Ridwan dikutip Suara.com, Selasa (14/9/2021).

Untuk itu, Ridwan berpendapat agar pemerintah semakin menggenjot program vaksinasi agar seluruh masyarakat bisa bermobilisasi dengan leluasa.

"Jadi tolong mungkin lebih dimasifkan lagi vaksinnya biar kita bisa mobilitas dengan bebas," sambungnya.

Pandangan senada juga diungkap oleh Bachtiar, seorang pengemudi pengemudi ojek online. Ketika ditanya soal perpanjangan kebijakan PKKM, jawaban dia cuma satu: bosan.

"Lumayan bosan, karena bagaimana pun PPKM pasti berdampak buat kami driver ojol pendapatan berkurang. Kalau ngikutin Ego mah mau cepet kembali kaya dulu lagi normal lagi," kata Bachtiar.

Bachtiar sebenarnya mahfum, pemerintah mengambil langkah memperpanjang kebijakan PKKM demi mengurai penyebaran virus Covid-19. Tapi, di sisi lain, kebijakan itu tidak cukup efektif bagi urusan ekonomi dia dan masyarakat kelas menengah ke bawah lainnya.

"Kalau menurut saya, PPKM diperpanjang memang efektif buat nurunin angka virus, tapi enggak efektif buat ngebulin dapur kami," sambungnya.

Terpenting, bagi Bachtiar, pemerintah juga harus memikirkan ekonomi warga negaranya. Artinya, jangan hanya membatasi mobilitas dengan dalih penanganan virus tanpa adanya solusi bagi kondisi ekonomi masyarakat luas.

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar